Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen
- Authors
-
-
Siti Nazwa Agustin
Universitas PamulangAuthor -
Siti Fariza
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- pertanggung jawaban perdata,perlindungan konsumen,produk kecantikan,produk gagal
- Abstract
-
Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum perdata yang timbul ketika konsumen mengalami kerugian karena menggunakan produk kecantikan yang tidak baik atau tidak memenuhi standar keamanan. Produk kecantikan bisa berisiko karena langsung bersentuhan dengan tubuh manusia. Jika produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak melalui uji keamanan yang cukup, maka bisa menyebabkan masalah seperti iritasi, alergi, bahkan kerusakan permanen pada kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria apa sajayangmengarahpadakegagalansuatuprodukkecantikan,serta jenis tanggung jawab hukum yang bisa diberikan kepada pelanggan. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan metode studi pustaka serta analisis terhadapregulasiyangberlaku,terutamaUndang-UndangNomor 8Tahun1999mengenaiPerlindunganKonsumen,sertastudikasus terkaitputusanpengadilanterhadapprodukkecantikanyangtidak sah.Hasilpenelitianmenunjukkanbahwasuatuprodukkecantikan dikatakan gagal bila tidak memenuhi standar uji keamanan, efektivitas, sesuai dengan jenis kulit, mematuhi peraturan, serta memberikan informasi yang benar pada label atau iklan. Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara perdata, seperti penggantian biaya pengobatan, kompensasi kerugian materiil dan imateriil, atau penggantian produk. Tanggung jawab perdata bisa berupa tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi konsumen atas produk kecantikan yang tidak sesuai dengan standar masih menghadapi berbagai tantangan di praktiknya, namun secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan yang kokoh.. Diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah,kepatuhanprodusenterhadapstandarkeamanan,serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk kecantikan secara bijak.
- References
-
Gabriella,T.,&Bakhtiar,H.(2023).PerlindunganHukumKepadaKonsumenTerkaitPeredaran Kosmetik Ilegal. Jurnal Panorama Hukum.
NaeliAuliaTuzzahro,N.N.U.(2025).PERILAKUPELAKUUSAHATERHADAPPENJUALAN PRODUKKOSMETIKTANPALABELDANIZINBPOMDALAMPERSPEKTIFHUKUM
DAGANG.JurnalIlmiahKajianMultidisipliner,9(11), 303–308.
Putra,F.A.,&Nugroho,L.D.(2021).Perlindungan Hukum Terhadap Penyalah gunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka. Inicio Legis, 2(1), 86–107.
RepublikIdonesia.(1999). Undang-Undang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor42.
Winata,M.G.(2022).Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna. JurnalSapientiaetVirtus,Volume 7(Nomor 1), 34–43.
- Downloads
- Published
- 2025-12-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Silviah, Lusy Darmayanti , KAJIAN PRINSIP LEGALITAS DALAM PROSES ISBAT NIKAH KONTENSIUS DENGAN MENYOROTI PERAN SAKSI (Studi Putusan Nomor 402/Pdt.P/2022/Pa.Tgrs) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahra Ramadhanty Drajat, Sidi Ahyar Wiraguna, REVITALISASI PRINSIP AUDI ET ALTERAM PARTEM DALAM SIDANG DARING: KAJIAN NORMATIF ATAS PERLINDUNGAN HAK ASASI PIHAK BERPERKARA (MENGANALISIS BAGAIMANA ASAS MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK DITERAPKAN DALAM SIDANG VIRTUAL) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, PERAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dara Ainun, Astri Hanipah, Alya Nur Latifah, Arno Alam, Alfiana Zahra, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FARMAKOVIGILANS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN MASYARAKAT DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wikan Arvirda Sidik, Zulfara Giska Mutiarani, Maulidya Azzahra, Matsna Aura Sabila, ANALISIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PENITENSIER (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 91/PID.B/2022/PN.MKS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Baitii F Wahid, Rania Humayra, Nabila Aufa Shofiana, Auuli Friscilla Syalomita Gultom, Baidhowi, KEADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dian Zaskia, Muhammad Rayyan Attala, Giovanni Seandro, Andika Nur Hakim, Wistama Yoga Nurdiansyah, HUKUM PENYIARAN & ETIKA KOMUNIKASI DALAM IKLAN TELEVISI: AUDIT EPI 2020 DAN P3SPS–KPI ATAS MIE SEDAAP “PAPA HIDUP LAGI” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Restiani, Dede Ika Murofikoh, PENGGUSURAN TANAH SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA: STUDI KASUS KALI BEDENG, KEC. KASEMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gadis Adara Nathania, Riska Anggraeni, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KONTRIBUSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adnan Savria Purnama, MEKANISME PENGAWASAN DAN SANKSI HUKUM PENGALIHFUNGSIAN HUTAN MENJADI KAWASAN WISATA YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN AMDAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.