AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI
- Authors
-
-
Marthinus HGP ICK
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor -
Tomy Michael
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- disharmony of norms, government-borne taxes, House of Representatives members, regulatory hierarchy, distributive justice.
- Abstract
-
The disharmony between the Income Tax Law (last amended by Law No. 36 of 2008) and Government Regulation No. 80 of 2010 and the Minister of Finance Regulation No. 262/PMK.03/2010 has created legal uncertainty in the implementation of the government-borne income tax policy for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia. This study analyzes the legal consequences of this disharmony using Hans Kelsen's theory of the hierarchy of laws and regulations, Aristotle's principle of distributive justice, and the concept of a material rule of law. Using a normative juridical literature study, it was found that the "government-borne tax" policy for members of the House of Representatives lacks a valid legal basis at the statutory level, violates the principle of tax legality, and creates distributive injustice by burdening the State Budget without substantive DPR approval. The research's conclusion recommends the complete revocation or revision of Government Regulation 80/2010 and Minister of Finance Regulation 262/2010, as well as the return of House of Representatives members' income tax obligations to the general regime of Article 21 of the Income Tax Law.
- References
-
Aristoteles. (2013). Nicomachean ethics (F. H. Peters, Trans.). Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. (Original work published ca. 350 B.C.E.)
Farida Indrati, M. Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi dan materi muatan (Edisi Revisi). Kanisius.
Kelsen, H. (1967). Pure theory of law (2nd ed., M. Knight, Trans.). University of California Press. (Original work published 1960)
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum (Edisi ke-7). Citra Aditya Bakti.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. W. Strahan and T. Cadell.
Surajiyo. . Ketidakadilan distributif menurut Aristoteles dan implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia. Prosiding FISIP Universitas Terbuka, 269–280.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain yang Menjadi Beban APBN/APBD. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-17
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ira Amelia Putri, Indah Lestari, Jelita Septiani, Jihan Al Ihsani, Sugiartiningsih, PERAN AKTIF FARMASI DAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novy Ardhiyanto, PUTUSAN LEPAS SEBAGAI TITIK TEMU ANTARA ASAS IUS CURIA NOVIT DAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Kylaemery, Inggit Kusumaningrum Aulia Sukamto, Erika Silvi Setiawati, TINJAUAN HUKUM TERHADAP SENGKETA WAKTU KERJA PADA ISI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Zacky Ramadhan, Euclid Abraham Pasaribu, Satria Aditama, Muhammad Adymas Hikal Fikri, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online terhadap Praktik Misleading Advertisement di Platform E-Commerce , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nandika Bagus Fahmi Wirawan, Riska Andi Fitriyono, PEMBARUAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI GANJA MEDIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ETLE DALAM PELANGGARAN PENGGUNAAN HELM OLEH PENGENDARA DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naia Zahira Putri, Anggi Musdalifatul Kautsar, Neisha Yuki Kansa Amany, Rizqy Laksana Karisma Dewa, Rozan Muhammad Aufa Zhafir, Ahmad Raihan Alfarabi, Diana Setiawati, TANTANGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENERAPAN BISNIS DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tabina Putri Nur Hadian, Anggun Tamara, RELEVANSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GENERASI Z DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiara Feruza Fauziah, Ade Fartini, Wulan Aprilina, Repi Mariska, HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.