ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2019 PROVINSI JAMBI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

• Nabila Hairunnisa

  Universitas Jambi

  Author

• Ellcy Agustina

  Author

• Chinta Nurmaya Sari

  Author

• Karina

  Author

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi persoalan sosial yang sangat mengkhawatirkan di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi. Berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran masih sering terjadi dan menunjukkan bahwa perempuan serta anak masih berada pada posisi yang rentan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di ruang publik. Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Jambi menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat, dengan angka tertinggi pada tahun 2023 yaitu 245 kasus. Meskipun pada tahun 2024 hingga 2025 kasusnya mulai menurun, jumlah tersebut tetap tergolong tinggi dan menandakan bahwa masalah ini masih perlu mendapatkan perhatian serius. Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Jambi untuk menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai upaya memperkuat perlindungan bagi korban, khususnya melalui Pasal 8 yang mengatur lima bentuk perlindungan utama bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Anastasia, V. (2024). Analisis implementasi perlindungan perempuan korban kekerasan di Provinsi Jambi. Repository Universitas Jambi.

Argenti, N. (2020). Preventing Gender-Based Violence: Approaches and Challenges. Jakarta: Pustaka Gender.

Dewi, R., & Nisa, L. (2022). Pemulihan Trauma pada Anak Korban Kekerasan. Yogyakarta: Penerbit Ilmu Psikologi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Jambi (DP3AP2 Prov. Jambi). (2025). Dataset: Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Jambi (Open Data Provinsi Jambi, pembaruan April 2025). https://opendata.jambiprov.go.id

Haryati, S. (2021). Pendampingan Hukum Perempuan Korban Kekerasan. Bandung: Refika Aditama.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025a). Pedoman Rumah Aman bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jakarta: KemenPPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). (2025b). Siaran pers: Menteri PPPA — Banyak perempuan dan anak korban kekerasan tidak berani melapor (data Simfoni PPA, 3 Juli 2025). https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor

Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025 (CATAHU 2025). Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. https://www.komnasperempuan.go.id

Kurniawan, R. (2025). Evaluasi layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, 8(1), 44–57.

Pratiwi, D. (2020). Kualitas Layanan Pendampingan Psikologis di Lembaga Perlindungan Perempuan. Jakarta: Rajawali Press.

Rabbani, M., Fauzi, A., & Rahmawati, D. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia. JSN: Jurnal Sains Natural, 6(2), 35–42.

Siregar, D. (2024). Dinamika kekerasan domestik terhadap perempuan di Indonesia: Kajian sosio-legal. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 13(3), 211–223.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jambi (UPTD-PPA Prov. Jambi). (2025). Laporan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak semester I 2025 (Laporan internal/operasional). Provinsi Jambi.

Yusri, M. (2020). Perlindungan Korban Kekerasan: Jaminan Anonimitas dan Keberanian Melapor. Jurnal Hukum & HAM, 11(2), 45–60.

• pdf