AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI
- Authors
-
-
Marthinus HGP ICK
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- disharmony of norms, government-borne taxes, House of Representatives members, regulatory hierarchy, distributive justice.
- Abstract
-
The disharmony between the Income Tax Law (last amended by Law No. 36 of 2008) and Government Regulation No. 80 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 262/PMK.03/2010 has created legal uncertainty in the implementation of the government-borne income tax policy for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This study analyzes the legal consequences of this disharmony using Hans Kelsen's theory of the hierarchy of laws and regulations, Aristotle's principle of distributive justice, and the concept of a material rule of law. Using a normative juridical literature study, it was found that the "government-borne tax" policy for members of the House of Representatives lacks a valid legal basis at the statutory level, violates the principle of tax legality, and creates distributive injustice by burdening the State Budget without substantive DPR approval. The research's conclusion recommends the complete revocation or revision of Government Regulation 80/2010 and Minister of Finance Regulation 262/2010, as well as the return of House of Representatives members' income tax obligations to the general regime of Article 21 of the Income Tax Law.
- References
-
Aristoteles. (2013). Nicomachean ethics (F. H. Peters, Trans.). Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
Farida Indrati, M. Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan (Edisi Revisi). Kanisius.
Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (2nd ed., M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1960)
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum (Edisi ke-7). Citra Aditya Bakti.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
Surajiyo. . Ketidakadilan distributif menurut Aristoteles dan implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. Prosiding FISIP Universitas Terbuka, 269–280.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain yang Menjadi Beban APBN/APBD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-17
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Caca Anzely, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Dona Raisa Monica, Sri Riski, ALTERNATIF PEMIDANAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DENGAN ANAK USIA GOLDEN AGE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DAN PENANGGULANGAN PRISONISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khaila Zaharani Riyanto, Liska Virgiawati Aji Rabbani, Melda Khaerunnida, Meyra Nurfathin Nadirah, STUDI LITERATUR: KESENJANGAN AKSES OBAT DI DAERAH TERPENCIL SEBAGAI TANTANGAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Jovan Esfandiary, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI JAKARTA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Bunga Neesya, M. Sultan Fadhillah, M. Yusry Roghib, Suci Aulia, Vega Febriana, Yenny Febrianty, PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENGANALISIS DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI MASYARAKAT KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Nur Azizah, PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PRAKTIK MENGANAK ADAT LAMPUNG PEPADUN PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra Calvin, DINAMIKA PERMASALAHAN HUKUM DAN BISNIS DI WILAYAH SUMATRA DALAM PERSPEKTIF FAKULTAS HUKUM DAN BISNIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aurrelia Yulia Shanra, Yuni Priskila Ginting, KOMPARASI TIGA PILAR HUKUM WARIS: KONFLIK DAN RESOLUSI LINTAS BUDAYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chyndra Cantika Nadinda Zahra, PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELAKSANAAN DAN PELESTARIAN HUKUM ADAT PERKAWINAN BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.