OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL
- Authors
-
-
Faza Nafsiy Hafiz Lisani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Hesthy Budiani
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Chelsea Olivia Ayu Ar Ramadhan
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Rosella Eka Paramita
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Iyas Maulana Jati
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Kalvika Fairuz Harianingrum
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor -
Arief Budiono
Universitas Muhammadiyah SurakartaAuthor
-
- Keywords:
- pemberdayaan hukum, penertipan tanah terlantar, tanah terlantar
- Abstract
-
Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi inisiatif pemberdayaan hukum di Indonesia yang terhubung dengan pemanfaatan dan pengorganisasian tanah terlantar. Menurut temuan studi ini, pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan sejumlah langkah legislasi untuk menangani masalah ini. Namun, sejumlah faktor politik, sosial, dan ekonomi serta regulasi yang longgar membuat alat ini menjadi tidak efektif. Penggunaan tanah terlantar oleh pemerintah adalah fase strategis yang memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penetapan tanah terlantar. Mekanismenya harus menjamin bahwa proses penetapan tanah terlantar mematuhi regulasi yang berlaku dan menggunakan prinsip-prinsip kelola yang baik demi memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
AbdulAziz, A., & Rezki, A. S. (2023). The effect of agrarian law in the development of legal politics in Indonesia. International Journal of Education and Literature (IJEL), 2(2), 131–143. https://ijel.amikveteran.ac.id
Adjie, H. (2023). Land ownership in Indonesia for foreign citizens. International Journal of Criminal Justice Sciences, 18(2), 1-11. https://doi.org/10.5281/zenodo.4756301
Anggraini, R. M. (2022). Konflik agraria pembangunan Bendungan Bener Purworejo: Perspektif yuridis normatif. Jurnal EI-Dusturie, 1(1), 1–10.
Astuti, P. (2011). Kekerasan dalam konflik agraria: kegagalan negara dalam menciptakan keadilan di bidang pertanahan. In Forum (Vol. 39, No. 2, pp. 52-60). Faculty of Social and Political Sciences Diponegoro University.
Bhat, R. M. (2021). Reign of Utpala dynasty with special reference to Avantiverman: His irrigation works and agricultural development. International Journal of Agriculture and Animal Production, 1(2), 10–11. https://doi.org/10.55529/ijaap.12.10.16
Harsono, B. (2019). Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
Hermansyah, A. R. (2022). Pembahasan diaelektika agraria kapitalisme dari pemikiran Karl Marx. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 2(5), 28–34.
Ihsannudin, I., Pinujib, S., Subejo, S., & Bangko, B. S. (2016). Strategi pemberdayaan ekonomi petani garam melalui pendayagunaan aset tanah pegaraman. Economics Development Analysis Journal, 5(4), 395-409.
Irawan, R. A., Setyawan, F., & Ali, M. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. HUKMY: Jurnal Hukum, 3(1), 308-329.
Kurniawan, H. Y. (2015). Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) di Tinjau dari PP No. 11 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Jurnal Nestor Magister Hukum, 1(1), 209653.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria, 10(1), 1-9.
Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. Jurnal Mercatoria, 10(1), 1-9.
Martinelli, I., Liwe, K. P., Fitriyani, H., & Ananda, G. A. P. (2024). Perbandingan konsep dan implementasi hukum properti di Indonesia dan Amerika menurut pandangan Roscoe Pound. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 4(2), 184–186.
Mujiburohman, D. A., & Soetarto, E. (2019). Penegakan Hukum Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.
Nugroho, A. (2023). Community's optimism in the utilization of karst area in the framework of agrarian reform (study in Pucung Village, Girisubo District, Gunung Kidul District). International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), 5(3), 518–539. https://journal.yaspim.org/index.php/IJIERM/index
Parihah, V. S. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha Dalam Penertiban Tanah Terlantar. Administrative Law and Governance Journal, 5(3), 205-215.
Prasista, P. A. D., Wijaya, K. K. A., & Suryani, L. P. (2022). Pengaturan Tanah Terlantar dalam Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(3), 515-520.
Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 11(1), 92-103.
Sa’adah, C., Sechan, D. E. L., Aziziyah, M., & Syarofuddin, M. (2023). Hukum tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia. Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum, 4(4), 331-354.
Saad, S. (1991). Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan Yurisprudensi. Hukum dan Pembangunan, 21(1).
