PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN PELIHARAAN NON TERNAK DALAM KASUS PENGANIAYAAN DAN PENELANTARAN DI INDONESIA: STUDI YURIDIS MENGENAI KEBUTUHAN PENGATURAN DAN PENGUATAN REGULASI SERTA PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Wasilul Arham
Universitas PamulangAuthor -
Fajar Surya Gemilang
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Perlindungan Hewan, Penganiayaan Hewan, Penelantaran Hewan, Regulasi Hukum Indonesia, Penegakan Hukum
- Abstract
-
Perlindungan hukum terhadap hewan peliharaan non-ternak, seperti anjing dan kucing, dalam konteks penganiayaan dan penelantaran di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan. Meskipun terdapat regulasi dasar seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, namun implementasinya sering kali tidak efektif akibat definisi yang kabur, sanksi yang ringan, dan penegakan hukum yang lemah. Studi yuridis ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengaturan baru, penguatan regulasi, serta strategi penegakan hukum melalui pendekatan normatif dengan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan menunjukkan bahwa regulasi saat ini lebih fokus pada aspek peternakan daripada perlindungan hewan peliharaan, sehingga diperlukan revisi undang-undang khusus untuk mengatasi penganiayaan dan penelantaran. Rekomendasi meliputi pembentukan undang-undang perlindungan hewan peliharaan, peningkatan sanksi pidana, serta kampanye edukasi dan penguatan peran lembaga penegak hukum. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum hewan di Indonesia yang lebih komprehensif dan selaras dengan standar internasional.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
1. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta: Sekretariat Negara
Buku dan Literatur Akademik
1. Permana, Idat Galih, and Abdul Haris Semendawai. Perlindungan Hukum terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. Penerbit NEM, 2023.
Jurnal Ilmiah
1. Romero‐Vidal, Pedro, et al. "The widespread keeping of wild pets in the Neotropics: An overlooked risk for human, livestock and wildlife health." People and Nature 6.3 (2024): 1023-1035.
2. Andersen, Søren Stig, et al. "Regulating companion dog welfare: A comparative study of legal frameworks in western countries." Animals 11.6 (2021): 1660.
3. Pinilih, Sekar Anggun Gading, et al. "An Ethical Perspective of Animal Rights Protection in Indonesia." International Journal of Design and Nature and Ecodynamics 17.4 (2022): 529-535.
4. Karman, Karman, et al. "Studi Tentang Konfrontasi Antara Gagasan Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Filsafat Hukum." Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum 6.3 (2025): 751-760.
5. Browning, Heather, and Jonathan Birch. "Animal sentience." Philosophy compass 17.5 (2022): e12822.
6. Schwindaman, D. "Federal regulation of experimental animal use in the United States of America." Revue Scientifique et Technique (International Office of Epizootics) 13.1 (1994): 247-260.
Website
1. Kompas.tv. 2023. Penganiayaan & Penelantaran Hewan Piaraan Masih Terjadi | TARGET. 04 Desember. https://www.kompas.tv/nasional/375767/penganiayaan-penelantaran-hewan-piaraan-masih-terjadi-target
- Downloads
- Published
- 2025-12-13
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anita Wahyu Darmatin, PENYALAHGUNAAN MEKANISME KEPAILITAN DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ridho, Muhammad Zharfan, Arsy Nur Bagus Sandy, Alzasyah Bachsin, Hafiz Fathi Huga Ekoputro, Yenny Febrianty, ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN PINJAM NAMA OLEH WARGA NEGARAASING ATAS KEPEMILIKAN TANAH DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATAINTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Allicia Arinda Repi, KURIKULUM BARU UNIVERSITAS TERBUKA PADA FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK (FHISIP): ARAH, IMPLEMENTASI, DAN TANTANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Delviro El Masir, Wahyu Reza Saputra, Funny Oktara Pradina, Funny Oktara Pradina, Chantika Octa Zafira, Novely Chera, Dina Rosalia, Renza Irena Putri, PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chelsea Chelsany Wahyu Putri Warjiyo, PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERIAN EFEK JERA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zahrah Rani’ah Delyananda, Salsas Bila Juniyanti Tanjung, Hikmah Nurhasanah, Putiara Nalasatya, Irwan Triadi, Analisis Filsafat Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden - Wakil Presiden , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Astrila Nur Febriana, Nigina Azahra, DAMPAK JUDICIAL REVIEW TERHADAP PRINSIP DEMOKRASI LOKAL: ANALISIS PUTUSAN MK TENTANG AMBANG BATAS PENCALONAN DAN PERUBAHAN PETA POLITIK PILKADA SERENTAK 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasna Hamidah, KEPASTIAN HUKUM STATUS PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Manja Nisa, Jenia Fathira, Aisyah Humairoh, Vella Zhafirah Putri, M. Ghaza Alkhadari, EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REHABILITASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 (PASAL 54) DI PROVINSI JAMBI PADA PERIODE 2023–2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.