BAYANGAN GELAP DI RUANG DIGITAL:STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL ONLINE DI NTT DALAM PERSPEKTIF UU TPKS

• Annabel Rasheesa Maharani Putri Fauzi

  Universitas Bung Karno

  Author

• Marlon Madile

  Universitas Bung Karno

  Author

Advances in digital technology have facilitated communication and information exchange, but they have also given rise to new forms of crime, one of which is electronic-based sexual violence. This study highlights the case of a 16-year-old girl in North Central Timor Regency, East Nusa Tenggara, who was a victim of the dissemination of personal content without her consent by her ex-boyfriend. The analysis was conducted based on Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law), Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and regulations related to child protection. The results of the study show that although the UU TPKS provides a more comprehensive legal basis than previous regulations, its implementation still faces various obstacles, both in law enforcement, victim recovery, and social stigma in the community. This study emphasises the importance of synergy between regulations, law enforcement agencies, and public participation to create a safe and just digital space. 

Kemajuan teknologi digital memberikan kemudahan dalam komunikasi dan pertukaran informasi, namun juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya kekerasan seksual berbasis elektronik. Penelitian ini menyoroti kasus seorang remaja perempuan berusia 16 tahun di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi korban penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan oleh mantan kekasihnya. Analisis dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam penegakan hukum, pemulihan korban, maupun stigma sosial di masyarakat. Kajian ini menekankan pentingnya sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan partisipasi publik untuk mewujudkan ruang digital yang aman dan berkeadilan. 

Peraturan Perundang-undangan

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Buku dan Literatur

• Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.

• Gosita, Arif. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

• Muladi & Arief, Barda Nawawi. Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

• Lidwina Inge Nurtjahyo. “Celah Hukum dalam Penanganan Revenge Porn di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 51, No. 3 (2021).

• Lestari, Desi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial.” Jurnal Nusantara Global Vol. 2, No. 1 (2022).

• Prasetyo, Teguh. “Viktimologi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, No. 2 (2019).

Laporan dan Sumber Resmi

• Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2022. Jakarta: Komnas Perempuan, 2022.

• ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat). Kekerasan Seksual Berbasis Siber: Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital. Jakarta: ELSAM, 2021.

Sumber Internet

• BBC News Indonesia. “Kasus Revenge Porn di NTT: Tantangan Penegakan UU TPKS.” Diakses 2023.

• Hukumonline. “UU TPKS dan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Digital.” Diakses 2023.

• pdf