Sadi, I. M., Hayatuddin, K., & Suharyono. (2022). Hukum Agraria di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Santoso, U. (2008). Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.
Sari, E., Yamin, M., Purba, H., & Sembiring, R. (2022). Politik Hukum Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Abrasi Pasca Diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ius Constituendum, 7(1), 50-67.
Sari, I. (2017). Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Jurnal Mitra Manajemen, 9(1).
Siboro, Y. S. P., & Togatorop, A. E. (2024). Analisis dampak sosial dari penerapan hukum agraria terhadap hak asasi masyarakat adat: Studi kasus masyarakat adat Dusun Lame Banding Agung Semende. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 8(6), 123-130
Sibuea, H. Y. (2023). Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar. Kajian, 26(1), 91-103.
Sihombing, B. F. (2018). Sejarah Hukum Tanah di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
Sitinjak, A., Lumbanraja, P., & Harahap, H. (2023). An analysis of human resource needs for the functional position of goods/services procurement manager in the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency. International Journal of Research and Review, 10(7), 902–904. https://doi.org/10.52403/ijrr.202307104
Sumardjono, M. S. (2008). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Supriyadi, B. E. (2013). Hukum agraria kehutanan: Aspek hukum pertanahan dalam pengelolaan hutan negara.
Surata, I. G., & Sena, I. G. A. W. (2022). The effectiveness of Decree of the Minister of Agrarian and Spatial Plan Number 276 concerning the appointment of Pakraman Village as the holder of land rights. International Journal of Social Science and Business, 6(4), 621–632. https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i4.51013
Widiyono, T., & Khan, M. Z. K. (2022). The legal philosophy and justice values in the acquisition of land rights in Indonesia: A normative legal research. International Journal of Law Reconstruction, 6(2), 278-280. https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.26841
Zacharias, V. J., Maita, R., Haider, E. C., Wicaksono, Y. P., & Siswajanthy, F. (2024). Penyelesaian sengketa perdata tentang tanah dalam perspektif hukum agraria di Indonesia. Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL), 7(1), 115–120. https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.12342
Zarbiyani, F., & Sudiro, A. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. UNES Law Review, 6(2), 5195-5201.
Zulaika, F. K. (2024). Rekontruksi Regulasi Hak Atas Tanah Pemilik Rumah Hunian Di Kawasan Perdagangan Bebas Kota Batam Berbasis Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Downloads
- Published
- 2025-12-05
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Zukrufi Ashof Almaunah, Dya Surga Ribbon, Anisa Mauliawati, Ananditya Waskitorini, Naiafitrianita, Arief Budiono, PERAN PERIZINAN PARIWISATA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM MENARIK INVESTASI DI SEKTOR PARIWISATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Karina Septi Nur Haliza, Iyas Maulana Jati, Gita Anastasia Ivanti, Berlianti Wahyu Nur Fatimah, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Jihan Khansa Madina, Sinta Dewi Rosadi, Tasya Safiranita Ramli, TANGGUNG JAWAB HUKUM TOKOPEDIA DALAM PENERAPAN MASA RETENSI DATA PRIBADI: ANALISIS RISIKO HUKUM DAN KEPATUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Dewa Sukma Kelana, PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM MEWUJUDKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Surya Insani Kamil, Andriyanto Adhi Nugroho, ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reza Tri Mahendra, Akbar Hidayat Fu Aditya, Ayu Putriana, ANALISIS PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Musthofa Akhyar Abdillah, Yanuar Prihantoro, Dwi Imroatus Sholikah, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti, PENGIRIMAN STIKER DAN MEME SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK SEKSISME DIGITAL DAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fitrah Sheshar Pratama Hilalahapa, Aulia Dwi Cahyani Muradji, Zulfitrah Firmansyah Kaoe, Muhammad Rizky Nusi, Mohamad Syawal Naiu, Hasnia, Gede Sunya Sutape, I Putu Sastra Gunawan, Fatmawaty Mursalin, Moh. Farel A. Yahya, DILEMA REGULASI PAJAK KRIPTO INDONESIA TENTANG PERATURAN MENTERI KEUANGAN 50/2025 TERHADAP SUBJEK PAJAK PSEUDONIMITAS DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Biyean Airlangga, Zainudin Hasan, PERKAWINAN ADAT PEPADUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aidan Rafif, PERLINDUNGAN DATA DAN INFRASTRUKTUR DIGITAL DALAM KONTEKS CYBER WARFARE: TINJAUAN HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.