PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
- Authors
-
-
Anesva Sari Della
Universitas BengkuluAuthor -
Muhammad Fakhriy Habibi
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Praduga Tak Bersalah, Kewenangan Penyidik, Penetapan Tersangka, KUHAP, Hukum Acara Pidana.
- Abstract
-
Abstrak
Penelitian ini menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka menurut KUHAP baru. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah praktik penetapan tersangka yang kadang mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi tersangka, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Rumusan masalah difokuskan pada: (1) sejauh mana kewenangan penyidik dalam KUHAP baru sejalan dengan asas praduga tak bersalah, dan (2) kendala yang dihadapi dalam penerapannya di praktik. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis melalui pengelolaan data berupa editing dan coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru mempertegas kewenangan penyidik, namun praktik di lapangan masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak tersangka dan kewenangan penyidik.
- References
-
Fauzi, I. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Hartono, R. (2016). Asas Praduga Tak Bersalah dan Kewenangan Penyidik. Bandung: Alfabeta.
Hidayat, A. (2022). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.
Kurniawan, S. (2021). Perbandingan Sistem Penetapan Tersangka di ASEAN. Asian Journal of Law Studies, 6(2), 21–45.
Lubis, M. (2020). Hak Tersangka dalam Perspektif KUHAP Baru. Jurnal Hukum Nasional, 15(2), 53–72.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Nugroho, A. (2021). Penerapan Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Modern. Jurnal Hukum Pidana, 12(2), 45–67.
Prasetyo, D. (2020). Evaluasi Implementasi KUHAP Baru di Kepolisian Daerah. Jurnal Hukum & Peradilan, 14(3), 99–120.
Rahman, F., & Nugroho, D. (2021). Evaluasi Penetapan Tersangka dalam KUHAP Baru. Media Hukum, 28(3), 112–135.
Santoso, B. (2022). Kewenangan Penyidik dan Hak Tersangka: Studi Implementasi KUHAP Baru. Jurnal Hukum Indonesia, 18(1), 77–101.
Sari, T. (2023). Analisis Praktik Penetapan Tersangka Prematur. Jurnal Kriminologi Indonesia, 9(1), 35–58.
Suryanto, H. (2018). Perlindungan Hak Tersangka dalam Penegakan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijaya, R. (2021). Kendala Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Praktik Penegakan Hukum. Jurnal Hukum & HAM, 10(4), 88–105.
Gunawan, T. (2015). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Budi, P. (2019). Pengawasan Internal dan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP Baru. Jurnal Hukum & Kebijakan, 11(2), 77–96.
- Downloads
- Published
- 2025-11-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Alin Indah Sari, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Oktavia Rahma Dzhnii, Putri Lestari, Ayu Putri Yana, Dwi Putri Lestarika, URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Adinda Feisa Rinesa, Kusumaningtyas Indah S, Rully Julia Lukman, M. Adymas Hikal F, EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF BUDAYA HUKUM DAN REALITAS SOSIAL: EFEKTIVITAS HYBRID PREVENTION DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deswita Naysila Jingga, Zainudin Hasan, DIMENSI HUKUM ADAT DALAM TRANSAKSI PERKAWINAN: ANALISIS FUNGSI UANG JUJUR (JUJOKH) SEBAGAI KOMPONEN PERJANJIAN PRA-NIKAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gusti Ngurah Kesa Janardana, PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zolanda Aprilia, Sukmo Adjie Wicaksono, Thomas Prasetya Juntoro, Yolantino Wehangara, DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A’aliyah Najwa A.M, Aqila, Raden Roro Vinny Julia Soemartono, Alviana Nova I , Rizky Febriana, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KERUSAKAN TERUMBU KARANG OLEH KAPAL PESIAR M.V. CALEDONIAN SKY DI RAJA AMPAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tubagus Fabian Farhan, ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK BISNIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gregorius Juan Pederico, Baidhowi, PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MELALUI MEKANISME MEDIASI DALAM HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafif Wiranata Sunu Wirawan, PELAKSANAAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEPATUHAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA TERITORIAL TAHUN 1967 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.