ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI
- Authors
-
-
Gina HadiJaya
Universitas PamulangAuthor -
Reniyanti
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- abuse of authority, Article 3 Corruption Act, criminal liability, active TNI, civil position
- Abstract
-
This study aims to analyze the elements of abuse of authority in the government policy that allows active members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) to hold civil positions, as stipulated in Presidential Regulation No. 148 of 2024 concerning the Ministry of State Secretariat, and to examine the application of Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes to such actions. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the policy enabling the appointment of active TNI personnel to civil offices exceeds the limits of authority established by Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, thereby potentially fulfilling the elements of abuse of authority as referred to in Article 3 of the Corruption Act. The abuse of authority in this context is not only measured by the existence of direct financial loss to the state but also by the deviation from the lawful purpose of authority and the violation of the principle of civilian supremacy. Therefore, public officials who exercise their power to appoint active military officers to civil positions without a legitimate legal basis may be held criminally liable if such acts result in state losses or provide undue benefits to certain parties.
- Author Biography
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara.
Ahmad, et al., 2024, Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
Ali, Z., 2021, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Firmanto, Taufik, et al., 2024, Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi.
Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Susdarwono, E. T., & Alma Wiranta, 2025, Pemikiran di Sekitar Revisi Undang-Undang TNI, Goresan Pena, Kadugede.
Lorenza, T. N., & Mulyadi, A., “Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional”, Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan, Vol. 5, No. 1, 2026.
Ma’arif, Syamsul, “Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi”, Jurnal Sosiologi Masyarakat, Vol. 19, No. 2, 2014.
Salsabil, Hilda Halnum, & Abdul Aziz Nasihuddin, “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil”, Progresif: Jurnal Hukum, Vol. 19, No. 1, 2025.
- Downloads
- Published
- 2025-11-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Syana Mifta Salsabila, KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafsanjani Azzahfi, Upaya Mitigasi Risiko Penanggulangan Bencana Kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alma Florydia Gutama, ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA PENGEMBANGAN SMART CITY DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yudha Eka Prasetyo, Gusti Cahya Putra, Muhammad Aldy Fadillah, PERAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP TERJADINYA TAWURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasya Azzahra, Tri Andrisman, Budi Rizki Husin, Heni Siswanto, Nikmah Rosidah, Aisyah Muda Cemerlang, UPAYA DENSUS 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA TERORISME DI WILAYAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilson Dakhi Wilson, Silvester Deviden Gulo Silvester, PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yobel Agus RedWhite Hutauruk, ARTICLE 25 DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING: JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KRISIS BADAN BANDING WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Achmad Zakaria, FUNGSI HUKUM ADAT SEBAGAI IDENTITAS BUDAYA BANGSA PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Zara Nandini, Heni Siswanto, Emilia Susanti, Ahmad Irzal Fardiasyah, Muhammad Farid, KAJIAN VIKTIMOLOGI TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN MALPRAKTIK BIDAN:STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1528/PID.SUS/2024/PN PALEMBANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.