PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL
- Authors
-
-
Imam Adiyanto
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor -
Noval Pratama Putra Setiadi
Universitas Islam Syekh-YusufAuthor
-
- Keywords:
- criminal liability, hoax, social media, KUHP, UU ITE
- Abstract
-
The spread of hoaxes through social media has become a major challenge in Indonesia's digital environment. The rapid exchange of information, combined with low public digital literacy, makes false content easy to circulate and difficult to control. This article examines the criminal liability of individuals who intentionally distribute hoaxes on social media. Using a normative juridical method, the discussion focuses on the applicable legal framework, particularly the Indonesian Penal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). The study shows that although the law already provides sanctions for perpetrators of hoax dissemination, practical enforcement is still hindered by difficulties in proving intent, tracing digital footprints, and distinguishing malicious acts from mere negligence. A stronger synergy between law enforcement and digital education is necessary to minimize the circulation of hoaxes in society.
- References
-
LEIP, ‘Statistik Data Perkara Mahkamah Agung’ (LEIP 2017) https://leip.or.id/statistik-data-perkara-mahkamah-agung/.
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2021 (Mahkamah Agung 2022).
Mahkamah Agung, Laporan Tahunan 2022 (Mahkamah Agung 2023).
Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Ghalia Indonesia 1994).
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Kementerian Komunikasi dan Informatika, ‘Laporan Tahunan Penanganan Hoaks dan Disinformasi 2023’ (Kominfo 2023).
Setiadi, Wicipto, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Penyebaran Informasi Elektronik”, Jurnal Hukum & Pembangunan 49(2) (2021).
Sutanto, Andri, ‘Hoaks dan Tantangan Penegakan Hukum di Era Digital’, Jurnal Penegakan Hukum 15(1) (2022).
- Downloads
- Published
- 2025-12-26
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ismail Haniya, Arjuna Apri Yanto, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- G.A.K Anggraeni, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Maroni, PEMBERATAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DALAM LINGKUP KELUARGA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elba Frelia, Maroni Maroni, Eko Raharjo, KAJIAN PUTUSAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Nomor : 1121/Pid.B/2024/PN.Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marshanda Lievia, Vrischa Oktaviyana, Avira Miranda, Andika Wijaya, DIGITALISASI GERAKAN CIVIL SOCIETY: OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAN (LSM) MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PENGAWASAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arlan Afdalil Aksa, Andika Rizki Ramadhani, Dian Eka Prastiwi, KESENJANGAN REGULASI DAN REALITAS PENINDAKAN KASUS JUDI ONLINE BERDASARKAN PASAL 303 KUHP DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Varel Arga Pratama, Ayu Tri Wulandari, Alya Agustia, Jessieeca Okta Ramadhona, PERAN BEM UNBARA SEBAGAI AKTOR CIVIL SOCIETY DALAM MENGAWAL TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fiqih Dien Alamsyah, Firdha Sifana, Adzra Ardelia Tuasalamony, Surya Insani Kamil, Andriyanto Adhi Nugroho, ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Oktavia Rahma Dzhnii, Putri Lestari, Ayu Putri Yana, Dwi Putri Lestarika, URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DARI RISIKO KRIMINALISASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Ade Tia Huraju, Hasnia, Nadzli Puasa, Rendi Saputra Harto, Adinda Salsabila Hakibu, Siti Reynata Amalia Kasiaradja, Muthia S. Mamonto, PELAKSANAAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DAN KEGAGALAN PEMASYARAKATAN: STUDI KASUS RESIDIVISME AZ DI RUTAN SALEMBAAnalisis Pelaksanaan Hukum Pidana Narkotika terhadap AZ , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.