KEDUDUKAN DAN PERAN HAKIM PENGAWAS DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT MENURUT UNDANG -UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU

• Mikha Gracy Kasih

  Universitas Pamulang

  Author

• Elsa Mayori

  Universitas Pamulang

  Author

• Nerrissa Arviana Panjaitan

  Universitas Pamulang

  Author

• Suci Prihatin

  Universitas Pamulang

  Author

• Dede Ika Murofikoh

  Universitas Pamulang

  Author

Abstrak ini disusun untuk menganalisis kedudukan dan peran Hakim Pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini berfokus pada fungsi Hakim Pengawas sebagai organ pengawas jalannya proses kepailitan, hubungan kewenangannya dengan kurator dan para pihak, serta implikasi yuridis pelaksanaan tugas Hakim Pengawas terhadap perlindungan kepentingan kreditor dan debitor. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, penelitian ini menguraikan dasar hukum pengangkatan, ruang lingkup kewenangan, serta bentuk pengawasan Hakim Pengawas dalam setiap tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif Hakim Pengawas memiliki peran strategis untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses kepailitan, namun dalam praktik masih dijumpai berbagai kendala, antara lain tumpang tindih kewenangan dengan kurator, keterbatasan pengawasan faktual, serta belum optimalnya penggunaan kewenangan diskresioner. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih rinci, serta peningkatan kapasitas Hakim Pengawas agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kepailitan dapat tercapai secara seimbang.

Aprita, S., & Qosim, S. (2022). Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, 7(2), 192-206.

Arimba, C. I. (2023). Tanggung Jawab Hakim Pengawas Terhadap Harta Pailit. Begawan Abioso, 14(2), 71-

86.

Danial, P. S. (2025). KEDUDUKAN HAKIM PENGAWAS TERHADAP KURATOR DALAM PENGELOLAAN ASET PAILIT DI INDONESIA. Ensiklopedia Education Review, 7(1), 90-96.

Mamangkey, R. (2015). Fungsi dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Pemberesan Harta Pailit. Lex et Societatis, 3(2).

Sahupala, M. (2016). Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Debitor Pailit. Lex Privatum, 4(1).

Yahya Harahap, Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 245.

• pdf