OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
- Authors
-
-
Faza Nafsiy Hafiz Lisani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Hesthy Budiani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Chelsea Olivia Ayu Ar Ramadhan
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Rosella Eka Paramita
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Iyas Maulana Jati
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Kalvika Fairuz Harianingrum
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Arief Budiono
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor
-
- Keywords:
- pemberdayaan hukum, penertipan tanah terlantar, tanah terlantar
- Abstract
-
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi inisiatif pemberdayaan hukum di Indonesia yang terhubung dengan pemanfaatan dan pengorganisasian tanah terlantar. Menurut temuan studi ini, pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan sejumlah langkah legislasi untuk menangani masalah ini. Namun, sejumlah faktor politik, sosial, dan ekonomi serta regulasi yang longgar membuat alat ini menjadi tidak efektif. Penggunaan tanah terlantar oleh pemerintah adalah fase strategis yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penetapan tanah terlantar. Mekanismenya harus menjamin bahwa proses penetapan tanah terlantar mematuhi regulasi yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip kelola yang baik demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
AbdulAziz, A., & Rezki, A. S. (2023). The effect of agrarian law in the development of legal politics in Indonesia. International Journal of Education and Literature (IJEL), 2(2), 131–143. https://ijel.amikveteran.ac.id
Adjie, H. (2023). Land ownership in Indonesia for foreign citizens. International Journal of Criminal Justice Sciences, 18(2), 1-11. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756301
Anggraini, R. M. (2022). Konflik agraria pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif yuridis normatif. Jurnal EI-Dusturie, 1(1), 1–10.
Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam konflik agraria: kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan. In Forum (Vol. 39, No. 2, pp. 52-60). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.
Bhat, R. M. (2021). Reign of Utpala dynasty with special reference to Avantiverman: His irrigation works and agricultural development. International Journal of Agriculture and Animal Production, 1(2), 10–11. https://doi.org/10.55529/ijaap.12.10.16
Harsono, B. (2019). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Hermansyah, A. R. (2022). Pembahasan diaelektika agraria kapitalisme dari pemikiran Karl Marx. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2(5), 28–34.
Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Bangko, B. S. (2016). Strategi pemberdayaan ekonomi petani garam melalui pendayagunaan aset tanah pegaraman. Economics Development Analysis Journal, 5(4), 395-409.
Irawan, R. A., Setyawan, F., & Ali, M. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 308-329.
Kurniawan, H. Y. (2015). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) di Tinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 209653.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria, 10(1), 1-9.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria, 10(1), 1-9.
Martinelli, I., Liwe, K. P., Fitriyani, H., & Ananda, G. A. P. (2024). Perbandingan konsep dan implementasi hukum properti di Indonesia dan Amerika menurut pandangan Roscoe Pound. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 4(2), 184–186.
Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Nugroho, A. (2023). Community's optimism in the utilization of karst area in the framework of agrarian reform (study in Pucung Village, Girisubo District, Gunung Kidul District). International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), 5(3), 518–539. https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index
Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar. Administrative Law and Governance Journal, 5(3), 205-215.
Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(3), 515-520.
Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), 92-103.
Sa’adah, C., Sechan, D. E. L., Aziziyah, M., & Syarofuddin, M. (2023). Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 4(4), 331-354.
Saad, S. (1991). Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan Yurisprudensi. Hukum dan Pembangunan, 21(1).
Sadi, I. M., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Santoso, U. (2008). Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.
Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 50-67.
Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen, 9(1).
Siboro, Y. S. P., & Togatorop, A. E. (2024). Analisis dampak sosial dari penerapan hukum agraria terhadap hak asasi masyarakat adat: Studi kasus masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(6), 123-130
Sibuea, H. Y. (2023). Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar. Kajian, 26(1), 91-103.
Sihombing, B. F. (2018). Sejarah Hukum Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sitinjak, A., Lumbanraja, P., & Harahap, H. (2023). An analysis of human resource needs for the functional position of goods/services procurement manager in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency. International Journal of Research and Review, 10(7), 902–904. https://doi.org/10.52403/ijrr.202307104
Sumardjono, M. S. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Supriyadi, B. E. (2013). Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara.
Surata, I. G., & Sena, I. G. A. W. (2022). The effectiveness of Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 concerning the appointment of Pakraman Village as the holder of land rights. International Journal of Social Science and Business, 6(4), 621–632. https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.51013
Widiyono, T., & Khan, M. Z. K. (2022). The legal philosophy and justice values in the acquisition of land rights in Indonesia: A normative legal research. International Journal of Law Reconstruction, 6(2), 278-280. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.26841
Zacharias, V. J., Maita, R., Haider, E. C., Wicaksono, Y. P., & Siswajanthy, F. (2024). Penyelesaian sengketa perdata tentang tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL), 7(1), 115–120. https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342
Zarbiyani, F., & Sudiro, A. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. UNES Law Review, 6(2), 5195-5201.
Zulaika, F. K. (2024). Rekontruksi Regulasi Hak Atas Tanah Pemilik Rumah Hunian Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Downloads
- Published
- 2025-12-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Zukrufi Ashof Almaunah, Dya Surga Ribbon, Anisa Mauliawati, Ananditya Waskitorini, Naiafitrianita, Arief Budiono, PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Karina Septi Nur Haliza, Iyas Maulana Jati, Gita Anastasia Ivanti, Berlianti Wahyu Nur Fatimah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ina Nur Fadhilah, Muhenri Sihotang, Muh. Amin Saleh, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 102/Pid.Sus./2023/PN.Dpk.) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulya Salsa Billa, Muhammad Alvian Rhamadani, Evan Nurrahman, ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arjun Nugroho, Mario Yesaya Tambunan, Adillah Tiasto, Irnanto Panca Mei Darno, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS PENGGUNAAN KARYA UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIAL TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidhya Agustini, Astri Murshanda, Dwi Putri Lestarika, PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK-HAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdullah Syihabuddin, Indillah Syihabbuddin, KERENTANAN ANAK TERHADAP PERJUDIAN ONLINE DAN DINAMIKA RESPONS HUKUM POSITIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gabriel Arnoldy Sidik, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febriyari Hafsyah, ANALISIS YURIDIS KASUS TPA LEUWIHGAJAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Daffa Saputra, HUKUM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG: ANALISIS YURIDIS, FILOSOFIS, DAN SOSIOLOGIS DALAM BINGKAI PLURALISME HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zukrufi Ashof Almaunah, Dya Surga Ribbon, Anisa Mauliawati, Ananditya Waskitorini, Naiafitrianita, Arief Budiono, PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Haikal Al Buchori, HUKUM PERKAWINAN ADAT SEMENDO: NILAI, STRUKTUR, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.