ANALISIS NORMATIF PROSES PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRATIF DI PTUN: STUDI KASUS PENETAPAN 361/G/2025/PTUN.JKT
- Authors
-
-
Salsabila Nia Gara K
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Acara PTUN, Keputusan Fiktif Negatif, Upaya Administratif, Eksekusi Putusan, Hakim Aktif.
- Abstract
-
Menurut analisis empiris maupun hukum, studi ini membahas penerapan hukum acara PTUN dalam penyelesaian sengketa administratif. Selain itu, kerangka kerja PTUN dirancang untuk memberikan identitas hukum yang sah bagi warga negara dan menjaga ketertiban di bidang sosial-ekonomi dan administratif. Dalam praktiknya, penerapan hukum acara masih menghadapi beberapa tantangan. MENYADARI prinsip hakim aktif di pengadilan, dokumen administratif yang tidak lengkap, dan ketidakhadiran pejabat menghambat pengumpulan bukti. Yang paling mencolok adalah fakta bahwa setelah putusan dibuat, banyak pejabat tidak mematuhi perintah pengadilan yang mengikat. Ini jauh dari situasi ideal untuk menjaga kepastian hukum: sanksi terhadap pelanggar hukum lemah dan diterapkan secara minimal, sementara sistem secara tidak sengaja bekerja untuk melindungi privilese dan kepentingan birokrasi daripada kepatuhan ketat terhadap hukum.
- References
-
Helmi dkk. BUKU AJAR HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA. Jambi: UNJA Publisher, 2025.
Mujiburohman, Dian Aries. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: STPN Press, 2022
Mulyani, Tri. Tri Mulyani, Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, Universitas Semarang Press, Semarang, 2024, Hlm 41, n.d.
Revisi, Edisi. H. Marshaal NG, Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia, Tunas Gemilang Press, Palembang, Cet Ke 2 2018, Hlm 108, n.d.
Siburian, Kasman, Fernando Z Tampubolon, Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, All Rights Reserved, Cetakan Pertama, Design Cover, and Tata Letak. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaga Pemberdaya, Medan, 2019, Hlm 78. Edited by DR. Haposan siallagan, n.d.
Admiration, Jurnal Syntax, and Sosial Teknik. “Aturan Yang Berisi Mengenai Cara-Cara Seseorang /” 3, no. 6 (2022).
“Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 9(8).” IX, no. 8 (2021): 56–65.
Andre, Muhammad, Marcelleno Genadi, and Hudi Yusuf. “LEGAL PROTECTION AND DISPUTE RESOLUTION EFFORTS IN TRADE SECRET LICENSE AGREEMENTS,” no. 1 (2024): 4472–82.
Ardiansyah, Nike, Muhammad Nur, and Haeril. “The Legal-Political Paradox in Granting Absolute Jurisdiction to the Administrative Court (PTUN) over the Judicial Review of Abuse of Authority in Indonesia” 6, no. 3 (2025): 392–402.
Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh.Imam Gusthomi. “Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi” 29, no. 1 (2025): 111–24.
Candra, Mardi, and Fally Avriantara. “SENGKETA TATA USAHA NEGARA,” 2023, 5–7.
Izzati, Hafizah Nurul, and Novalin Amanda Gayatri. “Problematika Penerapan Asas Kewajaran Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara” 9, no. 2 (2025): 176–96.
Marpaung, Hamdan Sudirman, Sholie Pasaribu, Rizky Abdillah, and Ratih Purwatih Sianipar. “Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara” I, no. September (2024): 102–7.
Moonti, Roy Marthen. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat” 5, no. 2 (2020): 106–18.
Nasution, Sofiyana, Uliya Putri Yati, Ahlan Maqbul Tsani, and Sultan Hasby Adzikri. “Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Latar Belakang, Istilah, Asas, Sejarah Dan Perbandingan Dengan Hukum Acara Perdata” I (2024): 220–27.
Negara, Tata Usaha. “Rumokoy N.K : Peran P.TUN Dalam .. Vol.XX/No.2/Januari-Maret/2012(Edisi Khusus)” 2012, no. 2 (2012): 126–39.
“Tjandra, W. R. (2011). Teori Dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 39.,” n.d.
Pratama, Rizky. “Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara” 2, no. 1 (2023).
Putusan, Pelaksanaan, Peradilan Tata, and Usaha Negara. “PEMBERLAKUAN SANKSI ADMINISTRATIF... (Farida Azzahra),” no. 9 (2020): 127–40.
Safitri, Erna Dwi, and Nabitatus Sa. “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” 3 (2021).
Sengketa, Menyelesaikan, and Tata Usaha. “Samosir, T. (2015). Efektifikasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. ADIL: Jurnal Hukum, 6(2), 182-197.,” 2009.
- Downloads
- Published
- 2025-12-01
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ina Nur Fadhilah, Muhenri Sihotang, Muh. Amin Saleh, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila, ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Adetya, Muh. Yassir Akbar Ramadhani, KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN KATA UMUM “PUMA” DALAM PENDAFTARAN MEREK (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putiara Nalasatya, Irwan Triadi, PERAN FILSAFAT HUKUM SEBAGAI PILAR UTAMA HAKIM DALAM PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Artanias Anugerah Nifati Baeha, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, PERAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hafidz Dian Atmaja, Arza Wahyu Rizkiana, Yehuda Risqy Imanuel Manalu, Diva Ayu Nurpuspit, Maymuunah, Baidhowi, POLEMIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rifki Alfiad, Tamaulina Br Sembiring, Ririn Eka Ariyanti, M. Haekal Fajri, PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI RANAH UMUM SAAT INI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.