PENGARUH MULTITAFSIR TERHADAP KATA “DAN”, “ATAU” DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Tauhid Bagus Natanegara
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Multi tafsir, dan, atau, interpretasi hukum, kepastian hukum
- Abstract
-
Peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Namun, ketidaktepatan dalam perumusan norma, khususnya penggunaan konjungsi “dan” serta “atau”, sering kali menimbulkan multitafsir yang berdampak langsung pada implementasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan kedua kata penghubung tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional dan mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas dalam penggunaan “dan” dan “atau” kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan tafsir di tingkat peradilan, serta menghambat perlindungan hukum bagi subjek hukum. Salah satu contoh krusial dapat ditemukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana frasa “dan/atau” memicu perbedaan tafsir atas kewajiban reklamasi dan pascatambang. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi norma dan pembentukan pedoman linguistik hukum guna menjamin kejelasan redaksional dan menghindari multitafsir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas legislasi dan penguatan kepastian hukum di Indonesia.
- References
-
Aminah, S. (2020). Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 145–158.
Halim, A. (2019). “Bahasa Hukum dan Problematika Multitafsir dalam Legislasi Nasional.” Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia, 20(3), 221–235.
Nuraeni, S. (2020). “Ambiguitas Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 145–160.
- Downloads
- Published
- 2025-11-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Silva Istaviolani, Indri Kurnia S, Aryo Tri Revando, Dwi Putri Lestarika, IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II B BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dian Zaskia, Muhammad Rayyan Attala, Giovanni Seandro, Andika Nur Hakim, Wistama Yoga Nurdiansyah, HUKUM PENYIARAN & ETIKA KOMUNIKASI DALAM IKLAN TELEVISI: AUDIT EPI 2020 DAN P3SPS–KPI ATAS MIE SEDAAP “PAPA HIDUP LAGI” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bayu Febriyanto , Billal Al Haffis , Dery Hendryan , PERLINDUNGAN HAK CIPTA BATIK SEBAGAI WARISAN BUDAYA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Merrysha Khana Gultom, Anggelica Regina Simamora, Alfiya Hasanah Ruhiya, Claudia Larisa Sihaloho, Irsyaf Marsal, ANALISIS FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PERDA DIY NO. 9 TAHUN 2017 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anastasya Arimbi Prasetyaningtyas, Najwa Sandra Medina, Ajeng Permata Sejati, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nazwa Agustin, Siti Fariza, Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Surya Insani Kamil, Andriyanto Adhi Nugroho, ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dina Fitria, Muhammad Mukhlis Abdillah, Agung Nugroho, Agus Rojak Samsudin, KEADILAN DISTRIBUSI DALAM PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF PPH 21: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.