ANALISIS KEABSAHAN KTUN PENETAPAN UPAH MINIMUM BANTEN 2022 BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
- Authors
-
-
Mythasari Aulya
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Cahaya Nur Ilahi Hasibuan
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Septiani Ananda
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor -
Nazla Rafiah Indira
Universitas Sultan Ageng TirtayasaAuthor
-
- Keywords:
- KTUN, Upah minimum, Kewenangan gubernur, Cacat procedural, Legalitas administratif.
- Abstract
-
Studi ini dilaksanakan untuk mengevaluasi legitimasi KTUN Gubernur Banten mengenai penetapan Upah Minimum Banten Tahun 2022. Penelitian ini diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metode penelitian yang diterapkan ialah yuridis normatif yang juga memasukkan perspektif kasus, melalui Putusan PTUN Serang Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG. Temuan ini memperlihatkan bahwa tindakan yang diambil oleh gubernur terbukti mempunyai sumber formal wewenang dikarenakan berasal dari ketentuan hukum yang berlaku serta oleh karena itu wewenangnya sah. Kekurangan berasal dari prosedural, saat konsultasi yang seharusnya ada, namun diselenggarakan dengan buruk, tidak transparan dan pihak-pihak yang tertarik tak terlibat secara aktif. Khususnya berlaku terhadap aspek kebijakan penggunaan formula PP 36/2021 selama masa transisi Putusan Mahkamah Konstitusi 91/PUU-XVIII/2020 sejak membatasi upah minimum baru. Sementara itu, KTUN pun tak memenuhi permintaan legalitas material dikarenakan tidak diinformasikan oleh SAERA yang lengkap serta representatif secara cepat pada dampaknya di masing-masing aspek serta dikarenakan tak sepenuhnya sesuai prinsip-prinsip persiapan, collision, kehati-hatian, kemanfaatan serta perlindungan untuk pekerja. Dengan alasan tersebut, KTUN Upah Minimum Banten Tahun 2022 disebut tidak mematuhi persyaratan persyaratan untuk status wewenang yang sah serta dengan demikian tidak sah serta harus dibatalkan sebagai KTUN.
- References
-
A Review of Wage Setting through Collective Bargaining, n.d.
Afra HannaHaifa, Nurul Khikmah. “Tinjauan Pelaksanaan Fungsi Dan Tugas Dinas Tenaga Kerja Atas Pengawasan Hubungan Kerja Dalam Lingkup Hukum Administrasi Negara(Studi Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Semarang).” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. June (2024): 28–36.
Ahya Pratiwi, Sukmananda, Wahanani Arfah, and Stefanus Sianturi. “Analysis of the Relationship between the Concept of Onrechtmatige Overheidsdaad and Maladministration Practices in Public Services in Indonesia.” Veteran Law Review 7 (2024): 1–8. https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.5745.
Best, Oecd, Practice Principles, and Regulatory Policy. Regulatory Impact Assessment, n.d.
Blegur, Spyendik Bernadus. “MAIN LEGAL PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURAL LAW.” Jurnal Hukum Peratun 5 (2022): 39–56.
Boeri, T, and J van Ours. The Economics of Imperfect Labor Markets, Third Edition. Princeton University Press, 2021. https://books.google.co.id/books?id=XBn0DwAAQBAJ.
Coglianese, Gary. “THE EMPTINESS OF DECISIONAL LIMITS : RECONCEIVING PRESIDENTIAL CONTROL OF THE ADMINISTRATIVE STATE,” n.d.
Daly, Paul. “Substantive Review.” In Understanding Administrative Law in the Common Law World. Oxford University Press, 2021. https://doi.org/10.1093/oso/9780192896919.003.0004.
Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. “PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ( ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD ) ( Suatu Tinjauan Analisis Administrasi Pemerintahan )” 2, no. December (2022).
Dickens, Richard. “The Effects of Minimum Wages on Employment : Theory and Evidence from Britain,” 1999, 1–22.
Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum, 2020.
Faishal Taufiqurrahman, Efendi Ibnususilo, Monika Melina, Moh. Hudi. “ASAS-ASAS DAN NORMA-NORMA HUKUM ADMINISTRASI NEGARADALAM PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PERATURAN KEBIJAKAN, DAN KEPUTUSAN.” MIMBAR YUSTITIA 5, no. 2 (2021): 91–114.
Hadjon, Philipus M, and R. Sri Soemantri Martosoewignjo. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Cet. 10. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2008.
Ignatius Loyola Julio Doni Kuma. “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Ignatius Loyola Julio Doni Kuma Maka Pemerintah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Membuat Peraturan Perundang-Undangan” 4, no. 1 (2025): 32–53.
