ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI ASAS PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PRINSIP ASAS KEDAULATAN RAKYAT
- Authors
-
-
Laila Nurul Hidayati
Universitas TidarAuthor -
Salma Rifda Salsabila
Universitas TidarAuthor -
Susi Rosiana
Universitas TidarAuthor -
Leony Azizah Munawwaroh
Universitas TidarAuthor
-
- Keywords:
- UU Pemilu, Asas Pembentukan Peraturan, Kedaulatan Rakyat, Presidential Threshold
- Abstract
-
Berdasarkan konsep kedaulatan rakyat dan pembentukan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kajian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus ini menyimpulkan bahwa meskipun proses legislasi Undang-Undang Pemilu bersifat prosedural, namun secara substantif belum memenuhi norma efisiensi, keterbukaan, dan kejelasan formulasi. Sejumlah standar, seperti ambang batas presidensial dalam Pasal 222, telah membatasi ruang gerak keterlibatan politik dan hak konstitusional warga negara akibat dominasi kepentingan politik. Berdasarkan temuan kajian ini, undang-undang tersebut perlu ditinjau dan disempurnakan agar sistem pemilu lebih inklusif dan demokratis karena belum sepenuhnya sejalan dengan gagasan kedaulatan rakyat.
- Author Biographies
- References
-
Adrian Sutedi, S. H. “Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan.” Ras., no. Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu (2014): 1–18. https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/127.
Desmon, Andi. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT A . Pendahuluan Pelaksanaan Pemilihan Umum Merupakan Syarat Mutlak Bagi Negara Hukum Yang Demokratis Dalam Rangka Pelaksanaan Dari Asas Kedaulatan Rakyat Atau Demokrasi . Berdasarkan Sistem.” Soumatera Law Review 1 (2018): 218–32.
Gita Pradina, and Jadmiko Anom Husodo. “Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan Mk Nomor 20/Puu-Xvii/2019.” Res Publica 4, no. 2 (2011): 190–204.
Hukum, Jurnal Ilmu. “PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-” 2, no. 2 (2025): 367–72.
Ketut Agus Krisna Adiputra, I, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Preferensi Hukum 6 (2025): 55–61. https://doi.org/10.22225/jph.6.1.2025.55-61.
YOHANES MEGA HENDARTO. “Memahami Tingkat Partisipasi Pemilih.” Journal of Governance 2, no. 2 (2024): 146–62. https://www.kompas.id/baca/riset/2024/04/22/memahami-tingkat-partisipasi-pemilih.
Desmon, Andi, and Universitas Ekasakti. “RELEVANSI PRESIDENTIAL THRESHOLD DENGAN PRINSIP KEDAULATAN,” no. October (2018). https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3712.
Kartini, Dede Sri. “DEMOKRASI DAN PENGAWASAN PEMILU” 2, no. 2 (2017): 146–62.
Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 22-24/PUU-Vl/2008, Muhammad Sholeh, S.H (Pemohon), (2008), hlm. 103
Marthin, J. “Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Norma Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Berdasarkan Kesesuaian Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi 1, no. 2 (2021): 113–25. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/54%0Ahttps://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/download/54/42.
Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, U U D Nri, Wakil Presiden, Wakil Presiden, Kata Kunci, and Presidential Theshold. “No Title” 3, no. 1 (1945): 15–37.
Perspektif, Dalam, and Prinsip Kedaulatan. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat,” n.d.
Pradina, Gita. “PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERLINDUNGAN HAK PILIH WARGA NEGARA INDONESIA DALAM PEMILU 2019 MELALUI PUTUSAN MK NOMOR 20 / PUU-XVII / 2019” 4, no. 2 (2020): 190–204.
Sulistiono, S., & Boediningsih, W. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia. JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(3), 333-345.
“Volume 1, No.2, Oktober 2022 Https://Ejournal.Iaingorontalo.Ac.Id/Index.Php/Jaspol” 1, no. 2 (2024): 172–82.
Wasath, Al, Jurnal Ilmu, and Hukum Volume. “No Title” 1, no. 1 (2020): 25–34.
- Downloads
- Published
- 2025-12-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Raihan Maulana Yudha, Denis Wira Sandy Nugraha, Dian Eka Prastiwi, ANALISIS PUTUSAN MK NOMOR 106/PUU-XVIII/2020 TENTANG LEGALISASI GANJA MEDIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hafidz Dian Atmaja, Arza Wahyu Rizkiana, Yehuda Risqy Imanuel Manalu, Diva Ayu Nurpuspit, Maymuunah, Baidhowi, POLEMIK PERNIKAHAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Azzira Adya Sakina, Rumaisha Aqila Yusnadi, Sofia Hana Waskita, Hilma Zulfa Fitria, Melita Astrin Nugraeni, PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA : ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliyah Marsanti Aliyah Marsanti, Wilma Silalahi, ANALISIS KEKOSONGAN HUKUM EKSEKUSI PEMULIHAN LINGKUNGAN DI INDONESIA: TINJAUAN ATAS UUPPLH DAN PRAKTIK LAPANGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanaya Jamalika Putri, Dina Margalena, Safira Kinta Paramita, Alya Afifa Zahra, Prasasti Sahnghai Riset Hiline Lintang Timur, Tri Setiady, Meita Fadhilah, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYAMARAN UNSUR RIBA PADA PRAKTIK MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP KEPATUHAN SYARIAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.