KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA PERTANAHAN: KAJIAN TERHADAP MEKANISME PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN UUPA DAN PP NOMOR 24 TAHUN 1997
- Authors
-
-
Rossa Silvia Ananda
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Jocelyn Syalfa ‘Adhila Widodo
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Eka Lintang Nuril Hapsari
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Amanda Cahya Maulita
Universitas Negeri SemarangAuthor -
Muhammad Adymas Hikal Fikri
Universitas Negeri SemarangAuthor
-
- Keywords:
- land registration; land ownership certificates; land disputes; evidence; UUPA., pendaftaran tanah; sertipikat hak atas tanah; sengketa pertanahan; alat bukti; UUPA.
- Abstract
-
A land title certificate is an authentic piece of evidence that originates from the land registration process as regulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In practice, certificates often become the subject of disputes in court due to discrepancies in physical data, overlapping land parcels, or administrative errors. This research aims to analyze the evidentiary strength of land ownership certificates in resolving land disputes by reviewing the land registration mechanism based on the Basic Agrarian Law (UUPA) and Government Regulation 24/1997. The research method used is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The analysis results show that land ownership certificates have strong evidentiary value as proof of right as long as they are issued in accordance with applicable legal procedures. However, if administrative defects or violations of the principle of legal certainty are found, the certificate can be canceled by a court decision. The findings of this research confirm the importance of land administration reform and the implementation of electronic land registration to strengthen the validity of certificates as a guaranty of legal certainty for land rights in Indonesia.
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti otentik yang lahir dari proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam praktiknya, sertipikat sering menjadi objek sengketa di pengadilan karena adanya perbedaan data fisik, tumpang tindih bidang tanah, atau kesalahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian sertipikat hak atas tanah dalam penyelesaian sengketa pertanahan dengan meninjau mekanisme pendaftaran tanah berdasarkan UUPA dan PP 24/1997. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa sertipikat hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti hak sepanjang diterbitkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, apabila ditemukan cacat administratif atau pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, sertifikat dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi administrasi pertanahan dan penerapan pendaftaran tanah elektronik guna memperkuat keabsahan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia.
- References
-
Buku:
Arifin, Zainal. Hukum Agraria Indonesia: Kepastian Hak dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2020.
Radbruch, Gustav. Legal Philosophy. Translated by Kurt Wilk. New York: Greenwood Press, 2020.
Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2021.
Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
Publikasi Ilmiah:
Amalia, Ika, dan R. Rachmadi. “Evaluasi Implementasi Program PTSL dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 2 (2023): 234–250.
Lestari, Dwi. “Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak atas Tanah dalam Sengketa Pertanahan di Era Digital.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Agraria 5, no. 2 (2023): 101–118.
Rachmadi, M. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertipikat Hak atas Tanah dalam Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum De Jure 8, no. 1 (2022): 45–58.
Ratnasari, Dwi. “Pengawasan Administrasi Pertanahan dalam Pencegahan Sertipikat Ganda.” Jurnal Agraria dan Pertanahan 8, no. 1 (2024): 88–103
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1868.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59.
Web dan lain-lain:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). “Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).” Diakses 10 Oktober 2025. https://www.atrbpn.go.id.
Kompas.com. “Dua Sertipikat Satu Bidang Tanah, Warga Bekasi Gugat ke Pengadilan.” Diakses 15 Oktober 2025. https://www.kompas.com.
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 112/Pdt.G/2023/PN.Bks
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2).
Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 189.
Dwi Lestari, “Kekuatan Pembuktian Sertipikat Hak atas Tanah dalam Sengketa Pertanahan di Era Digital,” Jurnal Hukum dan Pembangunan Agraria 5, no. 2 (2023): 111.
Kementerian ATR/BPN, “Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” diakses 10 Oktober 2025, https://www.atrbpn.go.id.
Ika Amalia dan R. Rachmadi, “Evaluasi Implementasi Program PTSL dalam Mewujudkan Kepastian Hukum,” Jurnal Hukum dan Pembangunan 54, no. 2 (2023): 234–250.
Nafisah, Rohmatun. "Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peratura Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik." Dinamika 28, no. 3 (2022): 3497-3518.
Kurniati, Dwi Yuni. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah Dalam Penerapan Sistem Online (E-Certificate) di Kabupaten Sorong." PhD diss., Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, 2025.
