PUTUSAN HAKIM YANG DIPENGARUHI OLEH MORAL HAZARD DALAM PERSPEKTIF ASAS FAIR TRIAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Judicial Power, Moral Hazard, Substantive Justice
- Abstract
-
Judicial power is a key pillar in a state governed by the rule of law, functioning to uphold the law and justice independently and impartially. However, in judicial practice, the considerable authority wielded by judges has the potential to create moral hazard, namely the abuse of power influenced by personal interests or non-legal factors. Moral hazard in the judicial process not only affects the objectivity of judges' decisions, but also has implications for violations of the principle of fair trial and the failure to achieve substantive justice. This study aims to analyze judges' decisions influenced by moral hazard in the perspective of the principles of fair trial and substantive justice in the judicial system in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results show that moral hazard can a rise in the form of abuse of authority, conflicts of interest, and irrational legal considerations that are not based on formal legal facts but are still considered valid and binding based on the principle of res judicata pro veritate habetur. However, substantively, they do not reflect true justice. This situation hinders the realization of substantive justice and undermines public trust in the judiciary. It is necessary to strengthen internal oversight by the Supreme Court and external oversight by the Judicial Commission, as well as to improve the integrity and accountability of judges in order to prevent moral hazard in the judiciary.
- References
-
1. Safa’at, Rheina Aini, and Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 8.1 (2024)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengkajian. Penataan Kekuasaan Kehakiman. Seri Kajian Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
3. Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." (2019).
4. Bambang Sutiyoso, “Penerapan Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020.
5. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika.
- Downloads
- Published
- 2025-12-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amrisna Diah Pramesti, Muhammad Raqhel Ibrahim, Alfiyah Nur Anisah, Ananda Amalia Az-Zahra, Sudirman Sitepu, PENUNTUTAN DAN PEMBEBANAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH BAGI ISTRI YANG TIDAK NUSYUZ DALAM TALAK CERAI GUGAT (TINJAUAN HUKUM TERHADAP RUMUSAN KAMAR AGAMA HURUF A.3. SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adzraa Livia Amri, Dhiyaul Aulia Arkan Nadeak, Khalisya Dzihni Daulay, Tamaulina Br Sembiring, KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU PENYAKIT DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rizal Aji Bahtiar, Amara Thalia, Bima Janggo Bintoro, Jovan Esfandiary, Siti Lailatul Qomariyah, Dr.Yenny Febrianty, SH., M.Hum, DINAMIK KONFLIK SOSIAL DAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DI WILAYAH PERKOTAAN: STUDI KASUS KONFLIK PEMEKARAN DESA DI JAKARTA SELATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Maulida Nuripma, Fradisa Prabu Khairattariq , Kayla Namira Rachman, Meisa Sobariah, Nandang Najmudin , ANALISIS KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL SURAT PAKSA SEBAGAI DASAR PENAGIHAN UTANG PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Alya Putri, Dianah Fikriya, Ani, Fisqiyatur Rohmah, Dede Ika Murofikoh, ANALISIS TERHADAP PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN AKIBAT FAKTOR EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA SERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andi Nadia Zata Amani, Adelia Putri Maharani, Aisyah Mega Shafira, Ayu Paramitha Salsabilla, IMPLEMENTASI NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM PENGAWASAN DAN PENGGUNAAN OBAT YANG AMAN DAN EFEKTIF DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ketut Sinta Wati, Diah Gustiniati Maulani, Emilia Susanti, Deni Achmad, Dona Raisa Monica, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Anak 2025/PN TJK) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Bunga Neesya, M. Sultan Fadhillah, M. Yusry Roghib, Suci Aulia, Vega Febriana, Yenny Febrianty, PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENGANALISIS DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI MASYARAKAT KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.