ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKTEGASAN REGULASI LGBT DALAM UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DAN IMPLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP HUKUM ISLAM
- Authors
-
-
Putri Keisya Ananta
Universitas PamulangAuthor -
Nadia Tri Hapsari
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- LGBT, KUHP 2023, maqāṣid al-syarī‘ah, ketidakpastian hukum, hukum Islam
- Abstract
-
Penelitian ini menelaah ambiguitas regulasi mengenai isu LGBT dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. KUHP 2023 tidak secara eksplisit mengatur orientasi seksual atau perilaku LGBT, melainkan menerapkan norma kesusilaan yang bersifat multi-interpretasi, sehingga berpotensi memicu ketidakpastian hukum, diskriminasi, serta penyalahgunaan wewenang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa hubungan seksual antar sesama jenis merupakan domain privat, dan kriminalisasinya merupakan prerogatif legislatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur fikih, serta prinsip maqāṣid al-syarī‘ah. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa norma kesusilaan dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 411 dan 412, masih bersifat abstrak dan rentan dijadikan instrumen penegakan hukum terhadap komunitas LGBT. Dari perspektif hukum Islam, perilaku homoseksual dianggap bertentangan dengan perlindungan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan agama (ḥifẓ al-dīn), namun pendekatan maqāṣid yang humanistik membuka peluang bagi pembinaan yang non-diskriminatif. Penelitian ini menganjurkan harmonisasi regulasi nasional dengan nilai-nilai moral keagamaan yang tetap menjamin hak asasi manusia, melalui dialog multi-pihak serta formulasi hukum yang tegas, inklusif, dan proporsional.
- References
-
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016.
Al-Syātibi, A. I. (2005). Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). Maqasid al-Shari’ah, Maslahah, and Ethical Investment. Islamic Finance Review.
Jaser, A. (2019). Introduction to the Islamic Law of Crime (Fiqh Jinayah). London: Routledge.
Kusumawardhani, S. (2023). Penafsiran Norma Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Dampaknya terhadap LGBT. Jurnal Hukum & Pembangunan, 53(1), 45–66.
Sofyarto, B. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Minoritas Seksual dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia. Jurnal HAM, 12(2), 213–230.
LP2M UIN Jambi. (2025). Pendekatan Maqasid dalam Pembentukan Regulasi Seksualitas. MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam, 3(1), 88–106.
Human Rights Watch. (2023). Indonesia: New Criminal Code Harms Rights. New York: HRW.
Federasi Arus Pelangi. (2018). Laporan Kondisi LGBT di Indonesia. Jakarta: Arus Pelangi.
ICJR – Institute for Criminal Justice Reform. (2022). Analisis Kebijakan Kriminalisasi Seksual dalam KUHP Baru.
Komnas HAM RI. (2023). Situasi Hak Asasi Kelompok Rentan dan Minoritas Seksual.
Majelis Ulama Indonesia. (2014). Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Perilaku Seksual Menyimpang.
Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2021). Pernyataan Sikap tentang Perilaku LGBT dan Pendekatan Pembinaan Umat.
Safinah, S. (2023). Dinamika Gender dalam Kontroversi LGBT di Indonesia. An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak.
Human Rights Watch. (2022). Indonesia: KUHP Baru Petaka Bagi Hak Asasi Manusia.
DPR RI. (2023). Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Aturan Pidana Terhadap Perbuatan Cabul.
Advokatkonstitusi.com. (2024). Dapatkah Pelaku LGBT Dijerat Pidana?
Kemenkumham RI. (2023). Laporan Penindakan Terhadap Komunitas LGBT Periode Januari-Juni 2023
- Downloads
- Published
- 2025-12-07
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Faiqatul Munawarah, Monica Bella Halim, Dian Eka Prastiwi, PRAKTIK PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI DAN IMPLIKASI SANKSI PIDANA BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shane Marie Rumpuin, PERANAN JEJAK DIGITAL DALAM PEMBUKTIAN HUKUM KASUS CYBERBULLYING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Musthofa Akhyar Abdillah, Yanuar Prihantoro, Dwi Imroatus Sholikah, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KONFLIK ISRAEL PALESTINA DALAM PERSPEKTIF KEMANUSIAAN DAN HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anisa Dyah Wijayanti, Rahmi Zubaedah, KEKERASAN FISIK DALAM DAYCARE: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM LEMBAGA PENGASUHAN ANAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN BALITA DI MEDAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Natasha Louisa, Gunardi Lie, PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SENGKETA MEREK: ANALISIS KASUS AYAM GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisda Virginia, Lunis Mareta Yustisia, Mayang Anindya Pulosari, UKURAN PEMIDANAAN SANKSI KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yora Lisa, Samantha Edgina Christabella Taroreh, Adelia Putri Rahayu, Najwa alicia Yasmin, Renata Habibah Widyawati, Muhammad Al Farrel Yasser Zainal, Mulyadi, BUDAYA FOMO DAN IDENTITAS SOSIAL MAHASISWA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI DI ERA MEDIA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M Albert Pribadi, Ahmad Ali Maksum, Naufal Tri Brata, Andrea Bagus Wicaksana, Ronaldo, Gerard Andito, Andhika Riyandi, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG I AM GEPREK BENSU & GEPREK BENSU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Putra Satria, Dina Mega Mulyani, EFEKTIVITAS KEWENANGAN PRIORITAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI KEJAKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Denise Nadya Taufik, Azahra Salsabila, Rania Zahra Anjani, Elin Hermalina, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CYBER BULLYING DI ERA DIGITAL: STUDI UNTUK EFEKTIFITAS UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.