PROBLEMATIKA FRASA SANKSI PERDATA DALAM PASAL 20 AYAT 2 UU NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN
- Authors
-
-
muhammad zalil
Universitas PamulangAuthor -
Ade Aspandi, S.Pd.i., M.Pd
Universitas Al-Ihya KuninganTranslator -
Muhammad Azhar Muttaqin
International Islamic University Malaysia, MalaysiaTranslator
-
- Keywords:
- Sanksi perdata, UU KKN, Kepastian hukum , Negara hukum , Korupsi
- Abstract
-
Penelitian ini membahas problematika frasa “sanksi perdata” dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kehadiran frasa tersebut menimbulkan potensi multitafsir, karena membuka kemungkinan pelaku KKN hanya dijatuhi sanksi perdata tanpa pidana. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1). Secara normatif, hukum seharusnya memberikan kejelasan, persamaan kedudukan, dan perlindungan yang adil bagi seluruh warga negara. Namun, kenyataan menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan efektivitas pemberantasan KKN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan frasa “atau sanksi perdata” menimbulkan disharmoni antara tujuan pembentukan UU dengan praktik penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma untuk memperjelas bahwa sanksi perdata tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus menjadi pelengkap dari sanksi pidana. Dengan demikian, prinsip negara hukum dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik KKN dapat terjaga sesuai amanat konstitusi.
- References
-
Aman. (2025). Tinjauan yuridis atas tindak pidana korupsi dalam praktik Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum & Keadilan, 6(1), 1–22. https://www.ejurnal.undhi.ac.id/index.php/jihk/article/view/121
Azzahra, S. (2025). Analisis UU Tipikor dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Qosim: Jurnal Hukum & Sosial. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim/article/view/1150
Boachie, S. A., & Iddris, F. (2025). E-justice and corruption practices: Examining the moderating role of leadership commitment. Journal of Law and Corruption Review. https://corruptionreview.org/revista/article/view/89
Dragomir, A. (2025). Tackling elite impunity in the EU: The case for a European Court for White-Collar Crime. Journal of Law and Corruption Review. https://corruptionreview.org/revista/article/view/89
Ghozali, E. (2025). Kebijakan formulasi hukum pemberantasan tindak pidana. Jurnal Hukum dan Jaminan. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5356
Integration. (2024). Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP. Integritas: Jurnal KPK. https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/1152
Juwita, R. (2024). Norm entrepreneurship and legal frameworks: Corruption treatment beyond behavior. Asia Pacific Journal of Politics and Law. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10192557.2024.2349373
La Rocca, M., La Rocca, T., Fasano, F., & Sánchez-Vidal, J. (2023). From the top down: Does corruption affect performance? arXiv preprint. https://arxiv.org/abs/2310.20028
Oliva, J. D. S. (2025). What matters more, public integrity or private integrity? Journal of Law and Corruption Review. https://corruptionreview.org/revista/article/view/89
Pradipta, F. S. (2025). Pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan. JALR: Jurnal Antikorupsi & Legislasi. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/431
Prakasa, S. U. W. (2024). Reconceptualizing corruption as an international crime. Lampung Journal of International Law. https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil/article/view/3363
Sarhan, A. A. (2024). Combatting bribery and corruption: Does corporate anti-bribery legislation help? Journal of Financial Crime. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01559982.2024.2327923
Silalahi, D. H. (2024). Penerapan hukum tindak pidana korupsi dalam praktik pejabat negara di Indonesia. Juwarta: Jurnal Hukum. https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/5691
Silva, F. de A. A., & Moraes, C. A. (2024). Fighting corruption: A theoretical articulation of social responsibility, corporate governance, and agency theory. Journal of Law and Corruption Review. https://corruptionreview.org/revista/article/view/89
Suwarno. (2024). Eksistensi perundang-undangan anti korupsi Indonesia. Jurnal Hukum DPR. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/4586
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Widijowati, D. (2023). The crime of corruption codified in Law Number 1 of 2023. Journal of Law, Society and Security. https://ojs.journalsdg.org/jlss/article/view/1859
- Downloads
- Published
- 2025-10-04
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Seli Riselia Ananda Resta, Rifki Adi Saputra, Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Generatif Berbasis Produksi AI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Chelsany Wahyu Putri Warjiyo, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lutfiah Septiani, Poppy Imelda Puspito, Zaidane Mahfiroos, Sawitri Yuli Hartati, MEKANISME PENCABUTAN PERMOHONAN ARBITRASE SYARIAH: SEBELUM PROSES PEMERIKSAAN, SETELAH BERLANSUNG, DAN DAMPAK HUKUMNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilman Dwi Ilhamsyah, Rasyha Naufal Putra Panuju, Aqeel Faizullah Putra, M. Rasyadan Jauza Arafah, Muhammad Raihan Firdaus, JAMINAN HUKUM DALAM KEBEBASAN BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Bayu Setiaji, Aziz Umar ZA, Askar Fansy Naufal, Rizki Rian Perdana, Helda Rahmasari,S.H.,M.H.,, HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF LIBERALISME , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putiara Nalasatya, Nazhifa Nazhifa, Gian Muzakir Hayat, Kamilah Jasmine, Khalisyah Amara Podungge, Dwi Aryanti Ramadhani, STUDI KOMPARATIF KEMUDAHAN BERUSAHA: USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DENGAN PERUSAHAAN MIKRO, KECIL DAN SEDERHANA (PMKS) MALAYSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Merrysha Khana Gultom, Anggelica Regina Simamora, Alfiya Hasanah Ruhiya, Claudia Larisa Sihaloho, Irsyaf Marsal, ANALISIS FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA PERDA DIY NO. 9 TAHUN 2017 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fajar Kartadinata, INTOLERANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP INTEGRITAS MORAL PANCASILA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Zahra Okta Dwiwani, Sona Norana Kurnia Ilahia, Sisilia Anyelir, Ganefi Ganefi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERSIDANGAN E-COURT DALAM SIDANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.