STRUKTUR DAN PRINSIP DASAR HUKUM TATA NEGARA ADAT LAMPUNG PESISIR
- Authors
-
-
Riyan Darmawan
Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Customary law, Lampung Pesisir, Customary constitutional system, Conflict resolution, Saibatin, Deliberation. , Hukum adat, Lampung Pesisir, Tata negara adat, Penyelesaian konflik, Saibatin, Musyawarah.
- Abstract
-
The customary constitutional system of Lampung Pesisir is a traditional framework shaped by cultural values, kinship relations, and the central role of the Saibatin in regulating community life. Beyond organizing leadership structures, this system also functions as a mechanism for resolving internal conflicts through deliberation, reconciliation, and the restoration of social relationships. Using a qualitative approach based on literature review and cultural analysis, this article shows that adat-based dispute resolution is effective in maintaining community harmony because it emphasizes dialogue and collective agreement. The existence of Lampung Pesisir’s customary governance has constitutional grounding in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which recognizes and respects indigenous legal communities and their rights. This underscores its relevance within the context of regional autonomy and Indonesia’s legal pluralism. The findings indicate that customary governance serves not only as cultural heritage but also as a social mechanism capable of maintaining cohesion and community identity amid ongoing social change.
Hukum tata negara adat Lampung Pesisir merupakan sistem tradisional yang terbentuk dari nilai budaya, hubungan kekerabatan, dan peran sentral Saibatin dalam mengatur kehidupan komunitas. Selain mengatur struktur kepemimpinan, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik internal melalui proses musyawarah, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis budaya, artikel ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa berbasis adat mampu menjaga harmoni komunitas karena lebih menekankan dialog dan kesepakatan bersama. Keberadaan tata negara adat Lampung Pesisir memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Hal ini menegaskan relevansinya dalam konteks otonomi daerah dan pluralitas hukum di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola adat tidak hanya menjadi warisan budaya, tetapi juga mekanisme sosial yang efektif dalam mempertahankan kohesi dan identitas komunitas di tengah perubahan zaman. - References
-
Fitriani, R., & Sudirman. (2021). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Masyarakat Lampung Pesisir. Jurnal Hukum dan Sosial.
Handrawan, B. (2020). “Revitalisasi Kelembagaan Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial.” Jurnal Antropologi Indonesia.
Hariyanto, D. (2020). Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Indonesia. Jurnal IUS QUIA IUSTUM.
Jafar Fakhrurozi & Dian Puspita. “Konsep Piil Pesenggiri dalam Sastra Lisan Wawancan Lampung Saibatin.” Jurnal Pesona, Vol. 7, No. 1 (2021).
Maulana Dika Alvindo & Zainudin Hasan, Peranan Lembaga Perwatin Adat dalam Penyelesaian Perkara Konflik Sosial Masyarakat di Lampung, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 15, No. 12 (2025): 591–600.
Qurrota Aini Ramadhani dkk., Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia, Journal of Contemporary Law Studies 5, no. 2 (2023): 115.
Setiawan, B. P., Kusuma, F. A., Nawang, D. A., & Susilo, S. (2025). Penerapan Nilai Piil Pesenggiri bagi Generasi Muda di Era Globalisasi Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum. SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.
Soekanto, S. (2012). Hukum Adat Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Sudirman Warganegara, “Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Perselisihan di Masyarakat Lampung,” Jurnal Sosiohumaniora 23, no. 3 (2021): 309.
Susanto, A. (2017). “Peran Tokoh Adat dalam Mediasi Konflik di Masyarakat Tradisional.” Jurnal Sosiohumaniora.
Tolib Setiady. 2008. Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, (Jakarta: Alfabeta), hal. 377.
Usep Ranawidjaya. 1989. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya, (Jakarta: Ghalia), hal. 20.
Yaneva, Nadjwa Artha. “Nilai-Nilai Hukum Waris Dalam Adat Lampung Saibatin”, 2021.
Yustika, A. E. (2018). hPengakuan Negara terhadap Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Konstitusi.
Zainudin Hasan, Hukum adat (Universitas Bandar Lampung) hlm 206-209.
Nugroho, I. (2016). Keadilan restoratif dalam sistem hukum adat di Indonesia. RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 5(2), 145–158.
Narasumber: Bpk. Yan Sudarman.
- Downloads
- Published
- 2025-12-18
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Intan Maulida Nuripma, Fradisa Prabu Khairattariq , Kayla Namira Rachman, Meisa Sobariah, Nandang Najmudin , ANALISIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL SURAT PAKSA SEBAGAI DASAR PENAGIHAN UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adithya F. Dhaneswara, Azahra Widiadhari, Ahnan Hibatullah, Ilham Fajri, Wevy Efticha Sary, PROSTITUSI SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN UMUM DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shaila Azalea Ramadhanti, ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PRAKTIK DUMPING DAN ANTI-DUMPING DALAM KERANGKA GENERAL PRINCIPLES WORLD TRADE ORGANIZATION , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devi Ervina Nursyamsiah, PENYELESAIAN PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK OLEH ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN KUHP 2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marthinus HGP ICK, Tomy Michael, AKIBAT HUKUM DARI DISHARMONI NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN PP 80 TAHUN 2010 TERHADAP KEBERLAKUAN KEBIJAKAN PENANGGUNGAN PAJAK BAGI ANGGOTA DPR RI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghulam Ghulam Ramadhan Hakim, KAJIAN TEORITIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliya Rahmi, Asrul Hamid, IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA BANJARMASIN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ira Amelia Putri, Indah Lestari, Jelita Septiani, Jihan Al Ihsani, Sugiartiningsih, PERAN AKTIF FARMASI DAN PEMERINTAHAN DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT ILEGAL DAN KOSMETIK BERBAHAYA YANG DIJUAL SECARA ONLINE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gina HadiJaya, Reniyanti, ANALISIS UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENEMPATAN PRAJURIT TNI AKTIF PADA JABATAN SIPIL DITINJAU DARI PASAL 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maringan S, Taufik Hidayat, Abbas Abdul Rahman Assegaf, Aura Justitia Leonita Faradila Saed, PERAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DALAM MEMBANGUN INTEGRITAS GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.