PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
- Authors
-
-
Imam Adiyanto
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Noval Pratama Putra Setiadi
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor
-
- Keywords:
- criminal liability, hoax, social media, KUHP, UU ITE
- Abstract
-
The spread of hoaxes through social media has become a major challenge in Indonesia's digital environment. The rapid exchange of information, combined with low public digital literacy, makes false content easy to circulate and difficult to control. This article examines the criminal liability of individuals who intentionally distribute hoaxes on social media. Using a normative juridical method, the discussion focuses on the applicable legal framework, particularly the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The study shows that although the law already provides sanctions for perpetrators of hoax dissemination, practical enforcement is still hindered by difficulties in proving intent, tracing digital footprints, and distinguishing malicious acts from mere negligence. A stronger synergy between law enforcement and digital education is necessary to minimize the circulation of hoaxes in society.
- References
-
LEIP, ‘Statistik Data Perkara Mahkamah Agung’ (LEIP 2017) https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/.
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2021 (Mahkamah Agung 2022).
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2022 (Mahkamah Agung 2023).
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1994).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, ‘Laporan Tahunan Penanganan Hoaks dan Disinformasi 2023’ (Kominfo 2023).
Setiadi, Wicipto, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Informasi Elektronik”, Jurnal Hukum & Pembangunan 49(2) (2021).
Sutanto, Andri, ‘Hoaks dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital’, Jurnal Penegakan Hukum 15(1) (2022).
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Attalah Justitio Khadavi, Eko Raharjo, Budi Rizki Husin, Rini Fathonah, Mamanda Syaputra Ginting, PERBEDAAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PENGIDAP GANGGUAN KEJIWAAN PADA PUTUSAN PN MOJOKERTO NOMOR 414/PID.SUS/2024/PN MJK DAN PUTUSAN PN GEDONG TATAAN NOMOR 105/PID.B/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Decky Hermawan, M. Ariel Anggara Pratama, Ayu Putryana, ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU) TERHADAP KEBEBASAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Puan Putri Kinanti, ANALISIS YURIDIS BEBERAPA KETENTUAN TIDAK PIDANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) INDONESIA: STUDI NORMATIF TERHADAP PASAL 362, PASAL 310, PASAL 351, DAN PASAL 263 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Himmawan Lutfi Dinata, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Falikh Hardian, Sari Endah Nursyamsi, Ibrahim Ibrahim, Sheva Hilmi Rahmandani, ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA MEDIA SOSIAL DI ERA KOMUNIKASI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiya Putri Hidayah, Eben Christina Sihotang, Yusuf Aulia Rahman, Nuris Fitriani, REKONSTRUKSI SISTEM PEMULIHAN ASET HASIL KORUPSI DI INDONESIA: ANALISIS KRITIS TERHADAP SINKRONISASI HUKUM ACARA PIDANA DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Aqshal Ardhana, Dodo wahyudin, KAJIAN NORMATIF TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU PENGANIAYAAN BERENCANA DALAM KUHP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yosep G. Tefa, Hudi Yusuf, PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTIK PREADILAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Nayla Sidqi, Ade Aspandi, Yani Mulya Handayani, ANALISIS NILAI KEADILAN SOSIAL PADA KEBIJAKAN PERLINDUNGAN BURUH DI ERA EKONOMI GLOBAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.