Yumame, Jackson. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik di Era Digital: Implementasi dan Tantangan." Bulletin of Community Engagement 4, no. 3 (2024): 565-573.
Dwi Ratnasari, “Pengawasan Administrasi Pertanahan dalam Pencegahan Sertipikat Ganda,” Jurnal Agraria dan Pertanahan 8, no. 1 (2024): 88–103.
Suryawan, K. B., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2023). KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 36/PDT/2017/PT DPS). Jurnal Locus Delicti, 4(2), 77-94.
Novita, I. (2022). Kebijakan Hukum Kementerian ATR/BPN Terhadap Pencegahan Mafia Tanah dalam Basis Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Downloads
- Published
- 2025-11-12
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Fairusna Chalisa Alya, Olivia Rahma Oktaviani, Vivi Dyelsa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, LITERASI HUKUM DIGITAL BERBASIS PEER GROUP BAGI REMAJA DALAM MENGHADAPI PHISHING DAN PENCURIAN IDENTITAS DI ROBLOX , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Zacky Ramadhan, Euclid Abraham Pasaribu, Satria Aditama, Muhammad Adymas Hikal Fikri, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online terhadap Praktik Misleading Advertisement di Platform E-Commerce , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tvesha Bagaskara, Muhammad Fauziel Adhim Al-Vaerous, Alka Sugianggoro, Amelia Putri Praditya, Aprila Niravita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PERBANDINGAN MODEL PENDAFTARAN TANAH BERBASIS SISTEM TORRENS DI AUSTRALIA DENGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anastasya Arimbi Prasetyaningtyas, Najwa Sandra Medina, Ajeng Permata Sejati, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vidya Aurora Wibowo, Anantyo Thigo Haryo Leksono, Raihan Aldy Alvian, Mochamad Gian Abinoyo, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENDAFTARAN TANAH SEBAGAI INSTRUMEN PREVENTIF DALAM PENYELESAIAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA PERTANAHAN : KAJIAN HUKUM ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PTSL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risfan Ahmad Muzakka, Monica Diva Rizki, Nauli Pinorsinta Pasaribu, Muhammad Fityan Kayyisan, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SEBAGAI TANTANGAN REFORMASI AGRARIA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, SALUS POPULI SUPREMA LEX: VIRALITAS SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DALAM FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Dwi Yunita, Dzalzala Belia Nadzwa Krisvianthania, Naila Azzahra Amelia Putri, Muhammad Adymas Hikal Fikri, KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR NIKAH: KAJIAN KRITIS PERLINDUNGAN HAK ASASI BERDASARKAN ASAS LEX JUSTITIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Subandryo Ahmad Saputro, Surya Palwa Anzani, Andhika Hanif Al-Azka, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PENYELESAIAN MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK) SEBAGAI INOVASI PENYELESAIAN WANPRESTASI PINJAMAN ONLINE: ANALISIS YURIDIS DALAM SENGKETA FINTECH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gabriella Dawai Girinda Putri, Nadilla Putria Iskandar, Naura Fazilla Nayyara, Muhammad Adymas Hikal Fikri, MEMBANGUN KESADARAN HUKUM GENERASI GEN Z MELALUI TIKTOK: SEBUAH PENDEKATAN HUMANITAS ET IUSTITIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisah Miftahul Jannah, TANGGUNG JAWAB KREDITUR DALAM PEMBATALAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP PEMENANG LELANG BERITIKAD BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari, UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chyndra Cantika Nadinda Zahra, PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Refania Varetta Sugiarto, Dede Ika Murofikoh, PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Gerald Tribuana Rizki, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, ANALISIS KONFLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ZONA EKONOMIEKSKLUSIF LAUT CINA SELATAN: STUDI KASUS ARBITRASE FILIPINA VS REPUBLIK RAKYATTIONGKOK 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Zahra Okta Dwiwani, Sona Norana Kurnia Ilahia, Sisilia Anyelir, Ganefi Ganefi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERSIDANGAN E-COURT DALAM SIDANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daniel Tata Gabe, Sidi Ahyar Wiraguna, PROBLEMATIKA PENERAPAN KADALUARSA GUGATAN (VERJARING) DALAM PERKARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina Mawwadah, Yulyanti Putri Nurfadillah, JURNAL TINDAK PIDANA TERTENTU TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP DALAM PENGADAAN PROYEK SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH SULAWESI SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.