Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Alif Maulana

  Universitas Bengkulu

  Author

• Daffa Avrilian Sardi

  Universitas Bengkulu

  Author

• Adil Abdillah

  Universitas Bengkulu

  Author

Penelitian ini menganalisis penggunaan kekerasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam pengamanan demonstrasi dari perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM). Meskipun demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dilindungi, implementasinya seringkali memunculkan potensi konflik. Polri, sebagai institusi yang diberi wewenang untuk menjaga ketertiban, dihadapkan pada dilema antara tugas pengamanan dan keharusan menjunjung tinggi HAM. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji landasan hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga peraturan teknis seperti Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada kerangka hukum yang mengatur penggunaan kekerasan secara berjenjang dan proporsional, praktik di lapangan sering kali tidak konsisten dan berpotensi melanggar HAM. Kasus-kasus kekerasan berlebihan yang terekam dalam penanganan demonstrasi membuktikan adanya celah antara norma hukum dan implementasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola dan reformasi holistik dalam tubuh Polri, termasuk peningkatan akuntabilitas dan pengawasan, sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan aparat tetap berlandaskan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi reformasi kepolisian dan perlindungan hak-hak fundamental dalam konteks demokrasi yang sehat.

This study analyzes the use of force by the Indonesian National Police (Polri) in securing demonstrations from the perspectives of law and human rights. While public demonstrations are a protected constitutional right, their implementation often creates potential for conflict. As the institution authorized to maintain public order, Polri faces a dilemma between its security duties and its obligation to uphold human rights. Using a normative juridical approach with a literature review, this research examines the legal basis, from Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police and Law No. 9 of 1998 on Freedom of Expression in Public, to technical regulations like Polri Regulation No. 1 of 2009 concerning the use of force. The findings indicate that despite a legal framework that regulates the use of force in a tiered and proportional manner, its application on the ground is often inconsistent and has the potential to violate human rights. Documented cases of excessive force during demonstrations highlight a gap between legal norms and their implementation. Therefore, this study concludes that strengthening governance and implementing holistic reforms within Polri, including enhancing accountability and oversight, are crucial to ensure that every action taken by law enforcement is based on law and upholds humanitarian values. This research is expected to contribute to police reform and the protection of fundamental rights within the context of a healthy democracy.

Undang- Undang :

1. Undang- Undang Dasar 1945

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

4. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

5. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Aksi Massa

Buku :

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Prenada Media, 2017.

Alston, Philip, and Franz Magnis Suseno, ‘Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)’, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Inslam Indonesia, 2008, p. 405

Jurnal :

(Menteri Kesehatan, 2014), ‘No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title’, February, 2024, pp. 4–6

Alfaher, Ibnu Syukron, and Adhalia Septia Saputri, ‘Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Kekerasan Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Warga Di Desa Wadas : Perspektif Penegakan Hukum’, Jurnal Hukum Sasana, 10.2 (2024), pp. 171–80, doi:10.31599/sasana.v10i2.2419

Apriani, Shinta, and Praja Ganda Agung, ‘Analisis Tindakan Pelanggaran Ham Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tahanan Berdasarkan UU No 39 Tahun 1999’, Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 6.12 (2024), pp. 1–12 <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6554>

Arbinata, Febryan, and Warsono Warsono, ‘Konstruksi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Tentang Demonstrasi Sebagai Saluran Penyampaian Aspirasi Politik’, Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 9.1 (2021), pp. 109–23, doi:10.26740/kmkn.v9n1.p109-123

Aryaduta, Yuldani Rafi, and Rosita Indrayati, ‘PERTANGGUNGJAWABAN KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN GAS AIR MATA Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Madura’, 6 (2025), pp. 56–80

Aulianisa.S, Aprilia.H, ‘Tindakan Represif Aparat Kepolisian Terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan Atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat?’, Padjadjaran Law Review, 7.31 (2019), pp. 3–4 <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/474>

Collins, Sean P, Alan Storrow, Dandan Liu, Cathy A Jenkins, Karen F Miller, Christy Kampe, and others, ‘No Title 済無No Title No Title No Title’, 2021, pp. 167–86

Demonstrasi, Aksi, ‘1,2,3,4’, 2025, pp. 12–24

Febriyanti, Cahya, ‘Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan Penghapus Pidana Studi Terhadap Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian’, Lex Positvis, 2.5 (2024), pp. 680–700

Heler, P T, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Ekstra Judicial Killing Dalam Perspekstif Hak Asasi Manusia (Ham)’, Lex Crimen, X.12 (2021), pp. 170–78 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/38554>

