TANGGUNG JAWAB HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH FASUM DALAM PUTUSAN 363/PDT.G/2023/PN SMG
- Authors
-
-
Larasati Rahmadhani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Eky Octaviani
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Rafansya Ghifari Azriel Azwar
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran“ JakartaAuthor -
Darell Rizqullah Salahuddin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Yuris Utrecht Boantua Manalu
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Sengketa, Fasos/Fasum, Hak Milik, Perbuatan melawan hukum, KUHPerdata., Disputes, Social Facilities/Public Facilities, Property Rights, Unlawful Acts, Civil Code.
- Abstract
-
Tanah merupakan sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai suatu objek yang sangat berguna untuk kehidupan masyarakat, Namun, untuk merealisikannya menjadi sebuah hak milik, persengketaan tanah dapat menjadi dasar utama masalahnya, khususnya dalam sengketa tanah Fasilitas sosial/Fasilitas Umum Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis Normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Persengketaan ini nyata adanya akibat pihak tergugat yang menjadikan tanah fasilitas sosial/Fasilitas umum yang merupakan milik pemerintah kota Semarang sebagai objek jual beli dengan pihak penggugat. Dalam penelitian yang dilakukan, menegaskan betapa pentingnya pengelolaan tanah publik yang akuntabel dan perlu adanya kehati-hatian dalam setiap transaksi yang dilakukan.
Land is something that can be defined as an object that is very useful for people's lives. However, to realize it as a property right, land disputes can be the main basis of the problem, especially in land disputes for Social Facilities/Public Facilities in this scientific article. This research uses a qualitative method with a Normative juridical approach. Based on the research conducted, this dispute is clearly due to the defendant who made the land of social facilities/public facilities which belongs to the Semarang city government as an object of sale and purchase with the plaintiff.. In the research conducted, it can be emphasized the importance of accountable public land management and the need for caution in every transaction carried out.
- References
-
Peraturan Perundang Undangan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman
Buku
Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013. Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
Taupiqqurrahman. Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang dan Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
Prakoso, Djoko. Masalah Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
Setiawan, Rahmat. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta, 1987. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2001.
Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2009.
Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Semarang. Putusan Nomor 363/Pdt.G/2023/PN Smg tentang Sengketa Tanah Fasos/Fasum, 2023.
Jurnal
Jayadi, Hendri, and Tomson Situmeang. “Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Kaidah Hukum Positif dan Doktrin Hukum tentang Penyelesaian Sengketa di Indonesia.” Jurnal Comunità Servizio 5, no. 1 (2023): 1054-63.
Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 86-87.
Website
“Sengketa.” KBBI Daring. Diakses 6 Desember 2025. https://kbbi.web.id/sengketa
Nugraha, Muhammad Raihan. “Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Penyelesaiannya.”
Hukumonline. Diakses 7 Desember 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/contoh-kasus-sengketa-tanah-dan-penyelesaianny a-lt635fb7386f08f/
- Downloads
- Published
- 2025-12-09
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Jocelyn Sharon Givenia Hutagalung, Jesselyn Yobella Shalom , Afifa Salsabila , Aditya Pratama Irwanto , Suryo Ediyono, RULE OF LAW: MENJAMIN PENEGAKAN HAK ATAS PRIVASI DIGITAL SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nisa Nurfazira, Wulan, Dian Rahmawati, Syahdania Putri Ardhani, ANALISIS PUTUSAN PTUN MEDAN MENGENAI KEWENANGAN BPN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, PERAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adista Alifia Amanda, KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG SAIBATIN DAN PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Senli Ameilia, Zainudin Hasan, PERKAWINAN MATUDAU DAN SEMANDA, EKSISTENSI, PRAKTIK DAN INTEGRITAS DALAM HUKUM PERKAWINAN MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyy, Wevy Efticha Sary, PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina HadiJaya, Reniyanti, ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aurrelia Yulia Shanra, Yuni Priskila Ginting, KOMPARASI TIGA PILAR HUKUM WARIS: KONFLIK DAN RESOLUSI LINTAS BUDAYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melina Agustin Lius, SISTEM KEKERABATAN DALAM HUKUM ADAT BALI: STRUKTUR, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.