PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA
- Authors
-
-
Adithya F. Dhaneswara
Universitas BengkuluAuthor -
Azahra Widiadhari
Universitas BengkuluAuthor -
Ahnan Hibatullah
Universitas BengkuluAuthor -
Ilham Fajri
Universitas BengkuluAuthor -
Wevy Efticha Sary
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Prostitution; Social Pathology; Law Enforcement; Public Order; Criminal Law.
- Abstract
-
Prostitution is a social phenomenon that reflects structural problems within society and is often regarded as a form of social pathology. Beyond issues of morality and decency, prostitution emerges from factors such as economic inequality, weak social control, and limited legal protection. In the Indonesian context, the regulation of prostitution remains indirect and fragmented, creating challenges in law enforcement and the maintenance of public order. This study examines prostitution as a social pathology from a normative legal perspective by analyzing the legal framework governing prostitution and its enforcement in Indonesia. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, this research reviews relevant legislation, including the Indonesian Criminal Code and related laws, as well as legal doctrines and scholarly works. The study finds that law enforcement against prostitution tends to be repressive and inconsistent due to the absence of explicit legal regulation. Moreover, prostitution has serious social and psychological impacts on those involved, particularly in the form of stigmatization and marginalization. Therefore, a comprehensive and humane legal approach that integrates penal and non-penal policies is essential to ensure public order while protecting human dignity.
- References
-
BUKU-BUKU
Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
Kartono, Kartini. Patologi Sosial. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.
Santoso, Topo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
JURNAL
Asikin, Zainal. “Hukum sebagai Sarana Pengendalian Sosial.” Mimbar Hukum 24, no. 3 (2012): 395–407.
Atmasasmita, Romli. “Kebijakan Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Legislasi Indonesia 10, no. 3 (2013): 301–315.
Mulyadi, Lilik. “Pendekatan Hukum terhadap Penyakit Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 45, no. 1 (2015): 67–82.
Muladi. “Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 34, no. 2 (2004): 123–138.
Qamar, Nurul. “Penyimpangan Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 19, no. 3 (2012): 403–420.
Setyowati, Rini. “Dampak Psikologis terhadap Perempuan dalam Praktik Prostitusi.” Jurnal Psikologi Sosial 12, no. 1 (2014): 45–58.
Suyanto, Bagong. “Masalah Sosial Prostitusi dan Marginalisasi Perempuan.” Jurnal Sosiologi Masyarakat 15, no. 2 (2010): 147–160.
Syamsudin, M. “Peran Hukum dalam Perubahan Sosial.” Jurnal Rechtsvinding 4, no. 1 (2015): 1–15.
Syamsudin, M. “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Negara Hukum.” Jurnal Rechtsvinding 5, no. 1 (2016): 1–15.
Wahyuni, Sri. “Prostitusi sebagai Masalah Sosial dan Tantangan Penanganannya.” Jurnal Sosiologi Reflektif 9, no. 2 (2015): 215–228.
Zulfa, Eva Achjani. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana.” Jurnal Hukum dan Pembangunan 44, no. 2 (2014): 221–235.
- Downloads
- Published
- 2025-12-20
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Bagas Dwi Surahman, Ilham Fajri, Nathaniel Felix Karo Karo, Ahnan Hibatullah, Stevri Iskandar, REFORMASI PERAN ADVOKAT DALAM KUHAP BARU: PENGUATAN HAK PENDAMPINGAN SEJAK TAHAP AWAL PEMERIKSAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Bayu Bagir Basil, M. Micola Valito, Aydin Rafif Makarim, Abyan Haripraptiko, Wevy Efticha Sary, TINJAUAN NORMATIF TERHADAP FUNGSI MEDIASI OLEH KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERSELISIHAN INDUSTRIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyy, Wevy Efticha Sary, PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Deswita Naysila Jingga, Zainudin Hasan, DIMENSI HUKUM ADAT DALAM TRANSAKSI PERKAWINAN: ANALISIS FUNGSI UANG JUJUR (JUJOKH) SEBAGAI KOMPONEN PERJANJIAN PRA-NIKAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- K Dimaz Ardhiva, PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Himmawan Lutfi Dinata, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adrian Adrian Padilah, PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENIPUAN SIBER DALAM PERSPEKTIF PASAL 378 KUHP (ANALISIS KASUS POLDA DIY) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Amelia Putri, Indah Lestari, Jelita Septiani, Jihan Al Ihsani, Sugiartiningsih, PERAN AKTIF FARMASI DAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Al Mas Indah Rahmawati, PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dani Fadem Aljama, Neva Aulia Sabrina, Nabilah Ayu Puspita, Peran politik Nasional dalam Strategi Nasional dan Pembentukan Kebijakan Publik di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Risqarah Madini, TRADISI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM DINAMIKA KEHIDUPAN MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chyndra Cantika Nadinda Zahra, PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Alghani, PRINSIP-PRINSIP SAKAI SAMBAYAN PADA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.