TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAAN MAKANAN YANG LAYAK KEPADA WARGA BINAAN DI LAPAS PEREMPUAN KELAS III GORONTALO
- Authors
-
-
Misriyanti Abdullah
Universitas TerbukaAuthor -
Asrul Hamid
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Tinjauan Hukum, Penyelenggaraan Makanan, Warga Binaan
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji kesesuaian penyelenggaraan makanan yang layak kepada warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui melalui studi pustaka, observasi serta wawancara langsung dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan makanan telah mengikuti prosedur standar mulai dari perencanaan anggaran, menu, pengadaan, pengolahan, hingga distribusi. Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permen Imipas Nomor 1 2025 masih terdapat permasalahan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas penyimpanan, dan tidak adanya tenaga ahli gizi. Oleh karena itu, penelitian ini direkomendasikan adanya pembenahan sebagai strategi integratif untuk meningkatkan hak asasi warga binaan atas makanan yang layak.
- References
-
Anamta, A.R., Suhartini, E., Mulyadi. (2025), Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan yang Layak Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bogor. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 15(1), 6.
Ardinata, Mikho. (2020). "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal HAM Vol. 11 No. 2: hlm. 326
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2015). Standar Penyelenggaraan Makanan di Lapas, Rutan dan Cabrutan. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2020). Buku Standar Menu Makanan Bagi Tahanan/Anak/Narapidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Fachrezi, F. B., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 3(2), 363-376.
Fitriani IN. 2020. Hubungan antara pengetahuan pekerja dapur terhadap perilaku penyimpanan dan pengolahan bahan makanan di pondok modern darussalam gontor putri 1 dan 2 mantingan ngawi Jawa Timur. Dissertation. Universitas Darussalam Gontor: Jawa Timur.
Juhartini, S.Gz., M.Kes; dkk. (2022). Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi. Inara Publisher. ISBN 978-623-5970-96-7.
Marlinae, L. (2021). Buku Ajar Higiene Makanan dan Minuman. Banjarmasin: Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat.
Mastuti, D.N.R. (2025). Buku Ajar Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi Dasar. Jakarta Barat: PT. Nuansa Fajar Cemerlang.
Nurgumilar, T., Suprijatna, D., Aminuloh, M. (2025), Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. Karimah Tauhid, 4(2), 1176
Nurrahman, A. (2022). Analisis Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan dan Makanan Layak bagi Narapidana, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 2(3), 109.
Prabowo, Fandy. (2018). Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat. Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, 21(1), 125–144.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
Sushanty, V.R., Badranata, B.A. (2023), Implementasi Standar Makanan yang Layak Untuk Warga Binaan Pemasyarakatan Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Surabaya. DEKRIT(Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(2), 180.
The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules),
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Yulianti, R., Muhlishoh, A., Hasanah, L. N., Rosnah, S., Lusiana, S. A., & Sutrisno, E. (2022). Keamanan dan Ketahanan Pangan. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Downloads
- Published
- 2025-12-14
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Auliya Rahmi, Asrul Hamid, IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Alif Maulana, Daffa Avrilian Sardi, Adil Abdillah, Analisis Penggunaan Kekerasan Oleh Aparat Polri dalam Pengamanan Demonstrasi : Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syana Mifta Salsabila, KONSEP KEADILAN JOHN RAWLS DAN RELEVANSINYA TERHADAP SISTEM HUKUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Listi Putri Hariyanto, Renny Nur Haliza Dewi, Ria Giska Sari, Narendra Rizki Alghifari, Damar Panji Yudhanto, Puspa Pertiwi, Masitha Tismananda Kumala, TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mella Sabrina Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Dona Raisa Monica, Firganefi, Mamanda Syahputra Ginting, PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KOSMETIK ILEGAL ( STUDI KASUS PEREDARAN PEMUTIH BADAN ILEGAL POLRESTA BANDAR LAMPUNG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- R Tiara Ragylia, Febriyanti Wahyu Utami, Dewi Asri Puannandhini, REGULASI META-HAK CIPTA TELAAH KRITIS PERLINDUNGANPROMPT DAN OUTPUT AI GENERATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM TELEMATIKA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Septi Widia Sari, Erna Dewi, Eko Raharjo, Maya Shafira, Mamanda Syahputra Ginting, FAKTOR PENGHAMBAT POLISI LALU LINTAS DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN SIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jannesa Putri Sabe’in, Dery Hendryan, Pembuktian Tindak Pidana Cyberporn dalam Perspektif Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohammad Syafa Fatkhrrohkman Nawawi, Dinda Dinanti, REFORMASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP 2023 DAN RELEVANSINYA BAGI PENCEGAHAN KEJAHAN EKONOMI DI INDONESIA: ANAISIS TERHADAP PASAL 45 KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, PERAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agung Gede Dharma Putra Mahendra, Arya Firmansyah, Dian Eka Prastiwi, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi Tambang Batubara terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Timur , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.