PERAN BIRO HUKUM DALAM HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH BIRO HUKUM SEKRETARIAT PROVINSI BANTEN

• Muhammad Akbar

  Universitas Pamulang

  Author

• Gery Gideon Novianto

  Universitas Pamulang

  Author

• Nijar Septinurmawan

  Universitas Pamulang

  Author

• Reza Suherman

  Universitas Pamulang

  Author

• Dede Ika Murofikoh

  Universitas Pamulang

  Author

Kewenangan pembentukan peraturan daerah merupakan manifestasi dari prinsip otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi,dimana pemerintah daerah diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Peraturan daerah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi sekaligus menjadi wadah penyelarasan kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional.Landasan yuridis pembentukannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di Provinsi Banten, tingginya dinamika pembangunan dan kompleksitas urusan pemerintahan menuntut keberadaan regulasi yang memadai.Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten berperan aktif  dalam melakukan analisis, evaluasi, dan pembulatan konsepsi bersama Kementrian Hukum Dan HAM  agar rancangan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2018.Melalui fungsi harmonisasi tersebut, Biro Hukum memastikan bahwa setiap rancangan peraturan daerah memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana memberikan gambaran faktual mengenai peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Darerah,teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara dimana peneliti mengadakan sesi tanya jawab secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yang sumbernya berasal dari biro hukum sekretariat provinsi banten serta dengan studi kepustakaan dengan membaca buku,dokumen,undang-undang dan media informasi lainya. Fokus penelitian ini sebagai pokok bahasan ialah persoalan kewajiban pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah oleh biro hukum sekretariat provinsi banten dimana hasil penenlitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa peran Biro Hukum Sekretariat Provinsi Banten menjalankan peran yang komprehensif dan berkelenajutan.

(Setiadi, 2021)Arvyanda, R., Enrico, F., & Prabu, L. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, 1(1), 67.

Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 292–306. https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949

Setiadi, W. (2021). Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan PUU. 7. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Pengharmonisan PUU.pdf

Sri Magdalena Hutabalian. (2021). Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah). Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 5(1), 1–6. https://doi.org/10.37304/jispar.v5i1.393

(Arvyanda et al., 2023)Arvyanda, R., Enrico, F., & Prabu, L. (2023). Analisis Pengaruh Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. Jurnal Harmoni Nusa Bangsa, 1(1), 67.

Dwiatmoko, A., & Nursadi, H. (2022). Problematika dan Penataan Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Harmonisasi yang Sentralistik. Jurnal Legislasi Indonesia, 19(3), 292–306. https://doi.org/10.54629/jli.v19i3.949

Setiadi, W. (2021). Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan PUU. 7. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_Pengharmonisan PUU.pdf

Sri Magdalena Hutabalian. (2021). Peran Biro Hukum Dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Di Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah). Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, 5(1), 1–6. https://doi.org/10.37304/jispar.v5i1.393

• pdf