PENGARUH MULTITAFSIR TERHADAP KATA “DAN”, “ATAU” DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

• Tauhid Bagus Natanegara

  Universitas Pamulang

  Author

Peraturan perundang-undangan merupakan pilar utama dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan di Indonesia. Namun, ketidaktepatan dalam perumusan norma, khususnya penggunaan konjungsi “dan” serta “atau”, sering kali menimbulkan multitafsir yang berdampak langsung pada implementasi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penggunaan kedua kata penghubung tersebut dalam peraturan perundang-undangan nasional dan mengkaji implikasinya terhadap asas kepastian hukum. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa ambiguitas dalam penggunaan “dan” dan “atau” kerap menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan tafsir di tingkat peradilan, serta menghambat perlindungan hukum bagi subjek hukum. Salah satu contoh krusial dapat ditemukan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana frasa “dan/atau” memicu perbedaan tafsir atas kewajiban reklamasi dan pascatambang. Temuan ini menegaskan perlunya reformulasi norma dan pembentukan pedoman linguistik hukum guna menjamin kejelasan redaksional dan menghindari multitafsir dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas legislasi dan penguatan kepastian hukum di Indonesia.

Aminah, S. (2020). Kepastian Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(2), 145–158.

Halim, A. (2019). “Bahasa Hukum dan Problematika Multitafsir dalam Legislasi Nasional.” Jurnal Ilmu Hukum Prima Justicia, 20(3), 221–235.

Nuraeni, S. (2020). “Ambiguitas Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14(2), 145–160.

• pdf