TANTANGAN PELAKSANAAN QISAS DI ACEH: PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN SYARIAT ISLAM

• Raisha Zahra Rohendi

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Rezky Muzacky

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Sultan Muhammad Ramadhan

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Deden Najmudin

  Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

Hukum pidana memegang peranan krusial dalam memastikan keadilan serta ketertiban sosial. Di Aceh, penerapan hukum pidana memiliki kekhasan dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam melalui Qanun Jinayat, yang berfungsi sebagai perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaan pidana berbasis norma agama dan adat daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip qisas dalam proses perubahan sistem hukum pidana Aceh serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridisnormatif dengan menganalisis qanun, regulasi pendukung, dan dasar hukum Islam yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip qisas tercantum secara eksplisit dalam Qanun Jinayat sebagai bentuk keadilan yang menitikberatkan pada pemulihan dan keseimbangan tanggung jawab antara korban dan pelaku tindak pidana. Integrasi prinsip ini memperkuat posisi hukum pidana Aceh sebagai subsistem di dalam hukum nasional serta memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang berlandaskan nilai agama dan budaya lokal. Namun, pelaksanaan prinsip qisas harus diawasi secara ketat agar tetap sesuai dengan prinsip keadilan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Temuan ini memberikan kontribusi penting untuk pengembangan sistem hukum pidana yang mengakomodasi keberagaman hukum di Indonesia sekaligus menjaga keselarasan dengan sistem hukum nasional.

Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar. 1st ed. Prenadamedia Group, 2019.

Azzahra, Salwa Khairina, Nabila Khairunnisa Hasibuan, Amanda Putri Fajrin, Nadiatul Maghfirah, and Laila Rizqillah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas Di Aceh.” Sanskara Hukum Dan HAM 4, no. 01 (2025): 206–12. https://doi.org/10.58812/shh.v4.i01.

Fadhlullah, Nyak. “Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh: Kajian Terhadap Pasal 33 Tentang Zina.” Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 7, no. 1 (2017): 16–40.

Mukhlis, and Ida Keumala Jeumpa. Buku Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Konteks Hukum Pidana KOnvensional, 2022.

Siregar, Fatahuddin Aziz, Risalan Basri Harahap, Yuni Fauziah, Tarolo Julu, and Said Aqil Munawar. Fikih Jinayah Kontemporer: Telaah Historis, Perkembangan Dan Penerapan Qanun. Edited by Ihsan Helmi Lubis. 1st ed. Semesta Aksara, 2024.

Abubakar, A. (2013). Penerapan syariat Islam di Aceh: Upaya penyusunan fiqih dalam Negara Bangsa. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2), 334-349.

Amin, B. (2018). Qanun jinayat dan perlindungan HAM di Aceh. Jurnal Konstitusi, 15(3), 580-601.

Arifin, B. S., & Saleh, M. (2016). Transformasi hukum pidana Islam di Indonesia: Studi implementasi Qanun Jinayat di Aceh. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 10(2), 245 264.

Asmin, Y. (2015). Sistem hukum jinayat dalam Qanun Aceh dan implementasinya. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 1(1), 1-14.

Audah, A. Q. (2008). Al-tasyri' al-jina'i al-islami muqaranan bil-qanun al-wadh'i (Jilid 1-2). Dar al-Katib al-Arabi.

Daud, B., & Hasbi, M. (2017). Dualisme hukum pidana di Aceh: Analisis konflik norma antara KUHP dan Qanun Jinayat. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), 201-220.

Djamil, F. (2017). Hukum jinayat (pidana Islam) di Indonesia. Al-Mawarid Journal of Islamic Law, 17(1), 1-20. Effendy, M. (2013). Teori hukum: Dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana. Referensi.

Hamzah, A. (2018). Penegakan Qanun Jinayat di Aceh: Antara idealitas dan realitas. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 7(1), 40-62.

Harahap, K. R. (2016). Keistimewaan Aceh dalam lintasan sejarah: Proses pembentukan UU No. 44 Tahun 1999, UU No. 18 Tahun 2001, dan UU No. 11 Tahun 2006. Jurnal Rechts Vinding, 5(3), 365-381.

Huda, N. M. (2014). Hukum pemerintahan daerah. Nusa Media.

Institute for Criminal Justice Reform. (2016). Judicial review Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Catatan kritis. ICJR.

Ismail, B. (2013). Penegakan syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Jurnal Dinamika Hukum, 13(1), 15-30.

Jamal, M. (2018). Problematika penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh. Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 3(1), 88-104.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2017). Laporan hasil pemantauan pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh. Komnas HAM RI.

Mahfud MD, M. (2014). Politik hukum di Indonesia (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Mardani. (2019). Hukum pidana Islam. Kencana. Mukhsin. (2017). Problematika legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 6(1), 66-90.

Muslih, M. (2016). Qisas dan diyat dalam hukum pidana Islam dan relevansinya bagi penegakan keadilan. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, 3(1), 27-42.

Nasution, K. (2016). Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Provinsi Aceh: Studi kasus Kota Banda Aceh. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18(3), 421-442.

Nurdin, R. (2018). Transformasi hukum pidana Aceh: Dari hukum adat ke hukum Islam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(2), 432-455.

Pulungan, S. (2015). Syariat Islam dan HAM: Studi terhadap Qanun Jinayat Aceh. Jurnal Al Syir'ah, 13(2), 1-20.

• pdf