ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
- Authors
-
-
Raisya Aziza Pradita
Universitas SriwijayaAuthor -
Alisa Sari Simatupang
Universitas SriwijayaAuthor -
Azahra Dwi Oktaviani
Universitas SriwijayaAuthor -
Rizha Claudila Putri
Universitas SriwijayaAuthor
-
- Keywords:
- Kebebasan Berkontrak, Party Autonomy, Choice of Law, Choice of Forum, Freedom of Contract, Hukum Perdata Internasional, Kontrak Internasional, Overriding Mandatory Provisions
- Abstract
-
Asas kebebasan berkontrak adalah bentuk nyata dari prinsip otonomi kehendak dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Dalam konteks hukum perdata internasional asas ini dikenal sebagai party autonomy atau freedom of contract dimana para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan choice of law dan choice of forum pada saat melakukan kontrak lintas negara. Peraturan dalam sistem common law seperti Rome I Regulation menunjukkan bahwa asas ini merupakan norma positif. Asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dibatasi oleh prinsip kepatutan, ketertiban umum, overriding mandatory provisions, dan koneksi hukum yang nyata. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kedudukan, pembatasan, dan penerapannya dalam berbagai praktik kontrak internasional. Studi kasus seperti Adelman’s Truck Parts, Directive (EU) 2019/633, dan Yukos v. Russian Federation menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak harus berjalan beriringan dengan perlindungan kepentingan publik, keadilan ekonomi, dan keseimbangan para pihak.
- References
-
Ali, A., Fitrian, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sentri: Jurnal Riset Ilmiah, 1(2), 270–278. Retrieved from https://ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/sentri/article/view/234
Bouwers, G. J. (2023). Tacit choice of law in international commercial contracts: An analysis of future instruments of developmental organisations. PER / PELJ, 26. https://doi.org/10.17159/1727-3781/2023/v26i0a14301
Aprita, S dan Adhitya, R . Hukum Perdagangan Internasional. Depok: Rajawali Pers, 2020.
Ariyuda, I, M., Dantes, F, K., & Setianto, J, M., (2023). Pentingnya Klausul Choice Of Law Dalam Kontrak Bisnis Internasional. Jurnal Locus Delicti, 4(2), 64-76. https://doi.org/10.23887/jld.v4i2.5582
Coleman, T. E. (2021). Contractual freedom and autonomy under the CISG and UNIDROIT Principles as legislative and judicial guidance in Commonwealth Africa. South African Mercantile Law Journal, 33(3), 331–356.
Hasan, S. (2024). The dynamics of party autonomy in international arbitration: Current trends and jurisdictional limits. International Journal of Law Management & Humanities, 7(2), 943–957.
Khanderia, S., & Peari, S. (2020). Party autonomy in the choice of law under Indian and Australian private international law: Some reciprocal lessons. Commonwealth Law Bulletin, 46(4), 711–740.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Monestier, T. (2023). The scope of generic choice of law clauses. U.C. Davis Law Review, 56(3), 959–1002.
Novian, D. (2024). The application of party autonomy principle in arbitration. Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 11(1), 26–36.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Ungerer, J. (2021). Explicit legislative characterisation of overriding mandatory provisions in EU directives: Seeking for but struggling to achieve legal certainty. Journal of Private International Law, 17(3), 399–420. https://doi.org/10.1080/17441048.2021.1970702
UNIDROIT. (2023). Principles on Digital Assets and Private Law. Rome: UNIDROIT.
Permanent Court of Arbitration. (2014). Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case No. AA 227, Final Award, 18 July 2014.
- Downloads
- Published
- 2025-11-21
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Annisa Septiani, Nilai-Nilai Sosial Acara Adat Begawi pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annura Nazwa Maulida Hidayat, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DIGITAL DALAM HUBUNGA KERJA LINTAS NEGARA DI ERA GIG ECONOMY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yolanda Elisabeth Sinaga, EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN TEBO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tesalonika Gloria Silalahi, PENERAPAN TEORI-TEORI KRIMINOLOGI: UPAYA PREVENTIF DALAMPENANGANAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Studi Kasus Praktik Perdagangan Orang (TPPO) Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dari Nusa Tenggara Timur (NTT) Ke Malaysia) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nesya Janesca, Heni Siswanto, Emilia Susanti, Eko Raharjo, Sri Riski, OPTIMALISASI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA WARGA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dian Zaskia, Muhammad Rayyan Attala, Giovanni Seandro, Andika Nur Hakim, Wistama Yoga Nurdiansyah, HUKUM PENYIARAN & ETIKA KOMUNIKASI DALAM IKLAN TELEVISI: AUDIT EPI 2020 DAN P3SPS–KPI ATAS MIE SEDAAP “PAPA HIDUP LAGI” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Jovan Esfandiary, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI JAKARTA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chellsea Olivia, PERGESERAN TRADISI SEBAMBANGAN DI MENGGALA TULANG BAWANG STUDI KASUS PENERAPAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mythasari Aulya, Cahaya Nur Ilahi Hasibuan, Septiani Ananda, Nazla Rafiah Indira, ANALISIS KEABSAHAN KTUN PENETAPAN UPAH MINIMUM BANTEN 2022 BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marcha Dennya Irawan, Zainudin Hasan, PERKAWINAN ADAT BALI SEBAGAI WARISAN BUDAYA DAN IDENTITAS MASYARAKAT HINDU DARI PERSPEKTIF ADAT DAN HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.