PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT DAYAK KALIMANTAN

• Anandita Hapsari

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Naira Rizqya Hadi

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Ratu Nazhimatun Nazwa

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Muhamad Rafsanjan

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Muhamad Fardo Aimar

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Siensi-Q Bahagia Nurfirmansyah

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

• Mulyadi Mulyadi

  Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

  Author

Penyelesaian sengketa warisan di masyarakat adat Dayak Kalimantan masih bergantung pada hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat berperan menjaga keseimbangan sosial serta menjadi pedoman utama dalam menentukan hak dan kewajiban ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa warisan berbasis adat Dayak serta tantangannya dalam konteks sistem hukum nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa tokoh adat, seperti Temenggung dan Pemuka Adat, memiliki peranan penting sebagai mediator yang menafsirkan nilai-nilai adat lokal melalui proses musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Mekanisme ini terbukti efektif dalam meredam konflik serta menjaga keharmonisan komunitas. Meski demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional masih menghadapi hambatan, terutama terkait dokumentasi putusan adat, perbedaan paradigma hukum, dan pengaruh modernisasi. Dengan demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum negara agar penyelesaian sengketa warisan berbasis kearifan lokal tetap dapat diakui dan berfungsi dalam kerangka hukum Indonesia yang bersifat pluralistik.

Mareiling, F., Wijaya, A., and Nugraha, S. “Inheritance Distribution Under Dayak Ngaju Customary Law: A Case Study of the Decision Number 056/KA-KJR/V/2022 by the Customary Court of Kediaman Jokan Raya, Palangka Raya City.” Journal of Law and Legal Reform 5, no. 6 (2025): 969–986. https://doi.org/10.38103/jllr.v5i6.514.

Prasetya Kustanti, E., Pusakan, A., Nova, S., Seminar, R., & Wastamipradja, F. E. “Eksistensi Hukum Adat Dayak di Desa Pasir Panjang Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.” Mahsui: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi 6, no. 2 (2024): 11–18. https://doi.org/10.31943/mahsui.v6i2.

Redina, A., & Maharani, A. P. “Perlindungan Hukum Waris Masyarakat Adat Dayak dalam Perspektif Hukum Nasional.” Civilior: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 7, no. 63 (2023): 63–68. https://doi.org/10.37541/civilior.v7i2.158.

Syaku, S., Al Amruzi, M. Z. F., & Mujibhanwan, M. “Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia.” Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 7, no. 1 (2023): 195–215. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.12140.

Seiawan, R. F., & Liswantari, I. A. “Menilik Hukum Adat Dayak Perspektif Kaidah Fikih.” Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 2, no. 1 (2024). https://doi.org/10.1234/jish.v2i1.

Syaku, S., & Janudin, M. S. “(N.d.). The Magibad Shara Construction Structure in the Dayak Ngaju Custom within the Tumbang Ajang Community.” El-Iqthishad: Islamic Business and Economic Review 10, no. 3 (2024): 281–294. https://doi.org/10.24014/iqtishad.v10i3.19418.

Satria, Y., Kustiantia, A., Friana, Y. F., & Astono, A. “Progresivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Adat Meningo Ekstension Tapping Hiene.” Jurnal Adat dan Budaya Indonesia 6, no. 2 (2023): 164–169. https://doi.org/10.25887/yafic.v6i2.647.

• pdf