MEKANISME EFISIENSI PEMILU DAN PILKADA SERENTAK SERTA MELIRIK PERBEDAAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS PEMERINTAHAN
- Authors
-
-
Yukey Anggraini
Universitas BengkuluAuthor -
Adela Julianda
Universitas BengkuluAuthor -
Alya Novia Syafitri
Universitas BengkuluAuthor -
Dinda Rahma Khairunnisah
Universitas BengkuluAuthor -
Sonia Ivana Barus
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- simultaneous elections, regional elections, democratic efficiency, Indonesia, South Korea, government stability.
- Abstract
-
This study discusses the efficiency mechanism of simultaneous general and regional elections in Indonesia and compares it with the electoral system in South Korea in terms of achieving government stability. The implementation of simultaneous elections in Indonesia, based on Law Number 7 of 2017 and Constitutional Court Decision Number 55/PUU-XVII/2019, aims to improve budget efficiency, harmonize central and regional policies, and reduce political fragmentation. However, its implementation poses challenges in the form of technical complexity, high workload for organizers, and potential voter confusion. In contrast, South Korea holds separate elections based on the type of position, so that each contest receives optimal public attention and creates a stronger check and balance mechanism between the executive and legislative branches. However, separating election schedules can hinder the synchronization of central and regional policies and increase the frequency of political campaigns. The results of the analysis show that both countries have their own advantages and limitations in managing the democratic process. With continuous improvements to regulations, management, and public participation, both Indonesia and South Korea can develop more effective and efficient election models that support democratic government stability.
- References
-
BUKU-BUKU
Alfian, M. (2018). Wawasan Kepemimpinan Politik: Perbincangan Kepemimpinan di Ranah Kekuasaan. Bekasi: Penerbit Penjuru Ilmu.
Amir, M. (2020). Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Achmad Edi Subiyanto. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Bayo, L. N., Santoso, P., & Samadhi, W. P. (2018). Rezim Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Halim, R., & Muhlim, L. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik. Makassar: CV Sah Media.
Heryanto, Gun Gun. 2019. Literasi Politik; Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi. Yogyakarta: ORCiSoD.
Huda, N. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Depok: Kencana. Muhammad Asfer. (2016). Pemilu dan Prilaku Memilih 1955-2014. Surabaya: Pustaka Eurika. Prsetyo, T. (2018). Filsafat Pemilu. Bandung: Nusa Media.
Saldi Isra. (2019). Sistem Pemerintahan Indonesia, Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Samsudin. (2020). Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota. Santoso, T., & Budhiati, I. (2021). Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Sinar Grafika.
Surbakti, R., Abhan, & Affifudin, M. (2022). Keadilan Pemilu. Depok: RajaGrafindo Persada. Suswantoro, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.
Widodo, Heru. (2016). Hukum Acara Perselisihan Hasil PILKADA Serentak di Mahkamah Konstitusi. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
JURNAL
Benuf, K. (2019). Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. Gema Keadilan, 6(2), 198.
Defretes, D. A. (2023). Efektivitas Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 8, No. 2.
Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. (2024). Peran prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan pemilu dalam meningkatkan integritas badan pengawas pemilihan umum. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 16(1), 99-109.
Mukhlis, et al. (2023). Sistem Demokrasi dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Educandumedia, Vol. 02 No. 01, 1-11.
Pramono, J., & Prianggodo, C. A. (2023). Analisis Efisiensi Sistem Proporsional Terbuka pada Proyeksi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Indonesia. Vol. 12 No. 3, 377.
Purba, A. M. (2024). Pemilu Serentak Tahun 2024 Merupakan Sarana Perwujudan Kedaulatan Rakyat yang Demokratis. Jurnal Network Media, Vol. 7 No. 1.
Rafy, M., Haskar, E., & Farda, N. F. (2020). Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Otentik Law Jurnal.
Ratnia Solihah. (2018). Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 81.
Rustamana, A., Natasya, P. F., & Ramadani, P. W. (2023). Perkembangan Pemilu di Indonesia. Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Dewaruci: Jurnal Sejarah dan Pengajarannya, Vol. 2 No. 2, 4.
Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. JURNAL APHTN-HAN, Vol. 1 No. 1.
Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik ISSN 2502-9185: E-ISSN 2549-2969, 3(1), 14–28.
Subiyanto, A. E. (2020). Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Konstitusi, 361.Supandri, I., & Tabara, R. (2023). Implikasi Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literature Review. NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 5 No. 1, 395.
Triono. (2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019. Jurnal Wacana Politik, Volume 2, Nomor 2, 160.
Wira Purwadi. (2018). Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Ketatanegaraan: Pemilihan Langsung Versus Pemilc
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Downloads
- Published
- 2025-11-23
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Dielfan Juli Martin, Muhammad Fadel Abira, Septrian Azeri, Sonia Ivana Barus, MENUJU HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG BERKEADILAN: SOLUSI ATAS KONFLIK ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Putri Vianka, Mutiara Maharani, Cindy Yulianti Ma’rufiatul Muktar, Indah Amalia Khartika, Sonia Ivana Barus, Analisis Wacana Pengangkatan Otomatis PPPK menjadi PNS dalam Perspektif Sistem Merit pada Manajemen ASN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Oktavia Rahma Dzhnii, Putri Lestari, Ayu Putri Yana, Dwi Putri Lestarika, URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Lutfiah Septiani, Poppy Imelda Puspito, Zaidane Mahfiroos, Sawitri Yuli Hartati, MEKANISME PENCABUTAN PERMOHONAN ARBITRASE SYARIAH: SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN, SETELAH BERLANSUNG, DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tenri Nur Reskytaputri, PERAN NEGARA DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Iqbal Nooramru Nasution, Veri Ardiansyah, Aria Ilham Hikmatiar, Vivi Sylviani Biafri, Ali Muhammad, Umar Anwar, Bapas Goes to School sebagai Intervensi Makro Analisis Kritis Bimbingan Kemasyarakatan dalam Pencegahan Kenakalan Remaja , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rosa Simanjuntak, Shifa Olivia Rahmadani, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEMBUNYIKAN MAYAT DALAM PASAL 181 KUHP DAN HUBUNGANNYA DENGAN PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Pratama Nicholas Sebastian, Andini Putri Zulfikar, Rama Cahaya Satria Buana, Khoirunnisaa fauzia, Baidhowi, TERBUKANYA SISTEM HUKUM DI INDONESIA BAGI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Namira Khaulani, Nabila Siti Royani, Muhammad Revaldo Arkeisya, Muadz Abdul Aziiz, KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Puan Putri Kinanti, ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.