STRUKTUR DAN PRINSIP DASAR HUKUM TATA NEGARA ADAT LAMPUNG PESISIR

• Riyan Darmawan

  Universitas Bandar Lampung

  Author

The customary constitutional system of Lampung Pesisir is a traditional framework shaped by cultural values, kinship relations, and the central role of the Saibatin in regulating community life. Beyond organizing leadership structures, this system also functions as a mechanism for resolving internal conflicts through deliberation, reconciliation, and the restoration of social relationships. Using a qualitative approach based on literature review and cultural analysis, this article shows that adat-based dispute resolution is effective in maintaining community harmony because it emphasizes dialogue and collective agreement. The existence of Lampung Pesisir’s customary governance has constitutional grounding in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which recognizes and respects indigenous legal communities and their rights. This underscores its relevance within the context of regional autonomy and Indonesia’s legal pluralism. The findings indicate that customary governance serves not only as cultural heritage but also as a social mechanism capable of maintaining cohesion and community identity amid ongoing social change. 

Hukum tata negara adat Lampung Pesisir merupakan sistem tradisional yang terbentuk dari nilai budaya, hubungan kekerabatan, dan peran sentral Saibatin dalam mengatur kehidupan komunitas. Selain mengatur struktur kepemimpinan, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal melalui proses musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis budaya, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat mampu menjaga harmoni komunitas karena lebih menekankan dialog dan kesepakatan bersama. Keberadaan tata negara adat Lampung Pesisir memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal ini menegaskan relevansinya dalam konteks otonomi daerah dan pluralitas hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang efektif dalam mempertahankan kohesi dan identitas komunitas di tengah perubahan zaman. 

Fitriani, R., & Sudirman. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Lampung Pesisir. Jurnal Hukum dan Sosial.

Handrawan, B. (2020). “Revitalisasi Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial.” Jurnal Antropologi Indonesia.

Hariyanto, D. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Indonesia. Jurnal IUS QUIA IUSTUM.

Jafar Fakhrurozi & Dian Puspita. “Konsep Piil Pesenggiri dalam Sastra Lisan Wawancan Lampung Saibatin.” Jurnal Pesona, Vol. 7, No. 1 (2021).

Maulana Dika Alvindo & Zainudin Hasan, Peranan Lembaga Perwatin Adat dalam Penyelesaian Perkara Konflik Sosial Masyarakat di Lampung, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 12 (2025): 591–600.

Qurrota Aini Ramadhani dkk., Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia, Journal of Contemporary Law Studies 5, no. 2 (2023): 115.

Setiawan, B. P., Kusuma, F. A., Nawang, D. A., & Susilo, S. (2025). Penerapan Nilai Piil Pesenggiri bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudirman Warganegara, “Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perselisihan di Masyarakat Lampung,” Jurnal Sosiohumaniora 23, no. 3 (2021): 309.

Susanto, A. (2017). “Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Konflik di Masyarakat Tradisional.” Jurnal Sosiohumaniora.

Tolib Setiady. 2008. Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, (Jakarta: Alfabeta), hal. 377.

Usep Ranawidjaya. 1989. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia), hal. 20.

Yaneva, Nadjwa Artha. “Nilai-Nilai Hukum Waris Dalam Adat Lampung Saibatin”, 2021.

Yustika, A. E. (2018). hPengakuan Negara terhadap Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi.

Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 206-209.

Nugroho, I. (2016). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 145–158.

Narasumber: Bpk. Yan Sudarman.

• pdf