Ikhwansyah, Isis. “Cacat Yuridis Dan Cacat Administrasi Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah” 33, no. 1 (2018): 1–15.
Kreinin, Halliki, and Ernest Aigner. From “ Decent Work and Economic Growth ” to “ Sustainable Work and Economic Degrowth ”: A New Framework for SDG 8. Empirica. Vol. 49. Springer US, 2022. https://doi.org/10.1007/s10663-021-09526-5.
Marwiyah, Siti. “Construction of Ratio Decidendi Constitutional Judges to Maintain the Authority of the Indonesian Constitution” 583, no. Iceep (2021): 264–68.
Minimum, Penetapan Upah. “Peranan Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum” 01, no. April (2017).
Moh. Imam Gusthomi, Farrel Ardan Rinaldi, Marlina Dewi Setiani. “The Role of PTUN Procedural Law in Protecting Citizens ’ Rights Against Decisions of State.” Jurnal Penelitian Pendidikan 41, no. 2 (2024): 89–93.
Murlinus. “Perlindungan Hukum Atas Terhadap Peraturan Kebijakan ( Beleidsregel ).” Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, no. 2 (2024): 158–59.
Pamuji, Kadar. “BUKU AJAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Disusun Oleh :,” 2023.
Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, Mohamad Hidayat Muhtar, et al. Hukum Administrasi Negara, n.d.
Paul Daly. “Administrative Law: A Values-Based Approach,” 2014.
Practices, Best. “OECD R Egulatory Impact,” n.d.
Rahmania, Aini, and Muhamad Khoerul Umam. “Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan Implications for the Normatization of General Principles of Proper Government on Administrative Practices” 2, no. 2 (2025): 137–51. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.419.
Ridwan HR. Buku Hukum Administrasi Negara. Pertama. Rajawali Pers, 2006.
Rose-ackerman, Susan, and Peter L Lindseth. “Comparative Administrative Law: Outlining a Field of Study,” 2010, 435–52.
Santjoko, Muhammad Widhijanto, and Imam Suroso. “Legal Protection for Waged Workers Under the Minimum Wage at the Regency / Municipality Level” 3, no. 6 (2024).
Soeharto. “Eksistensi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara Soehartono” 1, no. 2 (2012): 180–93.
Utrecht, E, and M S Djindang. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Ichtiar Baru, 1990. https://books.google.co.id/books?id=96YePAAACAAJ.
- Downloads
- Published
- 2025-11-28
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Kaharuddin Kaharuddin, Irene Callista Khalfani, Srikandi Asia Komala Putri Dia, Adelia Putri Rahayu, ANALISIS TERKAIT BATAS KEWENANGAN DAN RUANG GERAK EKSEKUTIF DIBAWAH KONTROL LEGISLATIF DI SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Satori, Sujono, Bambang Widarto, IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRAJURIT TNI PADA PERKARA KONEKSITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Nia Gara K, ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daffila Dhiya Azzahra, Ratu Sofa Roudotul Azahra, Yosefin Maharani Angginauli Hutasoit, Ajeng Hesti Putri Santosa, TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN PTUN PANGKALPINANG NOMOR 1/G/2021/PTUN.PGP: IMPLIKASI TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Septiani, Analisis Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Pasca Berlakunya KUHP Nasional Tahun 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Najwa Sahara, Nisrina Farhani, Vira Anggraini, Deden Najmudin, SEJARAH PERKEMBANGAN DAN KEWENANGAN MAHKAMAH SYARI’AH NANGROE ACEH DARUSSALAM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikha Gracy Kasih, Elsa Mayori, Nerrissa Arviana Panjaitan, Suci Prihatin, Dede Ika Murofikoh, KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi, Hafidza Zia, PERAN KEMENTRIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN MEREK DAGANG PELAKU USAHA MIKRO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nifty Ramadani, Ema Rahmawati, Pupung Faisal, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 3/PDT.SUS-PKPU/2024/PN NIAGA MDN MENGENAI PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP KREDITOR HASIL CESSIE SEBAGIAN YANG DINILAI DARI ITIKAD BAIK PERJANJIAN CESSIENYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risma Amelia, Siti Robeah, Deden Najmudin, ANALISIS HISTORIS DAN SOSISOLOGIS TERKAIT DENGAAN PERBEDAAN PENGATURAN QANUN ACEH DAN PERATURAN DAERAH (PERDA) LAINNYA BERDASARKAN DESENTRALISASI ASIMETRIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.