IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Anggi Anatasya
Universitas PamulangAuthor -
Fita Septiana
Universitas PamulangAuthor -
Masriyati
Universitas PamulangAuthor -
Rattu Dita Purwitasari
Universitas PamulangAuthor
-
- Keywords:
- Putusan Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin, Perlindungan Hak Anak, Hukum Keluarga, CRC
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap posisi anak diluar kawin dalam sistem hukum keluargadi indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, anak luar kawin hanya diakui memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga pihak ibu,sehingga akses terhadap hak-hak mendasar seperti nafkah, warisan, dan identitas dari ayah biologis tertutup, melalui putusan ini MK menegaskan bahwa anak luar kawin tetap memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui teknologi dan alat bukti yang sah menurut hukum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan analsis kualitatif , kajian ini menunjukan bahwa putusan MK telah menggeser paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substansial yang lebih menekankan keadiln sosial dan perlindungan hak anak. Putusan tersebut tidak hanya memperluas jaminan hukum bagi anak luar kawin , tetapi juga memperkuat komitmen indonesia terhadap prinsip non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Convention on the Rigght of the Child (CRC ). Meski demikian , penerapannya masih menghadapi hambatan, terutama terkait mekanisme pembuktian hubungan biologis yang membutuhkan biaya serta adanya stigma sosial.
- References
-
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin. Jakarta: MKRI.
Presiden Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child. Jakarta: Sekretariat Negara.
Abid, H., Rohaedi, E., & Kusnadi, N. Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Pakuan Law Review (PALAR), Vol. 8 No. 4 (2022). Ahmad Maulana. Analisis Yuridis Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengakuan Status Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Perkawinan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Kawin.
Widiastuti, Maria; Adnyani, Ni Ketut Sari; Landrawan, I Wayan. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Hak Waris Anak di Luar Perkawinan. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 4 No. 2 (2024).
- Downloads
- Published
- 2025-12-23
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Reza Tri Mahendra, Akbar Hidayat Fu Aditya, Ayu Putriana, ANALISIS PENGARUH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMBERITAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Syifa Haniyah Irsy, Amalia Sukma Wiryani, Sheira Rifda Athaya, Muhammad Fadhiil Rizki Akbari, Andhika Alghifari, Clarissa Sorai Alfonsia Telaumbanua, Mulyadi Mulyadi, BAGAIMANA PENERAPAN PRAKTIK BUDAYA MERARIQ DALAM PERSPEKTIF HUKUM NEGARA, AGAMA, DAN NILAI KEMANUSIAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rafif Wiranata Sunu Wirawan, PELAKSANAAN PRINSIP NON-REFOULEMENT SEBAGAI WUJUD IMPLEMENTASI KEPATUHAN NEGARA TERHADAP KETENTUAN KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 TENTANG STATUS PENGUNGSI DAN DEKLARASI TENTANG SUAKA TERITORIAL TAHUN 1967 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Maharani Dwi Puspitasari, HAK ATAS JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasna Nurul Kamilah, Tari Ramdani, Perlindungan Hak Cipta terhadap Buku Digital dalam Era Sharing Digital dan Distribusi Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alma Florydia Gutama, ANALISIS TANTANGAN HUKUM DALAM PENERAPAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) PADA PENGEMBANGAN SMART CITY DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- saddam adik basmala, HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANALISIS NORMATIF, FILOSOFIS, DAN PRAKTIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- A Dinda Alya Ratu Nabila, Hukum Perkawinan Adat Lampung Pepadun sebagai Sistem Sosial dan Penjaga Budaya Nasional di Era Modernisasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zigo Ari Ghopican, EKSISTENSI TANAH ADAT DI LAMPUNG : KAJIAN NORMATIF TENTANG KEBERADAAN TANAH ADAT DI LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dani Satya Nugraha, Zidan Adiansyah, Dian Eka Prastiwi, Analisis Pertentangan Putusan PN Surabaya Nomor 916 Pdt.P 2022 PN Sby dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dalam Penetapan Perkawinan Beda Agama , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.