DIGITALISASI GERAKAN CIVIL SOCIETY: OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAN (LSM) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
- Authors
-
-
Marshanda Lievia
Universitas BaturajaAuthor -
Vrischa Oktaviyana
Universitas BaturajaAuthor -
Avira Miranda
Universitas BaturajaAuthor -
Andika Wijaya
Universitas BaturajaAuthor
-
- Keywords:
- Digitalization, Civil Society, NGOs, Public Policy Oversight, Social Media
- Abstract
-
This research aims to analyze how digitalization influences the civil society movement carried out by Non-Governmental Organizations (NGOs) in monitoring local government policy in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency. Employing a descriptive qualitative approach, the study highlights the paradigm shift from conventional activism to digital advocacy. The findings indicate that the digital era is a crucial turning point that optimizes the role of NGOs. The primary opportunity lies in the easy online access to budget data such as BUMDES and Pemkab OKU data, which previously required difficult fieldwork. Social media has become a strategic tool for massive public mobilization and information dissemination, even creating an inclusive coordination space for the community, NGOs, and law enforcement officials e.g., the KMO WhatsApp group. This increased transparency proves effective; although it does not eliminate corruption entirely, digital advocacy has successfully encouraged the Local Government to be more cautious. The effectiveness of digital advocacy is measured by the result that reported parties can be legally processed and imprisoned. The most significant challenges faced by NGOs are pressure and threats from the accused parties, as well as maintaining independence from the temptation of compromise under the table. Therefore, strengthening the integrity and digital literacy capacity of NGOs, along with increasing the Local Government's commitment to information openness and responsiveness, is essential.
- References
-
Abidin, Z. (2019). Echo Chamber dan Polarisasi Politik di Media Sosial. Jurnal Politik Digital, 4(1).Cangara, H. (2017). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
Dwiyanto, A. (2017). Membangun Pemerintahan Responsif di Era Digital. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fadli, R. (2020). Civil Society dan Politik Lokal di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers.
Firmansyah, D. (2020). Konvergensi Media dan Transformasi Komunikasi Digital. Bandung: Simbiosa Rekatama.
Hidayat, D. N. (2016). Demokrasi Digital dan Partisipasi Politik Masyarakat. Jakarta: Kencana.
Julianto, D., & Sunarto, A. (2021). Partisipasi Publik dan Gerakan Civil Society di Media Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Digital Government Framework Indonesia
4.0. Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi. Jakarta.
Lim, M. (2018). Algorithmic Public Sphere: Media Sosial dan Politik Marjinal. Yogyakarta: INSIST Press.
Natalius, A. (2017). Ruang Publik Digital dan Demokrasi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nasrullah, R. (2018). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Jakarta: Kencana.
Nasrullah, R. (2020). Teori dan Riset Media Siber. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nugraha, D. (2016). Transformasi Pola Pengawasan Kebijakan Publik di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers.
Pamungkas, S. (2017). Partisipasi Politik Digital Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmu Politik, 9(2).
Rahmawati, N. (2021). Media Sosial sebagai Instrumen Transparansi Pemerintah Daerah. Jurnal Komunikasi Nusantara, 3(1).
Rahmawati, N. (2021). Viral Information Theory dalam Media Sosial Indonesia. Jurnal Komunikasi Nusantara, 3(1).
Rinaldi, A. (2020). Transparansi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan. Jakarta: Gramedia.
Rinaldi, A. (2020). Transparansi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Modern. Jakarta: Gramedia.
Rizki, M., & Santoso, D. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jurnal Administrasi Negara, 6(2).
Rizqi, M. D. (2023). Menggali Hubungan antara Media Sosial dan
Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka. Jurnal Demokrasi Digital, 5(1), 1–12.
Rohman, M. (2020). Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Komunikasi Nusantara, 2(1), 55–67.
Salim, A. (2016). Demokrasi dan Kekuatan Masyarakat Sipil di Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Siregar, L. (2023). Collaborative Policy Oversight: Kolaborasi LSM dan Publik dalam Pengawasan Kebijakan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Digital, 3(1), 12–30.
Sudibyo, A. (2017). Digital Activism dan Transformasi Gerakan Civil Society. Jakarta: ISAI Press.
Wijayanti, F. (2021). Peran LSM sebagai Policy Watchdog dalam Lingkungan Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijayanto, Y. (2018). Citizen Journalism dan Demokrasi Digital di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Wahid, U. (2021). Partisipasi Digital Masyarakat dalam Otonomi Daerah. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 12(3), 211–225.
Widodo Muktiyo. (2018). Komunikasi Politik di Era Digital. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pengawasan yang publik terhadap akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Usfuri Rahman, Dzaky Nauval Mahardika, PERLINDUNGAN ANAK DARI KEJAHATAN DIGITAL DALAM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riyan Darmawan, STRUKTUR DAN PRINSIP DASAR HUKUM TATA NEGARA ADAT LAMPUNG PESISIR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aurrelia Yulia Shanra, Yuni Priskila Ginting, KOMPARASI TIGA PILAR HUKUM WARIS: KONFLIK DAN RESOLUSI LINTAS BUDAYA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dara Maulidya Afwani, Dendy Juliantara Wiradipura, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PASAL 372 KUHP BERDASARKAN PUTUSAN No.9/Pid.B/2023/PN-Malang , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ni Nyoman Ayu Trisna Aryanti, PENGIRIMAN STIKER DAN MEME SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BENTUK SEKSISME DIGITAL DAN KEKERASAN SEKSUAL NON-FISIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazwar Alfath, PERANAN NILAI PERKAWINAN ADAT LAMPUNG DALAM MENJAGA HARMONI DAN JATI DIRI BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wiene Jasmine Abidin, Rosa Refananda Aurianti Sijabat, Joanda Pieter Sianturi, Salsabilla Putri Kartini Farid, PENAFSIRAN HUBUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA JUAL BELI TANAH PADA PUTUSAN PN DENPASAR NOMOR 1250/PDT.G/2024/PN.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Al Mas Indah Rahmawati, PROSES, HAK, DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN HUKUM ADAT BATAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dika Amanda Mega Permata, Piil Pesenggiri Sebagai Landasan Etika Sosial dan Hukum Adat Masyarakat Lampung , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.