MODEL HUKUM KOLABORATIF DALAM PENGUATAN KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN SWASTA DI BIDANG KESEHATAN

• Tresya Pradipta G. Zakaria

  Universitas Negeri Gorontalo

  Author

• Aliya Dwiyani Alulu

  Universitas Negeri Gorontalo

  Author

• Jianelfa

  Universitas Negeri Gorontalo

  Author

Studi ini mengkaji pendekatan hukum kolaboratif dalam meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor kesehatan.  Latar belakang masalah adalah sumber daya keterbatasan di daerah yang menghambat kualitas dan kewajaran layanan kesehatan. Tujuan studi ini adalah untuk mengembangkan model hukum yang dapat secara efektif memperkuat hubungan antara kedua sektor tersebut. Metode yang digunakan adalah penerapan norma hukum melalui studi pustaka yang menganalisis peraturan dan praktik hukum terkait kesehatan. Temuan studi menunjukkan bahwa model hukum kolaboratif berbasis tata kelola hybrida, yang menggabungkan adat istiadat lokal formal dan informal, dapat meningkatkan moral dan produktivitas, mendorong inovasi, dan meningkatkan efektivitas layanan kesehatan di komunitas kecil. Hasilnya, model ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga memperkuat kerja sama tim dalam memastikan akses layanan kesehatan yang aman dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Jurnal:

Alvianty, R. A., Arvian, S. R., & Wasir, R. (2025). LITERATURE REVIEW: ANALISIS TRANSFORMASI DIGITAL LAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA TERHADAP PERAN SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management), 28(02), 56-60.

Astuti, A. D., Nurjanah, A., Sativa, S. Z., Rangkuti, S. R., Nafisah, N., Fitri, N., ... & Nasution, I. S. (2024). Analisis Kebijakan Kesehatan Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pencegahan Penyakit. JKEMS-Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2(2), 96-104.

Dhynianti, L., & Darmawan, E. S. (2024). Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Primer di Jakarta. Jurnal Cahaya Mandalika, 5(1), 486-501.

Fazriyah, Y. N., Garis, R. R., & Garvera, R. R. (2024). Penerapan Sustainable Development Goals dalam Bidang Kesehatan di Desa Petirhilir Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 1(3), 358-376.

Fonataba, J. (2025). Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar di Merauke. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (4), 1376-1395.

Hikmah, N., & Fithriana, A. (2017). Strategi Indonesia dalam Mencapai Sustainable Development Goals Point 3 melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Balcony, 1(1), 13-20.

Kirana, B. S. (2023). Implementasi Program Kesehatan Masyarakat Untuk Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sgds) Dalam Upaya Mengurangi Angka Kematian Ibu (Aki) Dan Angka Kematian Bayi (Akb) Di Kabupaten Bojonegoro. Journal of Politic and Government Studies, 12(2), 1-16.

Luti, I., Hasanbasri, M., & Lazuardi, L. (2012). Kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem rujukan kesehatan daerah kepulauan di kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 1(1).

Natalia, A., Aryani, W. N., & Yudha, G. (2025). Kesiapan Strategis Kemitraan Antara Pemerintah Dan Organisasi Nirlaba Dalam Program Wash In Hcf Di Kota Bandarlampung. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 13(1), 77-95

Prawani SR, D., & Heridiansyah, J. (2015). Model Kerja Sama Pemerintah Dengan Pihak Swasta Dalam Pelayanan Kesehatan. JURNAL STIE SEMARANG (EDISI ELEKTRONIK), 7(2), 69-84.

Rahmadanti, M. D. dkk. (2024). Strategi Membangun Kemitraan Multipihak Untuk Memperkuat Sistem Kesehatan: Studi Literatur. JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan, 2(2), 122-130.

Sitorus, N., Yusrizal, Y., & Nasution, J. (2024). Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Economic Reviews Journal, 3(1), 45-60.

Sudirman, F. A., Basri, M., Huda, K., & Upe, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs). Jurnal Neo Societal, 5(4).

WULAN, S., SITI, N. A., & RISWANDY, W. (2024). TANTANGAN DAN PELUANG MEWUJUDKAN AKSES UNIVERSAL KE LAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS DI INDONESIA. ANTIGEN: JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT DAN ILMU GIZI Учредители: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kesetiakawanan Sosial Indonesia, 2(3), 115-128.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Internet:

Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKІP) SEMESTER 1 TAHUN 2025, Kementerian Kesehatan, 2025. https://kesprimkom.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/LAKIP_DITJEN_Kesprimkom_TAHUN_2025_semester_1.pdf (Diakses pada 19 November 2025)

• pdf