ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT
- Authors
-
-
Salsabila Nia Gara K
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Acara PTUN, Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif, Eksekusi Putusan, Hakim Aktif.
- Abstract
-
Menurut analisis empiris maupun hukum, studi ini membahas penerapan hukum acara PTUN dalam penyelesaian sengketa administratif. Selain itu, kerangka kerja PTUN dirancang untuk memberikan identitas hukum yang sah bagi warga negara dan menjaga ketertiban di bidang sosial-ekonomi dan administratif. Dalam praktiknya, penerapan hukum acara masih menghadapi beberapa tantangan. MENYADARI prinsip hakim aktif di pengadilan, dokumen administratif yang tidak lengkap, dan ketidakhadiran pejabat menghambat pengumpulan bukti. Yang paling mencolok adalah fakta bahwa setelah putusan dibuat, banyak pejabat tidak mematuhi perintah pengadilan yang mengikat. Ini jauh dari situasi ideal untuk menjaga kepastian hukum: sanksi terhadap pelanggar hukum lemah dan diterapkan secara minimal, sementara sistem secara tidak sengaja bekerja untuk melindungi privilese dan kepentingan birokrasi daripada kepatuhan ketat terhadap hukum.
- References
-
Helmi dkk. BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Jambi: UNJA Publisher, 2025.
Mujiburohman, Dian Aries. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2022
Mulyani, Tri. Tri Mulyani, Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Universitas Semarang Press, Semarang, 2024, Hlm 41, n.d.
Revisi, Edisi. H. Marshaal NG, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Tunas Gemilang Press, Palembang, Cet Ke 2 2018, Hlm 108, n.d.
Siburian, Kasman, Fernando Z Tampubolon, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, All Rights Reserved, Cetakan Pertama, Design Cover, and Tata Letak. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaga Pemberdaya, Medan, 2019, Hlm 78. Edited by DR. Haposan siallagan, n.d.
Admiration, Jurnal Syntax, and Sosial Teknik. “Aturan Yang Berisi Mengenai Cara-Cara Seseorang /” 3, no. 6 (2022).
“Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 9(8).” IX, no. 8 (2021): 56–65.
Andre, Muhammad, Marcelleno Genadi, and Hudi Yusuf. “LEGAL PROTECTION AND DISPUTE RESOLUTION EFFORTS IN TRADE SECRET LICENSE AGREEMENTS,” no. 1 (2024): 4472–82.
Ardiansyah, Nike, Muhammad Nur, and Haeril. “The Legal-Political Paradox in Granting Absolute Jurisdiction to the Administrative Court (PTUN) over the Judicial Review of Abuse of Authority in Indonesia” 6, no. 3 (2025): 392–402.
Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh.Imam Gusthomi. “Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi” 29, no. 1 (2025): 111–24.
Candra, Mardi, and Fally Avriantara. “SENGKETA TATA USAHA NEGARA,” 2023, 5–7.
Izzati, Hafizah Nurul, and Novalin Amanda Gayatri. “Problematika Penerapan Asas Kewajaran Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” 9, no. 2 (2025): 176–96.
Marpaung, Hamdan Sudirman, Sholie Pasaribu, Rizky Abdillah, and Ratih Purwatih Sianipar. “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara” I, no. September (2024): 102–7.
Moonti, Roy Marthen. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” 5, no. 2 (2020): 106–18.
Nasution, Sofiyana, Uliya Putri Yati, Ahlan Maqbul Tsani, and Sultan Hasby Adzikri. “Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Latar Belakang, Istilah, Asas, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Hukum Acara Perdata” I (2024): 220–27.
Negara, Tata Usaha. “Rumokoy N.K : Peran P.TUN Dalam .. Vol.XX/No.2/Januari-Maret/2012(Edisi Khusus)” 2012, no. 2 (2012): 126–39.
“Tjandra, W. R. (2011). Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 39.,” n.d.
Pratama, Rizky. “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” 2, no. 1 (2023).
Putusan, Pelaksanaan, Peradilan Tata, and Usaha Negara. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF... (Farida Azzahra),” no. 9 (2020): 127–40.
Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” 3 (2021).
Sengketa, Menyelesaikan, and Tata Usaha. “Samosir, T. (2015). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. ADIL: Jurnal Hukum, 6(2), 182-197.,” 2009.
- Downloads
- Published
- 2025-12-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Shaskia Nabilla Miranda, AKIBAT HUKUM PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN PIDANA TAMBAHAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP KEADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mythasari Aulya, Cahaya Nur Ilahi Hasibuan, Septiani Ananda, Nazla Rafiah Indira, ANALISIS KEABSAHAN KTUN PENETAPAN UPAH MINIMUM BANTEN 2022 BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulya Salsa Billa, Muhammad Alvian Rhamadani, Evan Nurrahman, ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Bemita Aswan, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica, Firganefi Firganefi, Fristia Berdian Tamza, MANIFESTASI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK OLEH PELAKU ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 23/PID.SUS-ANAK/2023/PT.TJK.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irpan Pradita, Alhamdi Imran Saputra, EFEKTIVITAS PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM: STUDI KASUS KORUPSI KUOTA HAJI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ketut Sinta Wati, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Dona Raisa Monica, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak 2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Indah Salsabila, EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tri Andrisman, Emilia Susanti, Farhan Marhasan, PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Studi Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Iqbal Risyadi, Radhitya Izazqi, Disya Soraya Qhaira, Sulastri Sulastri, ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA TANAH REDISTRIBUSI:STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BOGOR NOMOR 38/PDT.G/2024/PN.BGR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.