PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK
- Authors
-
-
Chyndra Cantika Nadinda Zahra
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- tokoh adat, hukum adat, perkawinan Batak, pelestarian budaya, modernisasi, traditional leader, customary law, Batak marriage, cultural preservation, modernization
- Abstract
-
Penelitian ini berjudul “Peranan Tokoh Adat dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hukum Adat Perkawinan Batak” yang bertujuan untuk mengetahui peran penting tokoh adat dalam menjaga nilai-nilai tradisi perkawinan masyarakat Batak agar tetap lestari di tengah pengaruh modernisasi. Hukum adat perkawinan Batak memiliki kekhasan tersendiri karena mencerminkan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat serta menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya. Tokoh adat berperan sebagai penjaga norma, penengah dalam penyelesaian sengketa adat, serta pengarah dalam pelaksanaan upacara perkawinan agar sesuai dengan aturan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dan wawancara langsung bersama tokoh adat Batak di wilayah Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tokoh adat tidak hanya sebatas memimpin prosesi adat, tetapi juga sebagai pelestari nilai-nilai moral dan simbolik yang terkandung dalam setiap tahapan perkawinan, seperti marhata sinamot, martumpol, dan pamasuon. Namun, modernisasi menyebabkan sebagian masyarakat mulai mengabaikan tata cara adat tradisional, sehingga diperlukan upaya pelestarian melalui pendidikan budaya, dukungan pemerintah daerah, dan regenerasi tokoh adat. Dengan demikian, keberlanjutan hukum adat perkawinan Batak sangat bergantung pada sinergi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan perkembangan zaman.
This research, titled “The Role of Traditional Leaders in the Implementation and Preservation of Batak Customary Marriage Law”, aims to examine the vital role of traditional leaders in maintaining the cultural values of Batak marriage traditions amidst modernization. The Batak customary marriage law is unique as it reflects a strong patrilineal kinship system while upholding social, spiritual, and cultural values. Traditional leaders serve as guardians of norms, mediators in resolving customary disputes, and guides in ensuring that marriage ceremonies are conducted according to customary rules. This study employs a qualitative descriptive approach through literature review and direct interviews with Batak traditional leaders in the Lampung region. The findings show that the role of traditional leaders extends beyond leading ceremonies—they also preserve moral and symbolic values contained in each stage of marriage, such as marhata sinamot, martumpol, and pamasuon. However, modernization has led some communities to overlook traditional customs, highlighting the need for preservation efforts through cultural education, local government support, and the regeneration of traditional leaders. Therefore, the sustainability of Batak customary marriage law depends on the synergy between traditional leaders, communities, and the government in maintaining harmony between tradition and modern development.
- References
-
Harahap, B. Dalihan Na Tolu: Falsafah Hidup Masyarakat Batak Toba. Medan: Universitas HKBP Nommensen Press, 2015, hlm. 42.
Hasan, Z. Hukum Adat. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2023, hlm. 33.
Hasan, Z. Hukum Pidana. Bandar Lampung: UBL Press, 2022, hlm. 27.
Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. “Harmonisasi Sumber Hukum: Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis dalam Filsafat dan Penerapan Hukum.” INNOVATIVE: Journal of Social Science Research Vol. 3, No. 2 (2023): 7959–7964.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Adat di Indonesia. Bandung: Alumni, 2003, hlm. 90.
Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 214.
Manalu, J. Peranan Raja Parhata dalam Upacara Adat Batak Toba. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2018, hlm. 34.
Siahaan, M. Pelaksanaan Upacara Perkawinan Adat Batak Toba dan Relevansinya terhadap Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 64.
Siahaan, M. Sistem Kekerabatan dan Adat Perkawinan Batak Toba. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 56.
Sihombing, M. Adat dan Budaya Batak Toba dalam Perspektif Sosial Budaya. Medan: Penerbit USU Press, 2015, hlm. 22.
Silaban, I., D. W. Kurnia, A. H. Simanjuntak, dan C. T. Sinaga. “Dinamika Nilai Tradisional dan Modern dalam Pernikahan Batak Toba.” Jurnal Pendidikan Tambusai 9, no. 2 (2025): 18644–18648.
Simanjuntak, T. Makna Sosial dalam Upacara Adat Perkawinan Batak Toba. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 45.
Sinaga, R. Adat dan Modernitas: Menjaga Tradisi di Tengah Perubahan. Jakarta: Yayasan Nusantara, 2024, hlm. 58.
Sitorus, R. Makna Simbolik dalam Upacara Adat Batak Toba. Medan: USU Press, 2016, hlm. 12.
Sibarani, R. Kearifan Lokal Batak Toba: Nilai, Kearifan, dan Tradisi. Jakarta: Balai Pustaka, 2018, hlm. 45.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 5.
Sulistiani, E., dan A. Sy. Tokoh Adat dan Pelestarian Nilai Sosial Budaya di Indonesia. Bandung: Alfabeta, 2021, hlm. 56.
Van Vollenhoven, C. Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië. Leiden: Brill, 1909, hlm. 15.
WAWANCARA
Vynce Shoviaty. “Peranan Tokoh Adat Dalam Pelaksanaan dan Pelestarian Hukum Adat Perkawinan Batak.” Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 24 Oktober 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ketut Sinta Wati, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Dona Raisa Monica, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak 2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novy Ardhiyanto, PUTUSAN LEPAS SEBAGAI TITIK TEMU ANTARA ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nirin Cristin Slavina Nadeak, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 151 AYAT (1) UU NO.17 TAHUN 2023 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Virania Deva Rani, Tri Andrisman, Budi Rizki Husin, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN TOTO GELAP ONLINE (STUDI PADA POLRES PESAWARAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Gerald Tribuana Rizki, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, ANALISIS KONFLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ZONA EKONOMIEKSKLUSIF LAUT CINA SELATAN: STUDI KASUS ARBITRASE FILIPINA VS REPUBLIK RAKYATTIONGKOK 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiarahmah Yunessa, Rika Yudhi, Ananda Medhisya Putri, Ryou Tanto Nugraha, Muhammad Bintang, ANALISIS SENGKETA LAHAN PERSIL MILIK MASYARAKAT PENDUDUK WILAYAH NOMOR 84 III BLOK 002 DI DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR DENGAN PT. GUNUNG PUTRI SEPAKAT (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1910 K/Pdt/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyy, Wevy Efticha Sary, PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rossa Silvia Ananda, Jocelyn Syalfa ‘Adhila Widodo, Eka Lintang Nuril Hapsari, Amanda Cahya Maulita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN: KAJIAN TERHADAP MEKANISME PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gigar Hillmie Fauzan, URGENSI PENGAKUAN STATUS HUKUM GIG WORKER SEBAGAI SUBJEK PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM SISTEM HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aninda Faricha, Rini Fathonah, Firganefi, Muhammad Farid, Erna Dewi, FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.