Hukum, Fakultas, and Universitas Singaperbangsa Karawang, ‘SEBAGAI PELANGGARAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW’, 8.1 (2025), pp. 374–82

Irsan, Koesparmono, and Anggreany Haryani Putri, ‘Polisi, Kekerasan Dan Senjata Api’, Krtha Bhayangkara, 12.1 (2018), pp. 1–24, doi:10.31599/krtha.v12i1.28

Ismail, Ismail, Fakhris Lutfianto Hapsoro, and Andi Muhammad Rezaldy, ‘Akuntabilitas Penegakan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Melakukan Tindak Kekerasan’, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30.3 (2023), pp. 602–21, doi:10.20885/iustum.vol30.iss3.art7

Jurnal, Amandemen, Hukum Indonesia, Muhammad S Gani, Roy Marthen Moonti, Marten Bunga, and Muslim A Kasim, ‘Kewenangan Penggunaan Kekuatan Oleh Korps Brimob Polri Dalam Penanganan Rusuh Massa Berdasarkan Prinsip Hukum Pidana Pidana Dan Standar Hak Asasi Manusia . Implementasi Solusi-Solusi Ini Tidak Hanya Akan’, 2.April (2025)

Khamid, Abdul, ‘Kebijakan Negara Terhadap Demonstrasi Mahasiswa : Pelanggaran HAM Dalam Perspektif Hukum Dan Sosial’, 2.5 (2025)

Kurniawan, Arief Rianto, ‘Proporsionalitas Pembatasan Ham Dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme’, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, 16 (2019), pp. 16–26 <http://surabaya.tribunnews.com/2018/05/16/sempat-diduga-teroris-dan->

Majid, Nur Cholis, ‘Hak Warga Negara Dalam Menyampaikan Pemikiran Secara Bebas Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Maqhasid Al-Syariah’, Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2.3 (2020), pp. 1–7

Mufti, Muhammad Wildan, ‘Pertanggungjawaban Oknum Polisi Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)’, Jurnal Hukum Statuta, 2.2 (2023), pp. 87–97, doi:10.35586/jhs.v2i2.9048

Ni, Fadhilatun, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022, 2022

Novega, Lidya, Diah Narima Ambarrini, and Amelia Vega Firdaus, ‘Abdi Bhara’, 4 (2025), pp. 22–41

Pelatihan, Dalam, Kepolisian Di, and Sekolah Polisi, ‘IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA NEGARA POLDA METRO JAYA GUNA MENGATASI AKSI’, 4 (2025), pp. 5671–87

Reni Febriani, Suryadi Samudra, ‘Jurnal Ilmiah Publika’, Ilmiah Publika, 9 (2021), pp. 88–100

Ronzon, Tévécia, Patricia Gurria, Michael Carus, Kutay Cingiz, Andrea El-Meligi, Nicolas Hark, and others, ‘No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title’, Sustainability (Switzerland), 11.1 (2025), pp. 1–14 <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28459981/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.resenv.2025.100208%0Ahttp://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps:>

Sasmita, Susi, Sahuri Lasmadi, and Erwin Erwin, ‘Penegakan Hukum Pidana Terhadap Polisi Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Para Pengunjuk Rasa’, PAMPAS: Journal of Criminal Law, 3.3 (2023), pp. 249–63, doi:10.22437/pampas.v3i3.20748

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, and others, ‘Penerapan Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Pidana Di Indonesia’, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1.3 (2024), pp. 1–13 <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi/article/view/144>

Siahaan, Raja Anggi Gunawan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Polisi Sebagai Personel Pengamanan Dalam Menghadapi Kegiatan Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan’, 2024, pp. 33–43

Srijadi, Yana Kusnadi, Iwan Abadi, Iskandar Zulkarnaen, Eskar Tri Denatara, Anik Budiati, Juli Nurani, and others, ‘Aspek Kriminologis Tentang Peranan Masyarakat Dalam Pengendalian Sosial Di Desa Sekarwangi Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi’, Jurnal Kajian Ilmiah, 23.4 (2024), pp. 349–56, doi:10.31599/t0910772

Tindak, PSHTP, ‘Journal of Lex Theory (JLT)’, 3 (2023) <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/download/1719/2010>

Valentina, P, ‘DARI ANGKA KE REALITAS : ETIKA KEPOLISIAN SOROTAN’, 8 (2025), pp. 5091–98

Yusuf, Mohd. DM, ‘Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia’, Milthree Law Journal, 1.2 (2024), pp. 149–80 <https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/view/7%0A>

• pdf