Analisis Yuridis terhadap Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Putusan Sengketa Tindak Faktual di PTUN
- Authors
-
-
Ziebran Runa Alrisque
Author -
Via Rona Br Surbakti
Author -
Ruth Chelsea Brigitha Sagala
Author -
Tia Putri Ivani
Author
-
- Keywords:
- Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tindak Faktual, Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kepastian Hukum, Good governance
- Abstract
-
Penelitian ini menyajikan analisis yuridis terhadap penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sengketa tindak faktual di PTUN. Tujuannya adalah mengkaji peran AUPB sebagai norma hukum, perbedaan pendekatan di setiap tingkat peradilan, dan implikasinya bagi perlindungan hak warga negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, berfokus pada pengkajian penerapan asas-asas hukum positif, khususnya AUPB (UU No. 30 Tahun 2014) dan PERMA No. 2 Tahun 2019. Hasil menunjukkan adanya dinamika interpretatif. PTUN dan PTTUN (Judex Facti) menggunakan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Kecermatan, sebagai tolok ukur substantif untuk menyatakan tindakan pasif pemerintah sebagai Perbuatan Melanggar Hukum. Namun, Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan, menyatakan gugatan "tidak dapat diterima" (NO) karena kesalahan penerapan hukum acara (fiktif negatif), yang menekankan kepatuhan prosedural. Secara keseluruhan, penerapan AUPB menunjukkan peran sentralnya sebagai norma hukum yang mengatur kepatutan tindakan pejabat, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kualitas perlindungan hukum warga negara terhadap ketiadaan tindakan yang merugikan.
- References
-
Buku
Anwar, Amin, S., Kartiko, G., Maswati, R., & Krismiyati. (2021). Teori dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
Helmi, Syam, F., Fitria, Amir, L., & Dewi, R. (2025). BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA (E. Nuriyatman (ed.)). UNJA Publisher.
Pamuji, K. et al. (2020). Buku Ajar Hukum Administrasi Negara. In Buku Ajar Hukum Administrasi Negara/Kewenangan Hukum.
Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., Fauzi, & Purbawati, C. Y. (2019). Penjelasan Hukum Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik. In P. A. W. Bedner & I. Nasima (Eds.), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
Siallagan, D. H., Siburian, K., & Tampubolon, F. Z. (2021). HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (D. J. Simamora (ed.)). Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPiK).
Jurnal
Abrianto, B. O., Nugraha, X., Hartono, J., & Kosuma, I. P. (2023). PROBLEMATIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FIKTIF POSITIF SETELAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020. Arena Hukum, 16(02), 302–337.
Arif, M. F. (2023). ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, December, 19–119.
Armia. (2017). Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jurnal HUMANIS, 3(September), 24–38.
Dalimunthe, I. S., & Frinaldi, A. (2024). Peranan AAUPB ( Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ) Dalam Terwujudnya Good Governance. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2, 687–696.
Dezonda Rosiana Pattipawae. (2019). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi. Sasi, 25(1), 92–106. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/index.php?journal=sasi&page=article&op=view&path%5B%5D=151
Fauzani, M. A., & Rohman, F. N. (2020). MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA ( Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 ) Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ( PSHK ) dan Magister Ilmu Hukum FH UII Jalan Law. Widya Pranata Hukum, 2(1), 19–39.
Nusantara, M. Q., Andrianto, W., Kunci, K., Umum, A., Yang Baik, P., Usaha, T., Putusan, P., Tata, P., & Negara, U. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksetorial Putusan PTUN. PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08(No. 4), 33–50. https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4
Permana, T. C. I. (2020). Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Berkembang Melalui Putusan Hakim. Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 1. https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2657
Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(2), 277. https://doi.org/10.22146/jmh.33056
Rayhan Zidane, I. (2024). Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik DalamPenyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara. Jurnal Ilmiah Nusantara ( JINU), 1(4), 1007–1014.
Ridwan. (2022). Pengujian Tindakan Faktual dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 11(1), 90–92. https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p07
Ritonga, F. G., & Marbun, C. Z. (2025). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ptun) Dalam Memeriksa Dan Mengadili Suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu). Honeste Vivere, 35(1), 78–87. https://doi.org/10.55809/hv.v35i1.426
Shadiq, A. S., Budhiartie, A., & Syam, F. (2025). Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9, 13258–13269.
Soimin, S., Kusumadhani, J. A., & Toufiqurrahman, T. (2023). Kesesuaian Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Optimalisasi Pelayanan Publik. Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudance, 5(2), 27–35.
Triartha Yuliani, E. (2020). Perbandingan Antara Konsep Fiktif Negatif Dalam Uu 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dengan Konsep Fiktif Positif Dalam Uu 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 6(1), 64. https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23441
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Wewenang Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. (2019).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
Sumber Lain
Agung, M. (n.d.). Tugas Pokok dan Fungsi. Mahkamah Agung. Retrieved November 16, 2025, from https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi
Aziz, I. (2020). Tugas dan Fungsi serta Wewenang PTUN JAKARTA. PTUN JAKARTA. https://pttun-jakarta.go.id/page/tugas-dan-fungsi
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 646 K/TUN/TF/2024.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. (2023). Putusan Nomor 127/G/TF/2023/PTUN.JKT.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. (2023). Putusan Nomor 316/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.
- Downloads
- Published
- 2025-11-27
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jeand Monic, Gunardi Lie, ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE: STUDI KASUS PT PERTAMINA (PERSERO) VS KARAHA BODAS COMPANY LLC , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Amalia Amanda, Zulfa Rusyda Fadiyah, Nurul Hidayah, Siti Aydina, ANALISIS URGENSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yobel Agus RedWhite Hutauruk, ARTICLE 25 DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING: JALAN KELUAR UNTUK MENGATASI KRISIS BADAN BANDING WTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Astrila Nur Febriana, Nigina Azahra, DAMPAK JUDICIAL REVIEW TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI LOKAL: ANALISIS PUTUSAN MK TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN DAN PERUBAHAN PETA POLITIK PILKADA SERENTAK 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanna Saskia Rahman, RELEVANSI UU PESANTREN DENGAN UU TPKS DALAM PERLINDUNGAN SANTRI DARI KEKERASAN SEKSUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arif Riadi, Asqiya Aniatul Hidayah, Syyayid Afif Mudhofar, KETENTUAN PENETAPAN STATUS BENCANA NASIONAL PADA KASUS LONGSOR DAN BANJIR BANDANG DI SUMATRA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annabel Rasheesa Maharani Putri Fauzi, Marlon Madile, BAYANGAN GELAP DI RUANG DIGITAL:STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL ONLINE DI NTT DALAM PERSPEKTIF UU TPKS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lutfiah Septiani, Poppy Imelda Puspito, Zaidane Mahfiroos, Sawitri Yuli Hartati, MEKANISME PENCABUTAN PERMOHONAN ARBITRASE SYARIAH: SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN, SETELAH BERLANSUNG, DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Hanatyasti Kurnia, Niru Anita Sinaga, Lindri Purbowati, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AKUN SPOTIFY PREMIUM ILEGAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Panji Jalu Rajendra, Freddy Ando Simamora, Qiyamullail Al Rasyid, REKONSTRUKSI KEWENANGAN DISKRESI DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PASCA PUTUSAN-PUTUSAN PTUN 2022–2024: ANALISIS NORMATIF ATAS BATASAN, AKUNTABILITAS, DAN POTENSI PENYALAHGUNAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.