PUTUSAN HAKIM YANG DIPENGARUHI OLEH MORAL HAZARD DALAM PERSPEKTIF ASAS FAIR TRIAL DAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
- Authors
-
-
Salsabila Nova Paramesti Putri Hendrawan
Universitas 17 Agustus 1945 SurabayaAuthor
-
- Keywords:
- Judicial Power, Moral Hazard, Substantive Justice
- Abstract
-
Judicial power is a key pillar in a state governed by the rule of law, functioning to uphold the law and justice independently and impartially. However, in judicial practice, the considerable authority wielded by judges has the potential to create moral hazard, namely the abuse of power influenced by personal interests or non-legal factors. Moral hazard in the judicial process not only affects the objectivity of judges' decisions, but also has implications for violations of the principle of fair trial and the failure to achieve substantive justice. This study aims to analyze judges' decisions influenced by moral hazard in the perspective of the principles of fair trial and substantive justice in the judicial system in Indonesia. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results show that moral hazard can a rise in the form of abuse of authority, conflicts of interest, and irrational legal considerations that are not based on formal legal facts but are still considered valid and binding based on the principle of res judicata pro veritate habetur. However, substantively, they do not reflect true justice. This situation hinders the realization of substantive justice and undermines public trust in the judiciary. It is necessary to strengthen internal oversight by the Supreme Court and external oversight by the Judicial Commission, as well as to improve the integrity and accountability of judges in order to prevent moral hazard in the judiciary.
- References
-
1. Safa’at, Rheina Aini, and Graciella Azzura Putri Ananda. "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia." Jurnal Kewarganegaraan 8.1 (2024)
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pengkajian. Penataan Kekuasaan Kehakiman. Seri Kajian Ketatanegaraan. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2019.
3. Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman." (2019).
4. Bambang Sutiyoso, “Penerapan Asas Fair Trial dalam Sistem Peradilan Indonesia,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2020.
5. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika.
- Downloads
- Published
- 2025-12-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Caca Anzely, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Dona Raisa Monica, Sri Riski, ALTERNATIF PEMIDANAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DENGAN ANAK USIA GOLDEN AGE SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DAN PENANGGULANGAN PRISONISASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Khaila Zaharani Riyanto, Liska Virgiawati Aji Rabbani, Melda Khaerunnida, Meyra Nurfathin Nadirah, STUDI LITERATUR: KESENJANGAN AKSES OBAT DI DAERAH TERPENCIL SEBAGAI TANTANGAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Kamalludin Sihombing, Roni Safrizal Yusuf, Atria Yaza Martabaya, Maharani Nurrizky Australis, Condo Leezza Chrismanta, Baidhowi, PORNOGRAFI DIGITAL DAN HUKUM ISLAM DI ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN MAQĀṢID SYARI'AH DAN REGULASI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ghouva Syaifii Al Ma’arif, THE URGENT NEED FOR INDONESIA TO ADOPT THE UNCITRAL MODEL LAW ON CROSS-BORDER INSOLVENCY: OVERCOMING TERRITORIAL LIMITATIONS IN A GLOBALIZED ECONOMY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Herica Purnama Syafitri, Dona Raisa Monica, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Refi Meidiantama, EFEKTIVITAS DIVERSI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK (Studi Kasus Pada Polres Kota Cilegon) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- I Kadek Adityaputra, PERAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI LAMPUNG TENGAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahyani Santoso, Ahmad Irzal Fardiansyah, Fristia Berdian Tamza, Rini Fathonah, PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASANYANG DILAKUKAN OLEH REMAJA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Faulita Ulul Azmia, Laily Artia Hanum, Jessenia Hayfa, Muhammad Adymas Hikal Fikri, SALUS POPULI SUPREMA LEX: VIRALITAS SEBAGAI INSTRUMEN KEADILAN DALAM FENOMENA “NO VIRAL NO JUSTICE” , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.