AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI
- Authors
-
-
Marthinus HGP ICK
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- disharmony of norms, government-borne taxes, House of Representatives members, regulatory hierarchy, distributive justice.
- Abstract
-
The disharmony between the Income Tax Law (last amended by Law No. 36 of 2008) and Government Regulation No. 80 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 262/PMK.03/2010 has created legal uncertainty in the implementation of the government-borne income tax policy for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This study analyzes the legal consequences of this disharmony using Hans Kelsen's theory of the hierarchy of laws and regulations, Aristotle's principle of distributive justice, and the concept of a material rule of law. Using a normative juridical literature study, it was found that the "government-borne tax" policy for members of the House of Representatives lacks a valid legal basis at the statutory level, violates the principle of tax legality, and creates distributive injustice by burdening the State Budget without substantive DPR approval. The research's conclusion recommends the complete revocation or revision of Government Regulation 80/2010 and Minister of Finance Regulation 262/2010, as well as the return of House of Representatives members' income tax obligations to the general regime of Article 21 of the Income Tax Law.
- References
-
Aristoteles. (2013). Nicomachean ethics (F. H. Peters, Trans.). Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
Farida Indrati, M. Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan (Edisi Revisi). Kanisius.
Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (2nd ed., M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1960)
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum (Edisi ke-7). Citra Aditya Bakti.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
Surajiyo. . Ketidakadilan distributif menurut Aristoteles dan implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. Prosiding FISIP Universitas Terbuka, 269–280.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain yang Menjadi Beban APBN/APBD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-17
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Muhammad Raditya Azany Rasyid, Sebastian Burhannudin Saputra, Arka Hadyan Martanto, Muhammad Naufal Putra Sofwan, Raihan Maulana Setya Nugraha, Baidhowi, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK LIVING TOGETHER MENURUT HUKUM ISLAM DAN KAITANNYA DENGAN NILAI MORAL SOSIAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Safina Elita Aliyah, REGULATION OF THE TIME LIMITATION FOR ACTS THAT MAY BE SUBJECT TO ACTIO PAULIANA UNDER INDONESIAN BANKRUPTCY LAW , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hendra Gunawan, Muh. Amin Saleh, Hotman Sinambela, MEKANISME PERAMPASAN ASET DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maulidya Sania, Ayu Indah Azizi, Asri Lilik Handayani, Putri Maharani, Yudi Widagdo Harimurti, STATUS HUKUM DAN VALIDITAS PERJANJIAN ONLINE DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sabir, Edy Supriyanto, Muh. Amin Saleh, IMPLIKASI HUKUM HARTA BERSAMA TERHADAP HARTA PENINGGALAN DAN PEMBAGIAN WARIS PASANGAN SUAMI ISTRI BERAGAMA ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Alya Putri, Dianah Fikriya, Ani, Fisqiyatur Rohmah, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA SERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Sri Haryati Simarmata, Indah Salsabila, EFEKTIVITAS UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adrian Buana Rizky, Ayu Femmy Amalia, Ikma Mardayanti, Muhammad Satria Kinayungan, Hafidza Zia, UPAYA HUKUM PEMEGANG HAK MILIK TERHADAP KERUGIAN AKIBAT PENETAPAN TANAH TERLANTAR OLEH BPN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annura Nazwa Maulida Hidayat, PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DIGITAL DALAM HUBUNGA KERJA LINTAS NEGARA DI ERA GIG ECONOMY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.