ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA
- Authors
-
-
Ariani Sitanggang
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Diny Widya Evriyanti Simarangkir
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Karina Salsabila Meiralda
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Lovina Manalu
Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- Juridical Analysis, Administrative Fees, QRIS, Consumer Protection.
- Abstract
-
The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) is a national payment standard based on QR codes established by Bank Indonesia to simplify, accelerate, and secure digital transactions. However, in practice, several business actors impose additional administrative fees on consumers for each QRIS transaction. In fact, costs such as the Merchant Discount Rate (MDR) and settlement fees should be the responsibility of the merchants, not the consumers. The imposition of these additional fees without clear notification violates consumer protection principles as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly Articles 4 and 7, which guarantee the rights to comfort, security, accurate information, and fair treatment. This study aims to analyze, from a juridical perspective, the practice of imposing QRIS administrative fees by certain business actors under the applicable legal framework in Indonesia. The method used is a normative legal approach through library research of relevant legislation and Bank Indonesia’s technical policies. The results of this study are expected to strengthen the understanding of business actors’ obligations and consumers' rights, as well as provide concrete recommendations to establish a fair, transparent, and legally compliant digital transaction system.
- References
-
DASAR HUKUM
Ri, U. U. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia, 42.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
ARTIKEL JURNAL
FIRDAUS, F. H. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIBEBANI BIAYA MERCHANT DISCOUNT RATE OLEH MERCHANT DALAM TRANSAKSI NON-TUNAI QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Lestari, M. I. (2023). Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah. InFestasi, 19(1), 39-50.
Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (EDC). Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 138-157
Afriani, L., Hafizah, & Purwanto, M. A. (2024). HUKUM PEMBAYARAN QRIS (QUICK RESPONSE CODE) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH. Perspektif Agama dan Identitas, 9 Nomor 6, 81-88.
Hibatulah, M. I. D. (2024). Efektivitas Merchant Discount Rate dalam transaksi non tunai berbasis Quick Response Indonesian Standard (QRIS) di Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
Hendaryati, N., Nafiati, D. A., Oktaviana, N. A., & Safitri, I. (2025). Kontradiksi dalam penetrasi QRIS bagi UMKM. EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 1(13), 1-9.
Setiawan, I. W. A., & Mahyuni, L. P. (2020). QRIS di mata UMKM: eksplorasi persepsi dan intensi UMKM menggunakan QRIS. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 10(9), 921-946.
Rosanty, F., Sananingrum, R. I., Rohmatika, F., Budiarto, A., & Pratiwi, R. (2024). DAMPAK BIAYA TRANSAKSI FINTECH PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN UMKM. Aliansi, 19(2), 97-104.
Rauf, S. (2023). Studi Komparatif Fasilitas Dan Kualitas Layanan M-Banking BSI Dan BRI Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Palopo (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
Krisma Bima Tara, I. K., & Sudiro, A. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengguna Qris dan Penanganan Penipuan dalam Bertransaksi. UNES Law Review. 2023
- Downloads
- Published
- 2025-11-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naufal Adani, Meitisa Vanya Simanjuntak, SISTEM ABSENSI “PENTAS TAMPANEL LANG” DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Al Mas Indah Rahmawati, PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Imam Adiyanto, Noval Pratama Putra Setiadi, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mella Sabrina Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting, PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL ( STUDI KASUS PEREDARAN PEMUTIH BADAN ILEGAL POLRESTA BANDAR LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marthinus HGP ICK, Tomy Michael, AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Yefta Chintya Nababan, Tri Andrisman, Maya Shafira, PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WvS DAN KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Nur Wulan Ramadhani, ANALISIS HUKUM PERDATA TERHADAP KEABSAHAN DAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- K Dimaz Ardhiva, PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.