KEDUDUKAN HUKUM ECONOMIC SUBSTANCE DALAM PENAFSIRAN TAX AVOIDANCE MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA
- Authors
-
-
Namira Khaulani
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungAuthor -
Nabila Siti Royani
Author -
Muhammad Revaldo Arkeisya
Author -
Muadz Abdul Aziiz
Author
-
- Keywords:
- Substansi Ekonomi, Penghindaran Pajak, Hukum Pajak Indonesia
- Abstract
-
Doktrin economic substance hadir sebagai instrumen penafsiran hukum untuk membedakan antara tax avoidance yang agresif dan tax planning yang sah dalam sistem perpajakan Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem civil law yang menekankan kepastian hukum formal, jiwa dari doktrin ini telah diadopsi melalui pendekatan substance over form yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kedudukan hukum doktrin ini dalam hierarki hukum Indonesia bersifat fungsional, yang legitimasinya bersumber tidak hanya dari undang-undang tersebut, tetapi juga dari komitmen Indonesia terhadap OECD BEPS Action Plans dan perkembangan yurisprudensi di Pengadilan Pajak. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, ambiguitas dalam parameter penerapan, serta resistensi dari wajib pajak. Tulisan ini menganalisis konstruksi hukum untuk mengintegrasikan prinsip economic substance melalui penafsiran teleologis, penyusunan parameter yang jelas berupa business purpose test dan economic change test, serta harmonisasi dengan prinsip konstitusional guna memperkuat kepastian dan keadilan hukum dalam penanganan tax avoidance.
- References
-
Chandasari, Pungki Yunita. “HOW SHOULD INDONESIA DESIGN THE STATUTORY GENERAL ANTI-” 16 (2023).
Clementino, Yosia, and Rasji. “The Position of the Tax Court in the Indonesian Judicial System After the Decision of the Constitutional Court,” 2023.
Danies Teguh Prakoso, Muammar Alay Idrus, Masyhu. “Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes : Legal Certainty and Substantive Justice in Inherited Land Disputes” 25, no. 2 (2025).
Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji. Transfer Pricing: Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2013.
David Hamzah, Ganda Christian Tobing. “In Review: The Tax Courts and Tribunals in Indonesia.” lexology, 2022.
Dhora, Ganda Christian Tobing and Khisi Armaya. “Year in Review: Tax Disputes and Litigation in Indonesia.” lexology, 2024.
Dr. Waluyo, M.Sc., Ak. Perpajakan Indonesia. 10th ed. Salemba Empat, 2019.
Hietland, Maarten. “Tax Treaties: Why the Indonesian Government Keeps Losing in Court.” International Centre for Tax & Development, 2019.
Indonesia, Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di, and Edi Slamet Irianto Haula Rosdiana. Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
INDONESIA, RI. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL,” 2024.
Karyadi, Freddy. “BEPS Action and Anti-Avoidance Tax Regime in Indonesia.” Asia Business Law Journal, 2023.
Kemenkeu. “KONSISTEN MENGOPTIMALKAN PELUANG DI MASA MENANTANG LAPORAN 2020 TAHUNAN,” 2020.
Nugroho, Adrianto Dwi. “ANTI-AVOIDANCE RULES DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU PAJAK PENGHASILAN,” 2007.
Peter Jacob Wattèl, Otto C. R. Marres, Hein Vermeulen, and Wolters Kluwe. European Tax Law. 7th ed. Wolters Kluwer, 2018.
Policyresponse, Taxfiscal, T O The, and Coronavirus Crisis. “Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus Crisis : Strengthening Confidence and Resilience,” no. May (2020).
Putra, Erik Dwi, and Ning Rahayu. “PRAKTIK-PRAKTIK TAX AVOIDANCE SERTA PENERAPAN KEBIJAKAN ANTI-TAX AVOIDANCE DI INDONESIA,” n.d.
Rosenberg, Rebecca. “Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences Codification of the Economic Substance Doctrine : Substantive Impact and Unintended Consequences” 15, no. 1 (2019).
Sukardi, Ichwan. “Indonesia’s Vital Breakthrough with the BEPS Two-Pillar Solution.” ITR, 2023.
Suryani, Niken Evi, and Ken Devos. “The Proposed Design of an Indonesian General Anti-Avoidance Rule” 34, no. 12 (2016): 1783–89. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2016.1783.1789.
Tedjakusuma, Maser. “Tax Avoidance Comparative Guide.” Mondaq, 2025.
Wibowo, Danny. “Substance Over Form in Tax Compliance and Risk of Fraud in Self Assessment System 1*” 17, no. 1 (2025): 80–91. https://doi.org/10.26740/jaj.v17n1.p.80-91.
Wijaya, Suparna. “Analyzing and Formulating a Statutory General Anti-Avoidance Rule ( GAAR ) in Indonesia,” 2020, 35–48.
- Downloads
- Published
- 2025-12-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Yosanda Syahwa Septyani, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sweetly Manopo, Christiani Lantang, Sisilia Salilo, Yaulie Rindengan, Ade Yusupa, Digitalisasi Layanan Publik Transformasi E-Government dan Partisipasi Masyarakat di Daerah , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dini Anugrah Ramadan, Indri Kharisma, Jones Alpa Riji, Neneng Meliyah, PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERILAKU KONSUMTIF KEPUTUSAN INVESTASI MAHASISWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Aisyah Balqis, Assifa Marsha Delia, Dinil Aristy F Buamona, Dr. Sawitri Yuli Hartati S, S.H., M.H, AKAD DALAM AKTIVITAS EKONOMI SYARIAH: PENGEMBANGAN DAN HYBRID CONTRACT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwiki Luqmanul Hakim, Jecky Simarmata, Giovanno Dela Gratiano Situmeang, Rhyno Ramadhan, Benjamin Silalahi, M. A. Jaya Damanik, RELEVANSI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU BAGI MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nashwa Nur Athifah Marzuki, Ahmad Nafhani, INTEGRASI HUKUM ADAT DAYAK DENGAN UNDANG-UNDANG AGRARIA DI KALIMANTAN TIMUR, MENGEKSPLORASI KONFLIK LAHAN DAN RESOLUSI BERBASIS BUDAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Salvira Gonibala, Ilham Ramadhan Ingo, Yuliana Habuge, Frisca Oktaviani Manueke, Verenissa Ayu Pratami Tahir, Siti Alya Rahma Tobelo, Hasnia, KONTROVERSI REMISI DAN BEBAS BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TERORISME: ANTARA KEADILAN DISTRIBUTIF DAN RESTORATIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Gerald Tribuana Rizki, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, ANALISIS KONFLIK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM SENGKETA ZONA EKONOMIEKSKLUSIF LAUT CINA SELATAN: STUDI KASUS ARBITRASE FILIPINA VS REPUBLIK RAKYATTIONGKOK 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrian Kusuma Nur Arsy, Zaskia Bunga Wantoro, Ganesh Lakshita Sekar Haruna, Candra Suryavimala Prabhasri, Ilham Bintang Pamungkas, Radithya Putra Taqwa, ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kayla Aurellya, Jihan Nazhifa, Mochamad Bintang, Irene Rilla Pinelda, STUDI LITERATUR : PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN PADA PASIEN DIABETES MELITUSSTUDI LITERATUR : PERAN APOTEKER DALAM PELAYANAN KEFARMASIAN PADA PASIEN DIABETES MELITUS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.