ANALISIS KEDUDUKAN DAN DAMPAK KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR PERORANGAN: TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU PERSEROAN TERBATAS
- Authors
-
-
Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti
Universitas TarumanagaraAuthor -
Urbanisasi
Author
-
- Keywords:
- Bankruptcy, PKPU, Limited Liability Company, Individual Debtor, Legal Impact, Legal Protection, Socio-Economic Impact.
- Abstract
-
This study aims to analyze the legal, social, and economic impacts arising from the imposition of bankruptcy decisions on individuals (individuals), both as independent legal subjects and as managers of legal entities, based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Article 93 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT Law). In practice, bankruptcy does not only apply to legal entities or companies, but can also be imposed on individuals who are unable to fulfill their debt obligations. The imposition of bankruptcy status on individuals has wide-ranging consequences, not only on assets, but also on legal standing, social reputation, and civil rights attached to them.
Based on Article 93 paragraph (1) of the PT Law, a director who is declared bankrupt is prohibited from holding office again for five years from the date the bankruptcy decision is pronounced, which indicates a limitation of professional rights as a legal consequence of bankruptcy. The research method used in this study is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the PKPU mechanism as a means of debt restructuring is often ineffective for individual debtors due to limited understanding and access to legal assistance. Therefore, it is necessary to update bankruptcy law that is more humane and adaptive to the protection needs of individual debtors, as well as reaffirm the limits of legal responsibility between individuals and legal entities in the context of bankruptcy. - References
-
D. Yudhistira, “Kepailitan terhadap Penjamin Perorangan: Tinjauan atas Tanggung Jawab dan Putusan Pailit terhadap Penjamin Individu,” dalam Paradigma: Jurnal Hukum, 2016.
M. Yahya Harahap, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85–87.
Mulyadi, Dwi dan Harsanto, "Relevansi PKPU terhadap Debitor Perorangan di Indonesia", Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 2, 2022.
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 102.
Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Rachmadi Usman, Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Sri Redjeki Hartono, Aspek Perlindungan Hukum terhadap Debitor Pailit di Indonesia, Gadjah Mada University Press, 2020.
Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2016), hlm. 59.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
Vita Kusuma Dewi, Yuhelson, & Bernanrd Nainggolan, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan PKPU terhadap Status Sita dan Eksekusi Jaminan,” Perspektif: Jurnal Studi Interdisipliner, Vol. 22 No. 2, 2023.
Yessika Florencia, Budi Santoso & Shanti Riskawati, “Perlindungan Hukum bagi Debitor Perorangan dalam Perkara Kepailitan di Indonesia,” Jurnal Hukum (Universitas Brawijaya), 2019.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2025-11-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Wilma Silalahi, ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM EKSEKUSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS UUPPLH DAN PRAKTIK LAPANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Shinta Aisyah Balqis, Assifa Marsha Delia, Dinil Aristy F Buamona, Dr. Sawitri Yuli Hartati S, S.H., M.H, AKAD DALAM AKTIVITAS EKONOMI SYARIAH: PENGEMBANGAN DAN HYBRID CONTRACT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Ulfatun Nikmah, Tiara Intan Camesi, Asep Suherman, Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Peter Guntara, Fitri Setyo Rini, Maya Dyah Palupi, KAJIAN KRIMINALISTIK TERHADAP PELAKU TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM BINGKAI FEMINIST LEGAL THEORY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Choiril Syah, Sri Riski, Firganefi Firganefi, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI DARAH MENURUT UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERIAN EFEK JERA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, PERAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.