DIGITALISASI GERAKAN CIVIL SOCIETY: OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAN (LSM) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
- Authors
-
-
Marshanda Lievia
Universitas BaturajaAuthor -
Vrischa Oktaviyana
Universitas BaturajaAuthor -
Avira Miranda
Universitas BaturajaAuthor -
Andika Wijaya
Universitas BaturajaAuthor
-
- Keywords:
- Digitalization, Civil Society, NGOs, Public Policy Oversight, Social Media
- Abstract
-
This research aims to analyze how digitalization influences the civil society movement carried out by Non-Governmental Organizations (NGOs) in monitoring local government policy in Ogan Komering Ulu (OKU) Regency. Employing a descriptive qualitative approach, the study highlights the paradigm shift from conventional activism to digital advocacy. The findings indicate that the digital era is a crucial turning point that optimizes the role of NGOs. The primary opportunity lies in the easy online access to budget data such as BUMDES and Pemkab OKU data, which previously required difficult fieldwork. Social media has become a strategic tool for massive public mobilization and information dissemination, even creating an inclusive coordination space for the community, NGOs, and law enforcement officials e.g., the KMO WhatsApp group. This increased transparency proves effective; although it does not eliminate corruption entirely, digital advocacy has successfully encouraged the Local Government to be more cautious. The effectiveness of digital advocacy is measured by the result that reported parties can be legally processed and imprisoned. The most significant challenges faced by NGOs are pressure and threats from the accused parties, as well as maintaining independence from the temptation of compromise under the table. Therefore, strengthening the integrity and digital literacy capacity of NGOs, along with increasing the Local Government's commitment to information openness and responsiveness, is essential.
- References
-
Abidin, Z. (2019). Echo Chamber dan Polarisasi Politik di Media Sosial. Jurnal Politik Digital, 4(1).Cangara, H. (2017). Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: Rajawali Pers.
Dwiyanto, A. (2017). Membangun Pemerintahan Responsif di Era Digital. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fadli, R. (2020). Civil Society dan Politik Lokal di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers.
Firmansyah, D. (2020). Konvergensi Media dan Transformasi Komunikasi Digital. Bandung: Simbiosa Rekatama.
Hidayat, D. N. (2016). Demokrasi Digital dan Partisipasi Politik Masyarakat. Jakarta: Kencana.
Julianto, D., & Sunarto, A. (2021). Partisipasi Publik dan Gerakan Civil Society di Media Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Digital Government Framework Indonesia
4.0. Jakarta.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Laporan Tahunan Pencegahan Korupsi. Jakarta.
Lim, M. (2018). Algorithmic Public Sphere: Media Sosial dan Politik Marjinal. Yogyakarta: INSIST Press.
Natalius, A. (2017). Ruang Publik Digital dan Demokrasi Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Nasrullah, R. (2015). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nasrullah, R. (2018). Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi. Jakarta: Kencana.
Nasrullah, R. (2020). Teori dan Riset Media Siber. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Nugraha, D. (2016). Transformasi Pola Pengawasan Kebijakan Publik di Era Digital. Jakarta: Rajawali Pers.
Pamungkas, S. (2017). Partisipasi Politik Digital Masyarakat Indonesia. Jurnal Ilmu Politik, 9(2).
Rahmawati, N. (2021). Media Sosial sebagai Instrumen Transparansi Pemerintah Daerah. Jurnal Komunikasi Nusantara, 3(1).
Rahmawati, N. (2021). Viral Information Theory dalam Media Sosial Indonesia. Jurnal Komunikasi Nusantara, 3(1).
Rinaldi, A. (2020). Transparansi Digital dan Akuntabilitas Pemerintahan. Jakarta: Gramedia.
Rinaldi, A. (2020). Transparansi Digital dan Tata Kelola Pemerintahan Modern. Jakarta: Gramedia.
Rizki, M., & Santoso, D. (2019). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital. Jurnal Administrasi Negara, 6(2).
