ANALISIS KEDUDUKAN DAN DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN: TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU PERSEROAN TERBATAS
- Authors
-
-
Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti
Universitas TarumanagaraAuthor -
Urbanisasi
Author
-
- Keywords:
- Bankruptcy, PKPU, Limited Liability Company, Individual Debtor, Legal Impact, Legal Protection, Socio-Economic Impact.
- Abstract
-
This study aims to analyze the legal, social, and economic impacts arising from the imposition of bankruptcy decisions on individuals (individuals), both as independent legal subjects and as managers of legal entities, based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Article 93 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT Law). In practice, bankruptcy does not only apply to legal entities or companies, but can also be imposed on individuals who are unable to fulfill their debt obligations. The imposition of bankruptcy status on individuals has wide-ranging consequences, not only on assets, but also on legal standing, social reputation, and civil rights attached to them.
Based on Article 93 paragraph (1) of the PT Law, a director who is declared bankrupt is prohibited from holding office again for five years from the date the bankruptcy decision is pronounced, which indicates a limitation of professional rights as a legal consequence of bankruptcy. The research method used in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the PKPU mechanism as a means of debt restructuring is often ineffective for individual debtors due to limited understanding and access to legal assistance. Therefore, it is necessary to update bankruptcy law that is more humane and adaptive to the protection needs of individual debtors, as well as reaffirm the limits of legal responsibility between individuals and legal entities in the context of bankruptcy. - References
-
D. Yudhistira, “Kepailitan terhadap Penjamin Perorangan: Tinjauan atas Tanggung Jawab dan Putusan Pailit terhadap Penjamin Individu,” dalam Paradigma: Jurnal Hukum, 2016.
M. Yahya Harahap, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85–87.
Mulyadi, Dwi dan Harsanto, "Relevansi PKPU terhadap Debitor Perorangan di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, 2022.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 102.
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Sri Redjeki Hartono, Aspek Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit di Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2020.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 59.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Vita Kusuma Dewi, Yuhelson, & Bernanrd Nainggolan, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan PKPU terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan,” Perspektif: Jurnal Studi Interdisipliner, Vol. 22 No. 2, 2023.
Yessika Florencia, Budi Santoso & Shanti Riskawati, “Perlindungan Hukum bagi Debitor Perorangan dalam Perkara Kepailitan di Indonesia,” Jurnal Hukum (Universitas Brawijaya), 2019.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-11-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Wilma Silalahi, ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM EKSEKUSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS UUPPLH DAN PRAKTIK LAPANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Hanifah Setya Utami, Fitri Laila Sari, Tita Sintia Agata, Ira Firna, Dyka Kurnia Santi, Ayalla Wahda Jannati, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKISTUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Indah Salsabila, EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda, Lovina Manalu, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rema Sefri Fathurozi, PEMBATASAN HAK AKSES INTERNET PADA DAERAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI DAERAH OPERASI MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febrio Dosi Pratama, Hafizh Al Fajri Nasution, Dhaffa Hosya Putra, ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adevio Ervan Effendi, Stefany Dheta Putri, Hafidza Zia, HAK MILIK VS HAK GUNA: ANALISIS OBJEK PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PP 20/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Raditya Azany Rasyid, Sebastian Burhannudin Saputra, Arka Hadyan Martanto, Muhammad Naufal Putra Sofwan, Raihan Maulana Setya Nugraha, Baidhowi, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK LIVING TOGETHER MENURUT HUKUM ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN NILAI MORAL SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.