PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI: EVALUASI MALADMINISTRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
- Authors
-
-
Refania Varetta Sugiarto
Universitas PamulangAuthor -
Dede Ika Murofikoh
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Ombudsman, digital public service, e-government, maladministration, AUPB, State Administrative Law, pelayanan publik digital, hukum administrasi negara
- Abstract
-
The Indonesian Ombudsman's supervision of application-based public services and an evaluation of forms of maladministration from the perspective of State Administrative Law. The digitalization of public services thru e-government is driving a paradigm shift in service delivery from face-to-face interactions to electronic services that emphasize efficiency, speed, and data integration. However, in practice, application-based services also raise new issues, including prolonged delays due to system disruptions, unclear procedures and application status, rejections without adequate reason, minimal response from complaint channels, the digital divide, and the risk of personal data protection. This issue has the potential to violate the principle of legality and the General Principles of Good Governance (AUPB), such as legal certainty, transparency, accuracy, accountability, and good service. This research uses a normative legal research method with a limited legislative, conceptual, and case study approach. Primary legal materials include regulations on public services, government administration, the Ombudsman, as well as the SPBE framework and personal data protection; while secondary legal materials come from books and journals related to Administrative Law, digital governance, and public service oversight. The research findings indicate that the Ombudsman plays a strategic role as an external supervisor for receiving reports, examining allegations of maladministration, and issuing improvement recommendations. However, the effectiveness of supervision faces challenges related to digital evidence-based proof, the complexity of cross-agency system integration, third-party (vendor) involvement, and follow-up on recommendations that is not always optimal. This research concludes that strengthening the Ombudsman's oversight and improving digital service governance are necessary thru transparency of decision-making rationale, measurable digital service standards, inclusive alternative channels, strengthening complaint mechanisms, and compliance with personal data protection, so that application-based public services align with the principles of Administrative Law.
Keywords: Ombudsman, digital public service, e-government, maladministration, AUPB, State Administrative Law.
Abstrak
Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia terhadap pelayanan publik berbasis aplikasi serta evaluasi bentuk-bentuk maladministrasi dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Digitalisasi layanan publik melalui e-government mendorong perubahan paradigma pelayanan dari tatap muka menjadi layanan elektronik yang menekankan efisiensi, kecepatan, dan integrasi data. Namun, dalam praktiknya, layanan berbasis aplikasi juga memunculkan persoalan baru berupa penundaan berlarut akibat gangguan sistem, ketidakjelasan prosedur dan status permohonan, penolakan tanpa alasan yang memadai, minimnya respons kanal pengaduan, kesenjangan akses digital divide, serta risiko perlindungan data pribadi. Persoalan tersebut berpotensi melanggar prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus secara terbatas. Bahan hukum primer meliputi peraturan mengenai pelayanan publik, administrasi pemerintahan, Ombudsman, serta kerangka SPBE dan perlindungan data pribadi; sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku dan jurnal terkait Hukum Administrasi Negara, tata kelola pemerintahan digital, dan pengawasan pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman berperan strategis sebagai pengawas eksternal untuk menerima laporan, memeriksa dugaan maladministrasi, dan menerbitkan rekomendasi perbaikan, namun efektivitas pengawasan menghadapi tantangan pembuktian berbasis bukti digital, kompleksitas integrasi sistem lintas instansi, keterlibatan pihak ketiga (vendor), dan tindak lanjut rekomendasi yang tidak selalu optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pengawasan Ombudsman dan perbaikan tata kelola layanan digital diperlukan melalui transparansi alasan keputusan, standar layanan digital yang terukur, kanal alternatif yang inklusif, penguatan mekanisme pengaduan, serta kepatuhan perlindungan data pribadi, agar pelayanan publik berbasis aplikasi selaras dengan prinsip Hukum Administrasi Negara.
Kata kunci: Ombudsman, pelayanan publik digital, e-government, maladministrasi, AUPB, Hukum Administrasi Negara.
- Author Biographies
- References
-
Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. (2022).
Lenak, S. M. C. (2021). Jurnal governance. 1(1), 1–9.
Many, T., & Roles, C. (2025). The Many , Different , and Complex Roles. December.
No Title. (1945). 1(1).
No Title. (2016).
Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Fajar, M., Widodo, S., Kamil, H., Muhtar, M. H., Taufik, A., Zaelani, M. A., Jenar, S., Anam, S., Rahman, A., Yudanto, D., Khasanah, D. D., Munir, S., Sabar, H., Tinambunan, R., Yuliarti, A., & Gazali, M. (n.d.). NEGARA.
Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). No Title. 1.
Pranoto, E. (2009). FUNGSI PENGAWASAN OMBUDSMAN TERHADAP PENYELENGGARAAN.
Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (n.d.). Penelitian Hukum.
Republik, N. (2022). data pribadi. 016999.
uu_25_tahun_2009_pelayanan_publik. (n.d.).
- Downloads
- Published
- 2025-12-13
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Refania Varetta Sugiarto, ANALISIS LEGAL STANDING PEMOHON DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE (MK NO. 100/PUU‑XXII/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ariani Sitanggang, Diny Widya Evriyanti Simarangkir, Karina Salsabila Meiralda, Lovina Manalu, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGENAAN BIAYA ADMIN QRIS OLEH OKNUM PELAKU USAHA DALAM PERSEPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Febri Wijaya, Intan Margareta, Rindiani, Arini Asnita, Dinda Amelia, Eva Susanti, PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM MENDORONG KEMAJUAN PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI ANALISIS TERHADAP DPD LSM GEMPITA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tvesha Bagaskara, Muhammad Fauziel Adhim Al-Vaerous, Alka Sugianggoro, Amelia Putri Praditya, Aprila Niravita, Muhammad Adymas Hikal Fikri, PERBANDINGAN MODEL PENDAFTARAN TANAH BERBASIS SISTEM TORRENS DI AUSTRALIA DENGAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Luthan Ramadhanta Kholani, PENDIDIKAN ANTI KORUPSI: STRATEGI PEMBENTUKAN KARAKTER BERINTEGRITAS DALAM MASYARAKAT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Santi Halimatusaa’adah, Yuna Nasywa, PENGANGKUTAN LIMBAH B3 SEBAGAI SUMBER PENCEMARAN LINGKUNGAN : STUDI KASUS TUMPAHAN LIMBAH KIMIA DI BANDUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Umaira putri azahra, Firganefi, Budi Rizki Husin, Diah Gustinati Maulani, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PREVENTIF TERHADAP KASUS PEMBUNUHANDALAM KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulana Iqyan Samboga, Dr. Erny Herlin Setyorini SH. MH, IMPLIKASI SENTRALISASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM PERIZINAN USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eima Juniar, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS YURIDIS LARANGAN PENDIRIAN BANGUNAN DI LAHAN KERETA API BERDASARKAN PASAL 178 UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arieq Maulana Pradana, Muhammad Saiful, Zildan Ahmad Ghifari, Abimanyu Dwi Kusumo, M Fajri Alfarizy M, DINAMIKA KEBEBASAN BERPENDAPAT MAHASISWA DI MEDIA SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifdah Kamila Fatin, Fristia Berdian Tamza, Diah Gustiniati Maulani, ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT KECANDUAN JUDI ONLINE DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
You may also start an advanced similarity search for this article.