KEBIJAKAN EKSPOR PASIR LAUT BERDASARKAN PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI LAUT

• Jamilatun Nisa’

  Universitas Trunodjoyo Madura

  Author

• Zahrotul Aini

  Universitas Trunodjoyo Madura

  Author

• Lailatul Qomariyah

  Universitas Trunodjoyo Madura

  Author

• Yudi Widagdo Harimurti

  Universitas Trunodjoyo Madura

  Author

Penelitian ini membahas kebijakan ekspor pasir laut di Indonesia pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Regulasi ini membuka kembali peluang ekspor pasir laut yang sebelumnya dilarang sejak tahun 2003 karena dampak buruknya terhadap ekosistem pesisir. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini menganalisis konsistensi PP No. 26 Tahun 2023 dengan peraturan perundang-undangan lain, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pemerintah beralasan kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur, ekspor pasir laut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, mengancam keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, serta menimbulkan disharmoni peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Jurnal

Dwi Lestari Indah Sari. “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pascadiundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Nomor 2, Desember, 2023.

E R Nurzal. “Upaya Penanggungan Pasir Laut Dari Sisi Kebijkan”. Jurnal Teknologi Lingkungan. Nomor 3, 2011.

Hamdani & Haika. “Analisis Perkembangan Ekspor Impor Barang Ekonomi Di Provinsi Sumatra Utara”. Jurnal administrasi bisnis. Nomor 1, 2019.

Trika Acnestrasia Taringan, dkk. “Analisis Sedimentasi dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Garis Pantai Dikawasan Pantai Timur Kabupaten Lampung Selatan”. Jurnal: Institut Teknologi Sumatra Lampung Selatan. Nomor . 2020.

Internet

Yonvitner. Kelahiran Prematur PP 26/2023. Juni 06, 2023. Diakses melalui situs: https://mediaindonesia.com/opini/586915/kelahiran-prematur-pp-262023. pada tanggal 20 September 2025

Lain-lain

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia V (Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016)

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut

• pdf