PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP BERDASARKAN PUTUSAN No.9/Pid.B/2023/PN-Malang
- Authors
-
-
Dara Maulidya Afwani
Universitas Bung KarnoAuthor -
Dendy Juliantara Wiradipura
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Penggelapan, Sertifikat Hak Milik, Notaris, PPAT, Pertanggung Jawaban Pidana, Pasal 372 KUHP., Embezzlement, Land Ownership Certificate, Notary, PPAT, Criminal Liability, Article 372 of the Criminal Code.
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam kapasitasnya sebagai Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Fenomena ini menunjukkan kompleksitas antara ranah hukum pidana dan hukum administrasi jabatan publik. Fokus utama penelitian ini adalah Putusan No. 9/Pid.B/2023/PN Malang, yang mengungkap praktik penggelapan sertifikat hak milik (SHM) oleh seorang Notaris/PPAT yang menyalahgunakan kepercayaan dalam proses pembuatan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis- normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana klasik, serta analisis terhadap yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dapat dilakukan oleh pejabat publik apabila unsur “penguasaan yang sah kemudian menjadi melawan hukum” terpenuhi melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan. Perbuatan Notaris/PPAT yang mengalihkan atau memanipulasi sertifikat hak milik tanpa persetujuan pemiliknya memenuhi unsur-unsur actus reus dan mens rea dalam tindak pidana penggelapan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan etik dan hukum terhadap profesi Notaris/PPAT serta perlunya pembaruan regulasi untuk menghindari tumpang tindih antara tanggungjawab administratif dan pidana.
This study examines the crime of embezzlement committed by public officials in their capacity as notaries or Land Deed Officials (PPAT). This phenomenon demonstrates the complexity between the realms of criminal law and public office administrative law. The main focus of this study is Decision No. 9/Pid.B/2023/PN Malang, which uncovered the practice of embezzlement of land title certificates (SHM) by a notary/PPAT who abused their trust in the deed-making process. This study uses a juridical-normative method with a statutory regulatory approach, classical criminal law theory, and analysis of relevant jurisprudence. The results of the study indicate that the crime of embezzlement as regulated in Article 372 of the Criminal Code can be committed by public officials if the element of "legitimate control then becomes unlawful" is fulfilled through abuse of official authority. The actions of notaries/PPAT who transfer or manipulate property certificates without the owner's consent fulfill the elements of actus reus and mens rea in the crime of embezzlement. This study emphasizes the importance of ethical and legal supervision of the notary/PPAT profession and the need for regulatory reform to avoid overlapping between administrative and criminal responsibilities.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Handayani, D. L, Lukman, A., Triwulandari, E. (2005). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik terhadap Tindak Pidana Penggelapan oleh Notaris (Studi Kasus Putusan No.
9/Pid.B/20123/PN-Mlg). Kabillah: Jurnal of Social Community.
Akmalsari, N. R., Subaidi, J., Bahreisy, B. (2004). Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan No. 169/Pid.B/2022/PN Idi). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH Unimal.
Putri, M. F. Y., Widyantara, I. M., Suryani, L. P. (2012). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan No. 733/Pid.B/2018/PN DPS). Jurnal Preferensi Hukum.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press 1986.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana. 2017.
Roeslan Saleh, Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, 1983.
- Downloads
- Published
- 2025-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nadia Salvira Gonibala, Ilham Ramadhan Ingo, Yuliana Habuge, Frisca Oktaviani Manueke, Verenissa Ayu Pratami Tahir, Siti Alya Rahma Tobelo, Hasnia, KONTROVERSI REMISI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME: ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN RESTORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adinda Feisa Rinesa, Kusumaningtyas Indah S, Rully Julia Lukman, M. Adymas Hikal F, EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL: EFEKTIVITAS HYBRID PREVENTION DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aninda Faricha, Rini Fathonah, Firganefi, Muhammad Farid, Erna Dewi, FAKTOR PENGHAMBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS SKINCARE YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laynie Ashiila Rabbani, Muhammad Fachrur Rozi, Tamaulina Br Sembiring, TANTANGAN PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuraisyah Putri, Shendy Rahmat Farhan, Muhammad Wahyu Harmiko, Sudirman Sitepu, ANALISIS PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM RESPUBLICA BENGKULU DALAM PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyy, Wevy Efticha Sary, PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kristian Nathanael, Heni Erlita Sari Zai, HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TIDAK BERBADAN HUKUM DI INDONESIA: STUDI ATAS RISIKO DAN PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA UMKM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Ramadhani, Zainudin Hasan, KAJIAN NORMATIF HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DENGAN NORMA HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elza Khoirunnisa, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, Eko Raharjo, Refi Meidiantama, STRATEGI POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM MEMUTUS JARINGAN KRIMINAL KENDARAAN BERMOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syana Mifta Salsabila, KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.