PERNIKAHAN DINI DAN PERLINDUNGAN ANAK: ANALISIS KUALITATIF ATAS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI SULAWESI UTARA
- Authors
-
-
Mirelia Gracia Tampilang
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- pernikahan dini, perlindungan anak, Sulawesi Utara, implementasi hukum, penelitian kualitatif
- Abstract
-
Fenomena pernikahan dini (child marriage) masih menjadi isu krusial di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara, meskipun regulasi terbaru telah menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), serta telaah dokumen hukum dan putusan pengadilan untuk menelusuri sejauh mana implementasi aturan tersebut berjalan di tingkat lokal. Temuan penelitian menunjukkan adanya jurang antara ketentuan hukum formal dengan realitas sosial-budaya di masyarakat. Faktor ekonomi, rendahnya akses pendidikan, serta konstruksi budaya dan religius menjadi pendorong utama terjadinya perkawinan pada usia anak. Selain itu, peran lembaga keagamaan dan praktik dispensasi di pengadilan agama turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini, karena dalam praktiknya mekanisme dispensasi kerap digunakan sebagai jalan keluar yang dilegalkan meskipun bertentangan dengan semangat perlindungan anak. Kendala lain yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya institusi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, sehingga kebijakan pencegahan belum berjalan optimal. Kondisi ini berdampak pada keberlanjutan perlindungan hak anak, terutama hak memperoleh pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesempatan pengembangan diri. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antar-lembaga, program pencegahan berbasis komunitas yang sensitif terhadap budaya lokal, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih terukur untuk memastikan efektivitas implementasi Undang-Undang Perkawinan dalam menekan praktik pernikahan dini di Sulawesi Utara.
- Author Biography
- References
-
Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Taufiqurrohim, Unsiyah S. M., Karolus, M. L., Dwi, S. C., Partini, & Van Bemmelen, S. T. (2020). Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik. Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada.
Superno, H. (2016). Pernikahan Usia Dini dan Upaya Pencegahannya. Universitas Lambung Mangkurat.
Sari, D. P. (2023). Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya. Universitas Veteriner Bantara.
Rahaditya, R., & Hadiati, M. (2021). Psikoyuridis Perkawinan Usia Dini. Universitas Tarumanagara.
Fadilah, N. (2019). Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Tulungagung: Perspektif Hukum Islam. IAIN Tulungagung.
Mutiah, N. R. (2024). Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini: Studi Kasus di Jakarta. Jurnal Masyarakat dan Anak,.
Ferawati, E. (2024). Usia Perkawinan dan Hak Anak: Analisis Dampak Sosial di Indonesia. Jurnal Masyarakat.
Jenuri, J. (2023). Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial: Studi di Bogor. Al-Mahkamah.
Wulansari, I. (2023). Pencegahan Angka Kejadian Pernikahan Dini Melalui Pendidikan Seksual di Palu. Jurnal Kesehatan Sosial.
Rahmayanti, M. I. K. (2024). Pengambilan Keputusan pada Pernikahan Dini di Indonesia: Perspektif Sosial dan Hukum. Jurnal Eksekusi.
Tumiwa, A. J. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penekanan Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kota Manado. SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies, 2(1), 15–33.
Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2023). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Binamulia Hukum.
Saidah, L. (2022). Implementasi dan Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UIN KHAS Jember.
Pangemanan, C. R. (2021). Segi Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam. Lex Privatum, 9(6), 1–12.
Riswan, R. (2021). Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penurunan Angka Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar. Repository IAIN Parepare.
- Downloads
- Published
- 2025-10-11
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Emi Silvia, Endang Suprapti, Elianta Ginting, PERLINDUNGAN HUKUM ATAS RISIKO PADA SISTEM PEMBAYARAN ELEKTRONIK PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulya Salsa Billa, Muhammad Alvian Rhamadani, Evan Nurrahman, ANALISIS YURIDIS TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Komang Dinda Pebrina Putra, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DAN SOLUSI PENGATURAN ASURANSI ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT SISTEM KECERDASAN BUATAN (AI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kaharuddin, Nindya Eka Safitri, Salsa Aulia Nursabila, Sarah Nailah Alifah, ANALISIS KASUS PELANGGARAN HAM DI PAPUA TRAGEDI PANIAI 2014 DALAM PERSPEKTIF ILMU NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naftali Tamu Umbu Haru, Henny Nuraeny, Rizal Syamsul Ma’arif, KAJIAN PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ruth Kyneta, Anita Afriana, Yani Pujiwati, TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BOGOR NOMOR 1147/PDT.G/2023/PA.BGR TERKAIT GUGATAN NAFKAH ANAK TANPA PENETAPAN HAK ASUH OLEH PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Hairunnisa, Ellcy Agustina, Chinta Nurmaya Sari, Karina, ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 8 PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2019 PROVINSI JAMBI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Oktavia Rahma Dzhnii, Putri Lestari, Ayu Putri Yana, Dwi Putri Lestarika, URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nadia Dwi Sekar Kamila, Azzahra Shabilla Hariyono, Shuci Ridzkchieani, Tisya Janice Hayu Meganova, ASPEK HUKUM PENAHANAN IJAZAH KARYAWAN OLEH PERUSAHAAN DI KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.