Rizqi, M. D. (2023). Menggali Hubungan antara Media Sosial dan
Kebijakan Pemerintah: Pendekatan Bibliometrik dan Tinjauan Pustaka. Jurnal Demokrasi Digital, 5(1), 1–12.
Rohman, M. (2020). Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Komunikasi Nusantara, 2(1), 55–67.
Salim, A. (2016). Demokrasi dan Kekuatan Masyarakat Sipil di Indonesia. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Siregar, L. (2023). Collaborative Policy Oversight: Kolaborasi LSM dan Publik dalam Pengawasan Kebijakan Daerah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Digital, 3(1), 12–30.
Sudibyo, A. (2017). Digital Activism dan Transformasi Gerakan Civil Society. Jakarta: ISAI Press.
Wijayanti, F. (2021). Peran LSM sebagai Policy Watchdog dalam Lingkungan Digital. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijayanto, Y. (2018). Citizen Journalism dan Demokrasi Digital di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Wahid, U. (2021). Partisipasi Digital Masyarakat dalam Otonomi Daerah. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, 12(3), 211–225.
Widodo Muktiyo. (2018). Komunikasi Politik di Era Digital. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pengawasan yang publik terhadap akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah.
- Downloads
- Published
- 2025-12-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Rafsanjani Azzahfi, Meitisa Vanya Simanjuntak, OPTIMALISASI MANAJEMEN KUNCI LOKER KUNJUNGAN MELALUI SISTEM PENOMORAN DAN PEMANFAATAN GELANG TANGAN DI RUTAN KELAS IIB GARUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nabilah Ramanda, Wafiyah, Kiki Amaliah, PELAKSANAAN PRINSIP IKTIKAD BAIK DALAM PRAKTIK PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN ARBITRASE NOMOR: 005/BPSK-LLG/ARBITRASE/V/2022) MELALUI BPSK KOTA LUBUKLINGGAU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ihfa Aulia, Siska, Mellandry Alief Soehadi, Nidya Safitri, Dede Ika Murofikoh, PENERAPAN PRINSIP BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PENGANGKATAN ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA BERDASARKAN PENETAPAN PUTUSAN NOMOR 70/PDT.P/2025/PA.CLG DI PENGADILAN AGAMA CILEGON , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Setya Utami, Fitri Laila Sari, Tita Sintia Agata, Ira Firna, Dyka Kurnia Santi, Ayalla Wahda Jannati, Luthy Yustika, ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH AKIBAT PENOLAKAN PERMOHONAN RESTRUKTURISASI UTANG OLEH PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKISTUDI PUTUSAN: NO 489 PENGADILAN NEGERI TANGERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wildan Wirawan, Wahyu Akbar, Lauditta Indahdewi, Wido Cepaka Warih, OPTIMALISASI KEAMANAN SIDANG ONLINE TAHANAN: RELOKASI RUANG SIDANG DAN PENGGUNAAN ROMPI IDENTITAS DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB DUMAI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Enjel Romauli Tarihoran, Rizki Ayu Rahmadhani, Hafidza Zia, DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA: UPAYA HAKIM DALAM MENJAGA DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ninik Agustini, PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MELINDUNGI KORBAN PERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anselmus Arifan Kolo, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG BERMUATAN KESUSILAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 419/PID.SUS/2023/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Angela Christina, Elisatris Gultom, Deviana Yuanitasari, STUDI KASUS PUTUSAN KPPU NOMOR 08/KPPU-L/2024 TERKAIT DENGAN PELANGGARAN ATAS PERSEKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN RAHASIA PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes G. R. Simbolon, Novia Nayla Putri, Voleta Istiqomah, Marsya Keisya Gunawan, Lutfhi Naufal Najib, Srikandi, Mulyadi, PRESEPSI GENERASI Z MENGENAI BUDAYA PATRIARKI DALAM ADAT NUSANTARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.